LINTASJATIM.com, Surabaya – Suara penolakan terhadap proyek reklamasi Surabaya Waterfront Land (SWL) kian menguat. Ratusan warga pesisir Kenjeran mendatangi Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Timur, Kamis (9/10/2025), untuk menyampaikan langsung keresahan mereka kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Dikutip dari detikJatim.com, aksi warga tersebut bukan sekadar protes, tetapi juga langkah resmi untuk meminta pembatalan proyek strategis nasional (PSN) yang mereka anggap merugikan kehidupan nelayan dan ekosistem pesisir.
“Kami harap Pak Isa Anshori mau meneruskan aspirasi para nelayan Kenjeran ke pemerintah pusat,” ujar salah satu perwakilan warga.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Jawa Timur Isa Anshori memastikan pihaknya tidak tinggal diam. Ia menyatakan Pemprov Jatim akan membentuk tim independen untuk meninjau ulang seluruh dampak proyek reklamasi SWL dari berbagai aspek.
“Saudara-saudara kita di pesisir merasa keberatan terhadap pembangunan ini. Karena itu, kami akan membentuk tim independen untuk mengkaji dampaknya dari sisi sosial, lingkungan, ekonomi, budaya, dan lainnya,” kata Isa.
Ia menegaskan, tim independen tersebut akan bekerja tanpa intervensi dan menjadi acuan bagi pemerintah pusat dalam mengambil keputusan selanjutnya.
“Saya tegaskan, tim ini tidak ada tekanan dari pihak mana pun. Kami ingin hasilnya benar-benar objektif dan terbaik untuk masyarakat,” imbuhnya.
Selain itu, Diskanla Jatim juga menerima berkas rekomendasi resmi dari warga pesisir yang menolak proyek SWL. Isa memastikan pihaknya akan terus memberikan pendampingan kepada masyarakat terdampak.
“Kami akan memfasilitasi seluruh bentuk keberatan warga dan menyampaikan surat resmi ke kementerian terkait, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kemenko Perekonomian,” ujarnya.
Warga Kenjeran pun menyambut positif langkah Pemprov Jatim yang bersedia membuka ruang dialog dan menindaklanjuti aspirasi mereka.
“Kami berterima kasih kepada Pak Isa karena mau mendengar dan memfasilitasi kami. Semoga hasil kajiannya berpihak kepada nelayan,” ungkap Achmad, salah satu warga.
Dengan adanya komitmen pembentukan tim independen ini, harapan warga agar reklamasi pesisir Kenjeran ditinjau ulang kini terbuka lebar. Pemprov Jatim berjanji hasil kajian akan menjadi rujukan objektif bagi kebijakan pembangunan wilayah pesisir Surabaya ke depan.
