LINTASJATIM.com, Surabaya – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyoroti persoalan distribusi beras medium program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dinilai lebih krusial ketimbang ketersediaan produksi.
Dikutip dari detikJatim.com, Khofifah meminta para bupati dan wali kota di Jatim turun langsung memantau jalur distribusi hingga ke pasar tradisional.
“Posisi Jatim saat ini alhamdulillah nilai tukar petani mengalami peningkatan. Stok beras juga surplus besar sebagai lumbung pangan nasional,” ujar Khofifah, Jumat (22/8/2025).
Meski begitu, ia menekankan bahwa kelangkaan beras SPHP di pasar tradisional tidak bisa diabaikan. Khofifah mencontohkan temuannya saat meninjau Pasar Tanjung di Kabupaten Jember.
“Lantai 1 tidak ada beras SPHP, lantai 2 juga tidak ada. Saat saya tanya sejak kapan? Mereka bilang sudah sejak April,” ungkapnya.
Menurutnya, situasi ini bisa berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan. Pasalnya, masyarakat berpenghasilan rendah yang terbiasa membeli beras medium akhirnya harus beralih ke beras premium.
“Mereka sebenarnya kemampuannya pada beras medium. Tapi karena tidak tersedia, mereka terpaksa membeli premium. Itu pasti akan memengaruhi angka kemiskinan di daerah,” jelasnya.
Khofifah menambahkan, dengan surplus beras yang ada, masalah utama bukan lagi soal produksi melainkan distribusi. Ia mendesak pemerintah daerah segera merespons cepat sebelum Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data konsumsi rumah tangga pada 1 September mendatang.
“Beras adalah komoditas utama. Karena itu kepala daerah harus memastikan distribusi beras medium benar-benar sampai di pasar tradisional,” tegasnya.
