LINTASJATIM.com, Banyuwangi – Pemerintah Republik Indonesia kini membentuk Satuan Tugas (Satgas) percepatan pengelolaan sampah nasional sebagai langkah konkret dalam menangani permasalahan sampah yang semakin kompleks.
Keputusan yang diambil dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (12/3/2025) menunjuk Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai koordinator pembentukan satgas percepatan pengelolaan sampah.
Sementara itu, Choirul Anwar sosok pegiat lingkungan serta Penggagas dari Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Popoku Berkah Banyuwangi saat ditemui media perihal pembentukan satgas percepatan pengelolaan sampah mengatakan bahwa pembentukan satgas pengolahan sampah adalah waktu yang sangat tepat dalam kondisi kedaruratan sampah saat ini, Sabtu (15/3/2025)
Semua pasti mengetahui permasalahan sampah di seluruh wilayah Indonesia telah menjadi kedaruratan penanganan, maka dari itu pemerintah tidak boleh tinggal diam terhadap keluhan masyarakat Indonesia mengenai pengelolaan sampah yang belum optimal sampai hari ini.
“Tentu kita tahu bahwa sampai dengan hari ini kita masih menghadapi berbagai permasalahan sampah di berbagai kota, kabupaten seluruh Indonesia. Masyarakat kita juga banyak sekali yang sudah mengeluhkan tentang permasalahan sampah,” ujar Choirul.
Pemerintah sekarang dengan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto membentuk Satgas Pengelolaan Sampah merupakan langkah strategis dalam menangani kedaruratan pengolahan sampah.
Choirul mengharapkan Satgas percepatan pengelolaan sampah fokus utamanya adalah membangun kesadaran dan kepedulian masyarakat akan bahaya dan dampaknya sampah serta pentingnya mengolah sampah di sumbernya.
“Tentunya pemerintah pusat dan pemerintah kota/kabupaten terus giat mensosialisasikan menumbuh kembangkan kesadaran dan kepedulian sejak dini secara nasional dan memperkuat pembangunan infrastruktur pengolahan sampah mulai dari TPS 3 R dan TPS Terpadu,” kata Choirul.
Selain membangun kesadaran masyarakat, pemerintah juga lebih fokus pada penerapan teknologi tepat guna dan penguatan infrastruktur dalam menangani sampah dari hulu sampai hilir.
“Penggunaan teknologi dan infrastruktur yang tepat guna pada penanganan sampah dari hulu hingga hilir. Dari mulai sumbernya rumah tangga, industri, sentra-sentra komersial, dan semua yang memproduksi sampah,” jelasnya.
Choirul juga menyoroti kondisi sejumlah tempat pembuangan sampah TPA di berbagai daerah yang sudah penuh/overload serta dampak negatifnya terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Penindakan oleh Satgas Gakkum (Penegak Hukum) sesuai dengan regulasi yang ada, lebih ditingkatkan guna menindak pelanggaran-pelanggaran yang berdampak pada kerusakan lingkungan.
Supaya pembentukan satgas ini efektif dan efisien, maka diperlukan pelibatan masyarakat, aktivis/pegiat lingkungan yang tau akan kondisi masalah sampah daerah masing-masing, jadi tidak hanya berisi tim pemerintah lintas Kementerian/Lembaga saja.
Di samping itu perlu juga perencanaan yang komprehensif, termasuk penetapan tujuan yang jelas, strategi implementasi yang tepat, serta mekanisme evaluasi dan anggaran pendanaan yang transparan.
“Penting juga untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan digunakan secara optimal dan tidak tumpang tindih dengan program atau inisiatif pengelolaan sampah yang sudah ada,” kata Choirul.
Dan selalu berikan reward ekonomi sirkular yang keberlanjutan kepada masyarakat baik personal maupun kelompok,instansi swasta, Hotel, Restauran dan warung/ gerai kuliner yang telah ikut bagian dalam mengurangi jumlah timbunan sampah.
“Dengan demikian penerapan regulasi UUPS no.18 Tahun 2008, saya yakin akan berjalan satu pemahaman,kepedulian dan keterlibatan masyarakat dalam pengurangan sampah di sumbernya,” Tutup Choirul.
