LINTASJATIM.com, Nganjuk – Kelompok Taruna Tani Persada Nganjuk menolak dan meminta rencana pemerintah untuk mengimpor 1 juta ton beras di awal tahun 2021 dalam rangka menjaga stabilitas pangan dalam negeri dibatalkan.
Pernyataan sikap tersebut disampaikan Rumah Baca Iqra Jl.Raya Nganjuk Dusun Jatisari, Desa Wilangan Kecamatan, Wilangan, Kabupaten Nganjuk, Kamis (25/3/2021).
Juru bicara Kelompok Tani Taruna Persada Nganjuk. Mokhamad Khoirul Anwar menjelaskan bahwa kebijakan impor beras hanya akan berdampak pada perekonomian petani kecil.
“Di tengah panen raya pemerintah justru memutuskan untuk impor sebesar satu juta ton. Padahal menurut data BPS produksi beras pada tahun ini akan mengalami peningkatan sehingga para ahli pun menyayangkan kebijakan ini yang nanti akibatnya akan berdampak pada perekonomian utamanya para petani kecil ,” ujarnya.
Lebih lanjut Khoirul menambahkan, jika kebijakan impor beras hanya akan menyakiti hati petani di tengah melimpahnya stok beras yang dihasilkan petani Indonesia pada musim panen raya seperti saat ini. Apalagi harga beras di pasar sedang turun.
“Saat ini (Indonesia) memasuki panen raya yang akan mencapai puncaknya pada bulan Maret 2021. Apabila hal ini terealisasikan, sangat merugikan para petani. Oleh karena itu, untuk kesejahteraan petani batalkan impor beras,” imbuhnya.
Sekedar informasi, Pemerintah akan merencanakan impor beras 1 juta ton hingga 1,5 ton dari pemerintah Thailand pada bulan Maret ini. Padahal di Bulog persediaannya masih ada 880 ribu ton beras. Itu belum panen raya. Setelah panen raya di akhir April nanti, diperkirakan pasokan beras lebih dari 1 juta ton.