LINTASJATIM.com, Surabaya – Pengesahan RUU Cipta Kerja oleh DPR memunculkan reaksi dari berbagai kalangan seperti kaum buruh, organisasi kepemudaan, dan organisasi masyarakat.
Syamsul Arifin penggagas ‘Akar Rumput’ dari Perak juga ikut menyuarakan terkait UU Cipta Kerja. Pembahasan UU ini pun dikebut, terkesan buru-buru dan hanya memakan waktu tujuh bulan.
Syamsul mengatakan bahwa pemerintah seharusnya lebih fokus pada penanganan dan pencegahan Covid-19 guna memutus mata rantai Covid -19.
Tentu wajar, jika masyarakat mereka-reka bahwa UU ini sarat akan kepentingan segelintir orang, cenderung menguntungkan pemilik modal, dan tak berpihak pada rakyat kecil.
“UU Cipta Kerja lebih banyak mengakomodasi kepentingan para pemodal daripada akar rumput dibawah. Kesan bahwa dunia perpolitikan kita sekarang sudah dikuasai oleh oligarki politik semakin tampak jelas, para wakil rakyat banyak yang tersandera sehingga kurang berani menyuarakan suara yang berbeda dari kepentingan pimpinan partai,” ujar Syamsul.
Meski para wakil rakyat menganggap bahwa UU ini dapat menciptakan kemkmuran, kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat. Namun berbeda dengan Syamsul.
Menurutnya, UU ini semakin menunjukkan bahwa dunia perpolitikan Indonesia dikuasai oleh korporasi dan oligarki politik yang bisa menindas rakyat kecil.
Melalui keterangan tertulisnya kepada Lintasjatim.com, Syamsul juga mengatakan masyarakat harus mengawal pelaksanaan UU Cipta Kerja ini demi kepentingan bersama.
“Saya berharap kepada rekan rekan yang di bawah untuk selalu intens kawal terus. Kalau memang benar RUU ini sarat akan penyelewengan dan bukan menyelesaikan masalah. Ssaya rasa sesuatu yang tepat dan wajar bilamana emang masyarakat tidak sependapat,” katanya.
“Kita harus punya nalar kekritisan, semua demi kebaikan dengan substansi yang benar dan yang terjadi semua sarat akan kepentingan,” imbuhnya.
Apabila RUU ini sarat akan kepentingan kelompok tertentu tanpa memperhatikan nasib pekerja maka UU ini harus ditinjau ulang.
Jangan sampai UU ini hanya akan menutup dan menghancurkan semua dengan dengan sebagian pasal kontroversialnya yang dapat menimbulkan kekacauan dan menimbulkan sederet masalah baru.
“Saya bersikap untuk visioner dan tetap menghimbau kepada rekan-rekan yang melakukan Unras ataupun mogok kerja tetap harus mengedepankan protokol kesehatan dengan baik. Karena kita tidak tau dalam sikon seperti ini kapan pandemi ini berakhir,” tandasnya. (Mar/Adm)
