LINTASJATIM.com, Surabaya – Calon Walikota Surabaya Eri Cahyadi dan Calon Walikota Armudji langsung merespons cepat atas tuduhan terkait isu mahar politik sebesar 50 miliar dalam pencalonannya melalui Partai PDI Perjuangan (PDIP) di Pilwali Surabaya 2020. Eri membantah tuduhan atas isu yang beredar.
“Clear, itu fitnah. Saya mendapatkan rekomendasi tidak pakai mahar. Tidak ada permintaan dari PDI Perjuangan. Serupiah pun tidak ada. Ini adalah partai yang tertib, yang selalu taat asas,” jelas Eri Cahyadi, Selasa (29/9/2020).
Eri mengatakan bahwa tuduhan mahar Rp 50 miliar tersebut tak masuk akal, bahkan Eri mempertanyakan dari mana asal muasal uang sebanyak itu.
Lebih lanjut, Ia menambahkan, PDIP adalah partai yang tetib dan tanpa mahar. Reputasi baiknya pun telah diakui dalam level nasional dan internasional sehingga mampu menghasilkan bibit unggul seperti Walikota Bambang DH dan Walikota Tri Rismaharini.
Eri merasa bersyukur akan mencalonkan diri sebagai rekomendasi dari partai PDI Perjuangan meneruskan perjuangan Walikota Tri Rismaharini dengan tanpa mengeluarkan mahar dan repot mencari modal.
Atas tuduhan yang beredar, Ia menyerahkan kasus tersebut kepada DPC PDIP Surabaya untuk menentukan langkah selanjutnya.
Eri menyampaikan PDI Perjuangan telah diglembleng menjadi pemimpin yang baik untuk memperjuangkan kesejahteraan.
Calon Walikota Armudji ikut bersuara terkait isu mahar politik. Ia mengatakan proses transaksi politik dalam pencalonan di Pilkada adalah kekeliruan.
Lebih lanjut, Ia menambahkan berdasarkan pengalamannya menyukseskan Pilkada puluhan tahun di PDI Perjuangan bahwa proses pencalonan kepala daerah dalam mekanisme internal partai tak ada yang namanya bayar membayar untuk mendapat rekomendasi.
“Justru kalau coba main-main menyerahkan mahar, kita sendiri bisa digorok alias dipecat oleh DPP PDI Perjuangan,” tandas Armudji. (Mardiyah/Aul)
