LINTASJATIM.com, Surabaya – Wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dari langsung ke tidak langsung mendapat respons positif dari kalangan akademisi.
Sejumlah pakar menilai model tersebut berpotensi memperkuat efektivitas pemerintahan daerah sekaligus menekan berbagai persoalan yang kerap muncul dalam pilkada langsung.
Dikutip dari detikJatim.com, pakar komunikasi politik Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam, menilai pilkada tidak langsung memiliki keunggulan utama dari sisi efisiensi anggaran.
Menurutnya, biaya besar yang selama ini dikeluarkan untuk penyelenggaraan pilkada langsung tidak selalu sebanding dengan kualitas hasil kepemimpinan yang dihasilkan.
“Secara kasat mata, pilkada tidak langsung jauh lebih hemat. Anggaran untuk logistik, pencetakan surat suara, pengawasan, hingga distribusi di wilayah sulit bisa ditekan secara signifikan,” ujar Surokim dalam diskusi ‘Ke Mana Arah Pilkada: Membaca Ulang Desain Demokrasi Lokal’ di Surabaya, Sabtu (31/1/2026).
Ia menambahkan, dari sisi teknis, mekanisme pemilihan oleh DPRD dinilai lebih sederhana karena tidak melibatkan jutaan pemilih.
“Beban penyelenggara jauh lebih ringan. Prosesnya hanya berhadapan dengan anggota DPRD, bukan masyarakat luas,” katanya.
Surokim juga menilai skema tersebut dapat menghidupkan kembali peran strategis partai politik dalam sistem demokrasi.
Dengan pilkada tidak langsung, partai menjadi satu-satunya pintu pencalonan kepala daerah sehingga kaderisasi internal dapat berjalan lebih terstruktur. Meski demikian, ia menyarankan agar mekanisme ini diterapkan terbatas pada pemilihan gubernur.
“Partai politik akan kembali menjadi institusi utama demokrasi. Tidak ada jalur alternatif di luar partai, sehingga pendidikan politik dan kaderisasi bisa diperkuat,” jelasnya.
Dari sisi sosial, dosen Sosiologi Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Moch. Mubarok Muharam, menilai pilkada tidak langsung berpeluang meredam polarisasi di tingkat masyarakat. Ia menilai keterlibatan publik yang sangat luas dalam pilkada langsung kerap berujung pada pembelahan sosial.
“Ketika pilkada melibatkan massa besar, potensi polarisasi di akar rumput juga meningkat. Jika dibiarkan, ini bisa memicu konflik sosial,” ujar Mubarok.
Meski demikian, ia mengingatkan adanya tantangan berupa meningkatnya jarak antara rakyat dan pengambil keputusan. Namun, menurutnya, hal tersebut bisa diimbangi dengan penguatan fungsi pengawasan DPRD.
“Kalau DPRD yang memilih, maka DPRD juga harus bertanggung jawab penuh. Ketika kepala daerah bermasalah, publik bisa menuntut DPRD sebagai pihak yang menentukan pilihan,” katanya.
Sementara itu, pakar kebijakan publik Universitas Airlangga (Unair), Prof. Falih Suaedi, memandang isu pilkada tidak langsung dalam kerangka kapasitas negara dan kualitas demokrasi. Ia menilai demokrasi membutuhkan fondasi sosial dan ekonomi yang kuat agar dapat berjalan efektif.
“Ada penelitian di Korea Selatan yang menunjukkan demokrasi baru stabil ketika pendapatan per kapita mencapai level tertentu. Ini menunjukkan bahwa demokrasi membutuhkan basis ekonomi agar tidak mudah disusupi kepentingan sempit,” ujar Prof Falih.
Ia menegaskan, perdebatan model pilkada seharusnya tidak berhenti pada soal mekanisme, melainkan pada kualitas kepemimpinan yang dihasilkan.
“Tantangan utamanya adalah memastikan sistem politik, apa pun bentuknya, mampu melahirkan kepala daerah yang efektif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan publik,” pungkasnya.
