LINTASJATIM.com, Banyuwangi – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali menorehkan prestasi tingkat nasional. Kementerian Dalam Negeri menganugerahkan penghargaan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah terbaik kepada Banyuwangi.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani.
Dikutip dari detikJatim.com, Tito menegaskan bahwa apresiasi ini diberikan untuk mendorong daerah berlomba menghasilkan kinerja yang solid dan berdampak.
“Penghargaan ini untuk mendorong para kepala daerah menunjukkan kinerja terbaiknya, beribadah kepada masyarakat dalam menjalankan amanah yang diberikan,” ujar Tito dalam pernyataan tertulis, Senin (1/12/2025).
Ia menambahkan, penghargaan tersebut bukan sekadar bentuk motivasi.
“Daerah harus berlomba-lomba untuk menunjukkan kinerja terbaiknya,” imbuhnya, sembari menyebut insentif kinerja akan disesuaikan dengan capaian masing-masing daerah.
Dalam penilaian nasional, Banyuwangi meraih skor tertinggi kategori kabupaten dengan nilai 82,92—melewati rata-rata nasional 65,15 dan jauh di atas skor terendah 23,24. Penilaian melibatkan seluruh kabupaten, baik berfiskal rendah, sedang, maupun tinggi.
Perwakilan dewan juri, GM Pusat Data Tempo, Khairul Anam, menjelaskan indikator penilaian yang digunakan.
“Ada empat parameter utama: Indeks Inovasi Daerah, Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal, Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Monitoring Center for Prevention,” tuturnya.
Menurut Anam, data dikumpulkan dari lima indeks Kemendagri serta empat indeks dari BPS dan Kementerian Kesehatan.
“Secara keseluruhan mencerminkan pemerintahan yang inovatif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan publik,” tegasnya.
Bupati Ipuk Fiestiandani menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen yang terlibat dalam pengelolaan pemerintahan daerah.
“Alhamdulillah, Banyuwangi menjadi satu-satunya pemerintah kabupaten yang mendapat penghargaan di bidang tata kelola pemerintahan daerah,” katanya, Selasa (2/12/2025).
Ipuk menjelaskan bahwa capaian itu merupakan buah konsistensi koordinasi lintas sektor. Setiap pekan, Pemkab menggelar weekly meeting bersama seluruh OPD hingga camat untuk mengurai persoalan dan membagi tanggung jawab.
“Dari pertemuan ini, kami urai persoalan dan membagi habis tugas masing-masing OPD. Tidak ada lagi ego sektoral,” jelasnya.
Selain koordinasi, Ipuk menekankan pentingnya pelayanan publik yang partisipatif melalui program ‘Banyuwangi Melayani’. Dalam program tersebut, setiap OPD membuka akses kontak langsung kepada masyarakat.
“Hal ini memutus makelar, pungli, atau praktik serupa dalam pelayanan publik,” paparnya.
Bupati Ipuk berharap penghargaan ini menjadi energi baru bagi jajaran birokrasi Banyuwangi.
“Ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus meningkatkan layanan kepada masyarakat,” pungkasnya.
