LINTASJATIM.com, Surabaya – Pemerintah Kota Surabaya memastikan seluruh layanan administrasi kependudukan (adminduk) tidak dipungut biaya sepeser pun. Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan hal itu melalui Surat Edaran (SE) yang segera disebarkan ke masyarakat setelah adanya temuan pungutan liar (pungli) di Kelurahan Kebraon.
Dikutip dari detikJatim.com, dalam rapat koordinasi bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Eri meminta setiap kelurahan dan kecamatan memasang spanduk serta membagikan edaran kepada warga.
“Untuk pengurusan KK, KTP, atau lainnya tidak ada biaya. Kalau ada oknum yang meminta, segera laporkan,” tegasnya, Rabu (10/9/2025).
Ia mengajak masyarakat berani melapor jika menemukan praktik pungli di lapangan. Menurutnya, keberanian warga melaporkan penyimpangan adalah kunci dalam membangun pelayanan publik yang bersih.
Selain soal pungli, Eri juga menekankan kedisiplinan waktu bagi pegawai kelurahan dan kecamatan. Ia mewajibkan seluruh aparatur hadir pukul 07.30 WIB agar pelayanan sudah siap saat warga datang pukul 08.00 WIB.
“Kalau kantornya melayani publik, pemimpin harus datang lebih awal,” ujarnya.
Tak hanya soal disiplin jam kerja, Eri juga menyoroti etika berpakaian. Ia meminta adanya aturan tegas bagi pegawai yang masih mengenakan sandal saat jam kerja.
“Kalau datang lebih awal pakai sandal lalu ganti sepatu tidak masalah. Tapi kalau sudah pukul 07.30 WIB masih bersandal, itu harus diberi sanksi,” katanya.
Langkah ini diharapkan bisa menutup celah pungli sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat kelurahan dan kecamatan.
