LINTASJATIM.com, Surabaya – Dolomit dinilai berpotensi besar menjadi aset strategis nasional, terutama untuk mendukung sektor pertanian dan perkebunan. Potensi ini disorot oleh pengusaha muda asal Situbondo, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau akrab disapa Gus Lilur, yang meminta pemerintah serius menertibkan tambang ilegal.
“Dolomit ini margin keuntungannya jauh lebih tinggi daripada batu bara. Kalau dikelola dengan benar, nilainya bisa luar biasa untuk negara dan petani,” ujar Gus Lilur, Rabu (27/8).
Ia menyebut, berdasarkan survei dan pemantauan yang dilakukannya di Kecamatan Panceng, Gresik, cadangan dolomit di lahannya mencapai kedalaman 50 meter dengan deposit hingga ratusan juta ton. “Dengan kapasitas produksi satu juta ton per bulan, nilai penjualan bisa tembus Rp600 miliar. Margin keuntungannya sekitar Rp350 ribu per ton,” jelasnya.
Tidak main-main, Gus Lilur sudah mengantongi 17 blok tambang di Gresik dan satu konsesi besar di Lamongan. Beberapa di antaranya saat ini sudah masuk tahap proses izin operasional. Namun, ia juga mengungkap masih banyak tambang ilegal yang beroperasi.
“Di Panceng saja ada 12 pabrik dolomit. Sayangnya sebagian besar masih mengandalkan pasokan ilegal. Bahkan, pelanggan mereka itu bukan sembarangan—ada dari kementerian dan juga perkebunan sawit,” ungkap pria yang juga menjabat Ketua Umum Netra Bakti Indonesia (NBI) itu.
Melihat situasi itu, Gus Lilur mendorong aparat penegak hukum untuk turun tangan. Menurutnya, keterlibatan Polri, Kejaksaan, dan KPK sangat dibutuhkan untuk memastikan tata kelola tambang lebih tertib. Ia menegaskan, jika pasokan ilegal dihentikan, dirinya siap menyuplai kebutuhan dolomit secara resmi untuk nasional.
“Indonesia ini punya kekayaan alam melimpah. Kalau dikelola dengan benar, bukan hanya pengusaha yang untung, tapi rakyat luas bisa ikut merasakan manfaatnya,” pungkas Gus Lilur.
