LINTASJATIM.com, Surabaya – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengingatkan pemerintah kabupaten dan kota agar lebih peka dalam menetapkan kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Menurutnya, penyesuaian nilai objek pajak yang melonjak tajam bisa memicu keresahan jika tidak ditelaah secara hati-hati.
“Jangan takut untuk merespons aspirasi masyarakat karena mekanismenya secara hukum ada. Kalau ada warga keberatan karena beban pajak tinggi, mekanisme banding bisa ditempuh,” ujar Emil dikutip dari detikJatim.com, Sabtu (16/8/2025).
Emil menilai kepala daerah memiliki peran penting untuk mencari solusi yang adil antara kepentingan fiskal dan kondisi masyarakat.
“Saya yakin bupati dan wali kota punya kebijakan, kebajikan, serta kemampuan untuk menemukan titik tengah—mana yang tidak terlampau memberatkan, tapi juga tetap adil terhadap nilai objek pajak,” jelas mantan Bupati Trenggalek itu.
Salah satu daerah yang disorot adalah Kabupaten Jombang, setelah keluhan warga soal PBB ramai dibicarakan di media sosial. Emil menyebut sudah berkomunikasi dengan Bupati Jombang.
“Pak Bupati menyampaikan penyesuaian tidak terjadi di masa kepemimpinannya dan tidak ada kenaikan masif. Tapi kami tetap cek data satu per satu,” ungkapnya.
Menurut Emil, penyesuaian pajak bisa terjadi karena appraisal ulang atau audit nilai tanah. Namun, ia menegaskan ruang komunikasi dengan masyarakat harus selalu dibuka.
“Ini yang penting, supaya wajib pajak bisa menyampaikan kondisi nyata dan kesulitannya. Mekanisme banding sudah tersedia,” tegasnya.
Selain soal PBB, Emil juga menyinggung distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oleh Bulog. Tahun ini, sebanyak 173 ribu ton beras disalurkan di Jawa Timur.
Ia menyebut harga gabah yang kini tembus Rp7.100 per kilogram menguntungkan petani, tapi pemerintah tetap harus menjaga daya beli masyarakat.
“Kita ingin menggerakkan ekonomi rakyat tanpa memberatkan. Jadi pembangunan dan kesejahteraan harus berjalan seiring,” pungkas Emil.
