LINTASJATIM.com, Kediri – Debat Publik Terakhir Pilkada Kediri beberapa waktu lalu menyimpan berbagai isu yang menarik untuk diangkat. Program Makam Bergizi Gratis dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bakal bergulir di awal tahun 2025 mendapat respon dari dua pasangan calon (paslon).
Paslon nomor urut 01 Deny Windyanarko mengaku bakal melatih kader-kader juru sembelih untuk Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU). Sedangkan Paslon 02 Hanindhito Himawan Pramana bakal mendirikan RPH Portable yang lebih realistis.
Jawaban tersebut berangkat dari pertanyaan yang diambil oleh Deny bertema menyelaraskan pembangunan daerah kabupaten atau kota dan provinsi dengan nasional. Yaitu program makan bergizi gratis akan dimulai pada awal tahun 2025 yang membutuhkan produk hewan yang aman sehat utuh dan halal atau ASUH.
Untuk mendukung program tersebut, memerlukan Rumah Potong Unggas dan Rumah Potong Hewan yang sesuai dengan standar nasional dan internasional. Lantas, pertanyaannya bagaimana kebijakan paslon dalam menyediakan RPU yang sesuai dengan standar nasional.
Deny menjawab terkait RPH dan RPU yang pertama menyebutkan kader-kader Nahdliyyin memiliki massa yang banyak. Sehingga bisa diperbantukan melalui pelatihan penyembelihan.
“Kita latih dahulu mereka. Kedua, ke depan akan kita dorong supaya mereka bisa bagaimana nanti membuka RPH yang dibutuhkan,” ujar Deny.
Pengusaha salah satu pabrik rokok ini menilai cara ini supaya dari rekan-rekan NU sendiri mulai dari GP Ansor atau yang lain bisa terdorong untuk menjadi seorang pengusaha.
“Saya punya teman, dia itu adalah anak pondok pesantren. Awalnya dilatih sekarang dia punya RTH sendiri. Itu adalah salah satu contoh vagaimana mengawali usaha dari kecil sampai sekarang menjadi besar,” akuinya.
Sementara calon wakil bupati, Hj Mudawamah menambahkan RPH dan RPU ini adalah memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Karena masyarakat Kabupaten Kediri khususnya dan Indonesia pada secara umum adalah mayoritas muslim.
Oleh karenanya, sertifikasi halal atau untuk menjadi hal yang sangat dibutuhkan. Sebab apapun yang masuk pada seseorang kalau masuk masih diragukan kehalalan akan berefek kepada gerak tingkah laku seseorang.
“Sebab itu, tentu kita akan bekerjasama dengan pemerintah provinsi dan juga pemerintah yang ada. Jika Allah takdirkan kami memimpin untuk Kabupaten Kediri mudah-mudahan apa yang menjadi harapan mendapat rahmat ridho Allah,” tandasnya.
Sedangkan, Mas Dhito merespon hal tersebut membeberkan fakta RPH di Bumi Panjalu masih ada dua. Pertama ada di Tawang, kedua ada di Pare, keduanya dirasa masih kurang.
Maka, paslon nomor urut 02 ini yang dilakukan adalah pelatihan kepada juru penyembelih halal (Juleha). Lalu, berikutnya karena yang ditanyakan ada aman sehat utuh dan halal atau ASUH, itu belum seutuhnya ada di RPH.
“Maka yang perlu kita lakukan adalah membangun RPH portable. Karena kalau kita membangun secara fisik itu biayanya bisa 2 sampai 3 miliar. Kalau portable itu 300-400 juta dan itu digagas oleh dari KPPU peternak,” tandasnya. (mad)
