LINTASJATIM.com, Blitar – Wacana akan diberlakukan New Normal pasca pandemi Covid-19 oleh pemerintah mulai jadi perhatian masyarakat Indonesia.
Salah satunya dari Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Kabupaten Blitar yang meminta pemerintah untuk menahan terlebih dahulu terkait kebijakan new normal yang akan didaksanakan di tengah-tengah pandemi Covid-19.
“New normal tentunya akan menimbulkan akibat, maka dari itu harus disikapi terkait pematangan formula new normal. Jangan sampai formula yang diterapkan tidak tepat sasaran,” ucap Arif Firmansyah Sekretaris PC IPNU Kabupaten Blitar, Senin (1/05/2020)
Ia juga menambahkan posisi Jawa Timur saat ini sudah menggeser peringkat pesebaran Covid-19 di peringkat dua yang sebelumnya di posisi tersebut Jawa Barat.
Posisi pertama DKI Jakarta dengan jumlah kasus 7485 (27,8%), posisi kedua Jawa Timur dengan jumlah kasus 4922 (18,3%) dan disusul oleh Jawa Barat sebanyak 2294 (8,5%).
“Hingga kini pasien positif jumlahnya masih terus bertambah khususnya di Jawa Timur, bahkan menempati posisi kedua tertinggi di Indonesia,” ucapnya.
Selain itu, ia juga melihat situasi persebaran pandemi di Indonesia yang berbeda-beda sesuai jumlah pasien positif Covid-19.
“Kebijakan new normal yang digagas oleh pemerintah tidak bisa tergesa-gesa dan memukul rata di seluruh Indonesia, karena melihat kondisi pesebaran di setiap daerah berbeda sehingga untuk menyikapi itu harus menggunakan formulasi yang berbeda agar tepat sasaran dan mampu menekan pesebaran Covid-19,” paparnya kepada awak media.
Diwaktu yang sama, Rekan Syariful Anwar Ketua IPNU Kabupaten Blitar menyatakan perlunya dikaji ulang dalam penerapan new normal khususnya di kalangan pesantren dan sekolah di Jawa Timur.
“Penerapan new normal harus sesuai bidang kegiatan, misalnya bidang pendidikan dalam pesantren dan dalam sekolah harus dikaji lebih mendalam agar mampu meminimalisir penyebaran Covid-19,” tuturnya. (Ndn)
