LINTASJATIM.Com, Surabaya – Wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK memukul ekonomi peternak, serta berdampak pada keluarga mereka. Karena itu, Fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur memberi perhatian serius dalam usaha mengatasi dampak dari wabah PMK.
Muhammad Fawait, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jatim mengungkapkan pihaknya memberi perhatian serius terhadap masalah wabah PMK. Karena itu, Fraksi Gerindra akan fokus memperjuangkan nasib peternak dalam pembahasan Perubahan APBD (P-APBD) Jawa Timur Tahun Anggaran 2022.
“Sebentar lagi akan mulai proses pembahasan P-APBD 2022. Saya sudah instruksikan anggota Fraksi Gerindra dari Komisi A sampai Komisi E untuk memperjuangkan program untuk mengatasi dampak PMK terhadap peternak beserta keluarganya,” kata politikus muda yang akrab disapa Gus Fawait itu dalam keterangannya dari Mekkah, Arab Saudi, Rabu (06/07/2022).
Gus Fawait mengaku tidak akan berteori tentang penyebab dan penanggulangan PMK secara teknis. Sebab, sudah ada pihak terkait seperti Dinas Peternakanan yang lebih berkompeten.
Menurutnya, dalam situasi wabah seperti PMK ini, pihaknya tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, termasuk pemerintah provinsi. Karena ini adalah wabah yang di luar prediksi siapa pun. Sementara vaksinasi bagi ternak juga belum terukur efektifitasnya.
“Untuk penanganan teknis PMK, kami serahkan kepada pemprov dan dinas terkait. Kami akan fokus terhadap dampak ekonominya. Fraksi Gerindra berharap ada solusi atau pendampingan usaha terhadap keluarga peternak, sambil menunggu payung hukum untuk pemberian kompensasi oleh pemprov kepada peternak,” ujar Bendahara GP Ansor Jatim tersebut.
Presiden Laskar Sholawat Nusantara (LSN) ini melanjutkan, pihaknya juga mewanti-wanti agar Pemprov Jatim mengantisipasi dampak krisis ekonomi yang dialami peternak. Terlebih di masa tahun ajaran baru yang dimulai sebentar lagi.
Tokoh Muda Nahdliyin Inspiratif 2020 versi Forkom Jurnalis Nahdliyin itu berharap tidak ada satu pun anak peternak yang putus sekolah atau tidak bersekolah karena kesulitan ekonomi. Ini juga berlaku pada santri dan calon santri. Pemerintah harus memberi kepastian anak-anak ini tetap memperoleh pendidikan.
“Kita tidak tahu wabah PMK ini berlangsung sampai kapan. Tapi jangan sampai krisis ini menjadi hambatan anak-anak peternak dalam memperoleh hak pendidikan. Apalagi Jawa Timur memasuki era bonus demografi, di mana angka usia produktif lebih tinggi. Ini harus dikelola dengan mencetak SDM yang mumpuni. Kalau tidak, akan menjadi bom waktu,” pungkas Gus Fawait. (*)
