Lintasjatim.com, Sidoarjo – Tim Pendamping Profesional (TPP) Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kabupaten Sidoarjo meminta kepada Plt. Bupati Sidoarjo untuk mengkaji ulang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Sidoarjo.
Banyak dampak akbibat Covid-19 yang dirasakan langsung atau tidak langsung oleh masyarakat. Mulai keluhan penghasilan menurun, bahkan kehilangan mata pencaharian.
“Mestinya semua pihak yang terkait dengan kebijakan PSBB, harus mempertimbangkan ini juga,” ujar Ulul Azmi koordinator TPP P3MD Kabupaten Sidoarjo.
Menurut Kordinator Pendamping Kabupaten Sidoarjo itu, PSBB dirasa perlu dikaji ulang seandainya harus diberlakukan lagi. Perpanjangan PSBB harus dievaluasi dari sisi regulasi dan penerapannya.
“Di Desa sudah melakukan PSBB bahkan tiap pintu masuk desa diportal. Seandainya PSBB diperpanjang tanpa penegasan di tingkat lapangan, tidak akan berjalan efektif,” ujar Ulul mantan ketua Panwaskab Sidoarjo.
Selain tidak efektif, PSBB banyak memakan anggaran. Anggaran terkait Covid, semestinya sebagian dialokasikan dan dikelola oleh desa dalam penanganan Covid-19. Pencegahan pandemi dirasa efektif, karena melibatkan desa dimana setiap desa sudah terbentuk relawan-relawan desa.
“Seandainya sebagian anggaran kabupaten untuk penangan Covid ini dialokasikan untuk desa, akan lebih efektif karena desa dapat mengcover kebutuhan penangan Covid sesuai dengan kondisi masing-masing desa,” katanya.
“Penangan pandemi harusnya memperhatikan kondisi masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonominya, terutama pekerja-pekerja sektor informal. Mereka inilah yang merasakan beratnya dampak pandemi,” tambahnya.
Di desa sudah ada relawan desa lawan Covid-19, menurut Ulul posisi mereka sangat penting. Penanganan dilakukan dalam lingkup desa sehingga sangat efektif. Tinggal Gugus Tugas Kabupaten mengkoordinasikannya dengan baik.
Ulul Azmi berharap ada koordinasi yang masif antara Gugus Tugas Sidoarjo dengan relawan Covid-19 yang ada di Desa. Terutama dalam penanganan Covid-19. Seperti pembagian bantuan yang dilakukan oleh beberapa instansi Kabupaten, ditemukan perbedaan data dengan kondisi riil di masyarakat.
“Banyak data DTKS yang ditemukan tidak sesuai dengan kriteria penerima bantuan dari Kabupaten,” papar Ulul Azmi.
Semestinya kordinasi kepada desa untuk penanganan Covid-19 ini, mulai dari pendataan penerima bantuan, hingga pengadaan, masker, hand sanitizer, dan APD.
Dalam mengahadapi masa pandemi covid ini, Ulul berharap tidak ada saling menyalahkan. Karena belum maksimalnya koordinasi antara Gugus Tugas Covid Kabupaten dengan desa.
Belum lagi, banyak dari masyarakat yang merasakan dampak kemerosotan ekonomi akibat PSBB. Misalnya, pembatasan pasar sangat berpengaruh kepada perekonomian pedagang.
Bahkan Pendamping Desa yang tupoksinya sebagai relawan dan mitra desa dalam penanganan dan penanggulangan Covid-19 merasakan hal itu dengan sulitnya akses keluar masuk desa saat desa mengadakan rapat malam hari.
“Mestinya Gugus Tugas Covid Kabupaten dapat mengkoordinasikan hal ini dengan baik dengan OPD-OPD dan pihak-pihak terkait, apalagi surat edaran menteri desa yang tertuju kepada Bupati sudah jelas terkait tupoksi Pendamping desa sebagai relawan dan mitra penanganan Covid-19,” pungkasnya. (Soi/Stj)
