LINTASJATIM.com, Surabaya – Ratusan sopir yang terdiri dari berbagai komunitas di Jawa Timur meluruk Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (3/6/2020). Aksi itu memprotes rapid test berbayar di pelabuhan Ketapang Banyuwangi menuju Gilimanuk.
Sambil melakukan orasi, ratusan sopir itu mengarah ke Gedung Grahadi dengan truk. Bahkan aksi ratusan masa itu juga membentangkan spanduk yang berisi tentang penolakan rapid test berbayar.
Dari pantauan di lapangan, spanduk ukuran besar terbentang dengan tulisan Aliansi gerakan komunitas driver nusantara, rapid test gratis untuk warga negara, hapus biaya rapid test bagi jasa angkutan logistik’.
Masa yang begitu banyak membuat jalan Gubernur Suryo sempat tersendat. Pasalnya, para demontsran itu menggunakan separuh badan jalan untuk menyampaikan aspirasi kepada Gubernur Jawa Timur.
Menurut Agung salah satu orator, para sopir ini menolak lantaran sebelumnya rapid test gratis kemudian sekarang menjadi berbayar. Biaya rapid test bervariasi mulai Rp 200 ribu hingga Rp 400 ribu.
“Beberapa hari yang lalu kita sudah melakukan demo di Banyuwangi. Dan hari ini merupakan aksi lanjutan,” ungkapnya.
Agung melanjutkan, sebelumnya di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi sudah ada fasilitas rapid test gratis dengan kuota 1.500 rapid test. Namun, kuota itu sudah habis dan kini kenakan biaya sendiri.
“Anggaran penanganan covid-19 itu besar, mana dana itu sekarang? Masak masyarakat mau cek kesehatan saja harus bayar lagi. Jangan sampai situasi ini dijadikan bisnis. Kawan-kawan mau semuanya digratiskan,” teriak dalam orasinya.
Kata Agung, keluhan para sopir tersebut sudah disampaikan kepada presiden Joko Widodo melalui surat resmi yang dikirim oleh komunitas driver angkutan di Jabodetabek.
Surat itu juga sudah ditembuskan kepada Gubernur Jawa Timur untuk mendapat respon secepatnya. Komunitas driver tersebut hingga kini masih menunggu jawaban dari pemerintah.
Agung juga menyampaikan surat tuntutan ini sudah disampaikan ke presiden melalui aksi komunitas driver angkutan di Jabodetabek dan juga tembusan ke Gubernur Khofifah serta rangkaian aksi di Ketapang- Gilimanuk.
Dalam aksi kali ini mendapat respon dari Pemprov Jawa Timur. Beberapa Perwakilan sopir dipanggil untuk berkomunikasi dan menyampaikan keluh kesah mereka kepada Pemprov Jatim. (Sut/Stj)
