LINTASJATIM.com, Lamongan – Luapan Bengawan Jero yang terjadi sejak penghujung 2025 hingga awal Januari 2026 membawa dampak luas bagi pertanian di Kabupaten Lamongan.
Dikutip dari detikJatim.com, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lamongan mencatat, lebih dari 31 ribu hektare lahan sawah dan tambak di lima kecamatan masih terendam banjir.
Wilayah terdampak meliputi Kecamatan Kalitengah, Deket, Turi, Karangbinangun, dan Glagah. Dari data tersebut, Kalitengah menjadi kawasan paling parah dengan luas genangan mencapai sekitar 14.931 hektare, yang tersebar di sejumlah desa seperti Pucangro, Bojoasri, dan Jelakcatur.
Kecamatan Deket juga mengalami dampak signifikan. Di wilayah ini, banjir merendam sekitar 7.190 hektare sawah dan tambak dengan estimasi kerugian mencapai Rp3,4 miliar. Desa Weduni, Sidomulyo, dan Laladan tercatat sebagai daerah dengan genangan terluas, mayoritas berupa lahan sawah produktif.
Sementara itu, di Kecamatan Turi, luapan air menenggelamkan kurang lebih 6.270 hektare lahan pertanian dan tambak rakyat, terutama di Desa Putatkumpul dan Kepudibener.
Adapun Kecamatan Karangbinangun mencatat luas genangan sekitar 2.951 hektare, sedangkan Kecamatan Glagah menjadi wilayah dengan dampak paling ringan, yakni sekitar 137 hektare.
Plt Kepala Pelaksana BPBD Lamongan, Na’im, menyebut genangan yang berlangsung lama berpotensi menimbulkan gagal panen dan menurunkan hasil produksi tambak warga.
“Kondisi ini tentu berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat karena sebagian besar menggantungkan hidup dari sektor pertanian,” ujarnya.
Menurut Na’im, pemerintah daerah terus berupaya menekan dampak banjir yang terjadi.
“Upaya penanganan juga terus kami lakukan, terutama mengurangi genangan dengan mengoptimalkan pompa air di Kuro dan beberapa titik lainnya,” kata Na’im, Selasa (13/1/2026).
Selain penanganan teknis, BPBD Lamongan juga mulai menyalurkan bantuan pendukung aktivitas warga. Salah satunya penyediaan perahu karet untuk membantu mobilitas pelajar di daerah yang masih tergenang cukup tinggi.
“Kami berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan menyediakan perahu bagi siswa di titik-titik tertentu agar tetap bisa bersekolah,” pungkas Na’im.
