LINTASJATIM.com, Mojokerto – Upaya Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk memperluas akses pendidikan bagi keluarga miskin mulai menunjukkan progres nyata. Sebuah sekolah berasrama atau boarding school bertajuk Sekolah Rakyat (SR) akan segera dibangun di Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong.
SR ini akan menampung siswa-siswa dari jenjang SD hingga SMA dengan fasilitas lengkap dan tanpa biaya.
Guna mewujudkan proyek pendidikan inklusif ini, Pemkab Mojokerto mengalokasikan anggaran sebesar Rp 8,5 miliar untuk pembebasan lahan seluas 2,5 hektare.
Ini melengkapi lahan milik daerah seluas 3,5 hektare yang sudah ada, memenuhi syarat minimum 6 hektare yang ditetapkan Kementerian PUPR.
“Kami akan pengadaan lahan di sekitarnya 2,5 hektare. Karena sesuai Inpres nomor 8, pemda wajib menyediakan lahan dan perizinannya,” jelas Iwan Bagus Pratama, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinsos Mojokerto, Jumat (13/6/2025).
Ia menegaskan bahwa pembangunan fisik sekolah akan ditangani oleh Kementerian PUPR.
Konsep SR ini dirancang sebagai sekolah berasrama gratis yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti ruang kelas, laboratorium, ruang makan, hingga sarana olahraga.
“Kami berproses mendekati masyarakat supaya harganya wajar sesuai appraisal,” tambahnya.
Program ini tidak hanya menjamin akses pendidikan yang layak bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, tetapi juga membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal.
Pemkab diberi kewenangan untuk mengusulkan staf pendukung seperti tenaga kebersihan, juru masak, hingga satpam.
Sembari menunggu pembangunan rampung, tahun ajaran 2025–2026 akan menjadi momen uji coba SR. Sebanyak 50 anak dari keluarga miskin telah diseleksi sebagai peserta didik angkatan pertama.
Kegiatan belajar akan berlangsung sementara di gedung diklat milik BKPSDM di Desa Terusan, yang kini dalam proses renovasi.
“Angkatan pertama semoga sukses agar sosialisasi tahun berikutnya lebih mudah meyakinkan para orang tua,” katanya optimis.
Sementara itu, Kepala BPKAD Kabupaten Mojokerto, Iwan Abdillah, menyebut anggaran pengadaan lahan akan dimasukkan dalam Perubahan APBD 2025 yang segera dibahas bersama DPRD.
“Pak Bupati insyaallah sudah oke, tinggal pembahasan PAPBD dengan DPRD. Kami yakin DPRD mendukung,” ujarnya.
Dengan dibangunnya SR, Pemkab Mojokerto menunjukkan komitmennya dalam menanggulangi kemiskinan lewat jalur pendidikan—sebuah investasi jangka panjang yang diharapkan dapat membawa perubahan sosial nyata bagi masyarakat di kawasan pelosok.
