LINTASJATIM.com, Surabaya – Universitas sebagai salah satu kekuatan besar dalam melakukan perubahan, khususnya dalam kemasyarakatan dan desa. Maka perlu adanya kajian yang bertujuan untuk mengupas keberlanjutan pembangunan Desa.
Atas dasar itulah Pusat Studi Pengembangan Pedesaan, Kawasan Dan Energi Terbarukan (Pusdi PPKET) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Surabaya menggelar Seminar Nasional.
Kegiatan ini bertemakan “SDGs Desa; Arah Kebijakan dan Model Pengembangan Desa Berkelanjutan” yang diikuti oleh 2.341 peserta yang tersebar diseluruh Indonesia, yang terdiri dari akademisi, perangkat desa, pegiat dan pendamping desa.
Pada Kegiatan tersebut dihadiri oleh; DIRJEND Pembangunan Desa dan Pedesaan Kementerian Desa-PDTT RI, Bapak Sugito, S.Sos., MH; Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jawa Timur, Bapak Ir. Budi Sarwoto; Koordinator Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Provinsi Jawa Timur.
Selain itu dari pihak UNESA, hadir Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan; Bapak Prof. Dr. Madlazim; Direktur LPPM; Prof. Dr. M Turhan Yani; dan Kepala Pusat Studi Pedesaan; Dr. Mufarrihul Hazin.
Dalam sambutan Direktur LPPM, menegaskan bahwa universitas sebagai insan akademisi memiliki peranan penting dalam membangun masyarakat, terutama yang ada di desa. “UNESA sebagai kampus PTNBH memiliki peranan strategis dalam membantu masyarakat untuk merumuskan dan membuat solusi untuk masyarakat. Tridharma perguruan tinggi, khusunya PKM akan banyak menyasar masayarakat khususnya desa,” ungkapnya
Perlu diketahui bahwa Pusdi PPKET merupakan lembaga yang bernaung di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Surabaya. Pusdi PPKET UNESA mengemban misi strategis untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam mengkritisi, mengembangkan, dan merumuskan kebijakan-kebijakan serta program-program pengembangan pedesaan, kawasan, dan energi terbarukan.
Dirjend PDP Kemendesa, Sugito dalam paparannya menyampaikan bahwa saat ini pemerintah tengah melakukan sejumlah transformasi dan memposisikan desa sebagai subyek utama pembangunan. Desa dituntut untuk inovatif dan kreatif dalam memanfaatkan potensi yang ada lewat kebijakan yang disiapkan.
“SDGs Desa memperjelas arah pembangunan desa, memudahkan praktek pelaksanaannya di lapangan, serta mempermudah pengukuran hasil, manfaat, dan dampak pembangunan,” ucap Sugito.
SDGs desa meliputi 18 poin yang lima di antaranya yaitu, desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat dan sejahtera, pendidikan desa berkualitas dan keterlibatan perempuan desa. Agar tujuan pembangunan desa sesuai program tersebut, diperlukan kebijakan dana desa, dana rekognisi negara kepada desa, agar desa berdaya menjalankan kewenangannya.
Mengenai kondisi desa di Jatim, Budi Sarwoto mengatakan bahwa mereka fokus lakukan penguatan penataan administrasi, penguatan desa melalui kerja sama antar desa, percepatan tata kelola pemerintahan desa, dan penguatan kemandirian desa menjadi strategi yang ditempuh untuk mencapai kemajuan desa di seluruh Indonesia.
“Program kami yang ke arah penataan desa, peningkatan kerjasama, administrasi pemerintah desa, dan pemberdayaan masyarakat akan mampu menuntun masyarakat desa untuk lebih aware terhadap kemajuan desanya,” ucapnya.
Muhammad Ashari juga mengatakan bahwa permasalahan yang masih tinggi terjadi di desa yaitu kurangnya pemahaman masyarakat desa memanfaatkan dana desa. Padahal, lembaga desa sudah dibekali peraturan untuk mengatur dana desa. Namun seringkali tidak berjalan sesuai dengan peraturan yang telah disusun.
“Dengan adanya SDGs Desa, masyarakat akan lebih terarah dalam memajukan desa, mampu mengoptimalkan potensi desa yang ada semaksimal mungkin,” ujarnya.
Kepala Pusat Studi Pengembangan Pedesaan, Dr. Mufarrihul Hazin mengucapkan terimakasih banyak kepada peserta yang telah berpartisipasi aktif, dan berharap dapat bersama-sama membangun desa. “Mendayakan Desa, Mendigdayakan Indonesia,” Pungkasnya.
