LINTASJATIM.com, Malang – Kebijakan Over Dimension Over Load (ODOL) kembali memicu gelombang protes. Ratusan sopir truk memblokade Jalur Lingkar Barat (Jalibar) Kepanjen, Kabupaten Malang, Kamis (19/6/2025), sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan yang dinilai menindas para pekerja lapangan.
Sekretaris DPC Caretaker GMNI Kabupaten Malang, Muhammad Ulil Albab, S.H., saat diwawancarai menyatakan sikap tegas organisasinya terhadap kebijakan ODOL. Ia menilai kebijakan tersebut tidak adil dan menjadi bentuk kriminalisasi terselubung terhadap rakyat pekerja.
“Sopir truk hanya menjalankan perintah. Mereka tidak mendesain truk, tidak menentukan muatan, bahkan tidak mengendalikan sistem distribusi. Tapi ketika aturan ditegakkan, sopir yang pertama diseret ke hukuman,” ujar Ulil kepada wartawan.
Menurutnya, kebijakan ODOL selama ini diterapkan secara sepihak tanpa melihat kenyataan di lapangan. Negara, lanjutnya, justru abai terhadap praktik di hulu seperti produksi truk-truk over dimension oleh karoseri atas permintaan korporasi besar.
“Kenapa negara tidak mulai dari pengawasan terhadap perusahaan karoseri dan pemilik armada? Jangan justru menghukum sopir yang hanya mengikuti sistem,” tambahnya.
Ia juga menyoroti kondisi kerja para sopir yang penuh tekanan, mulai dari tuntutan pengiriman cepat, risiko pemotongan gaji jika barang rusak akibat hujan, hingga ancaman kehilangan pekerjaan. Ketika regulasi diberlakukan tanpa adaptasi yang adil, sopir tidak punya pilihan selain terhimpit oleh sistem.
Dalam wawancara, Ulil juga menyampaikan bahwa GMNI Kabupaten Malang mendesak pemerintah untuk segera membuka ruang dialog nasional antara regulator, pengusaha logistik, karoseri, dan perwakilan sopir truk.
“Kalau tidak ada iktikad baik dari pemerintah untuk mendengar suara para sopir dan memperbaiki sistem, maka GMNI Malang siap berdiri bersama mereka. Kami akan turun ke jalan, karena keadilan sosial harus ditegakkan,” tegasnya.
Bagi GMNI, kebijakan ODOL bukan sekadar soal dimensi dan muatan kendaraan, tapi tentang keberpihakan. Negara, menurut Ulil, harus berhenti menjadikan sopir truk sebagai kambing hitam dan mulai menyentuh akar persoalan distribusi logistik yang sudah lama dibiarkan tak tersentuh reformasi.
“Mereka yang mengantar logistik ke pelosok adalah pejuang kehidupan. Jangan jadikan mereka korban dari kesalahan sistem yang diciptakan negara dan korporasi,” pungkasnya.
