LINTASJATIM.com, Probolinggo – KPK amankan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya Hasan Aminuddin. Penangkapan keduanya mengejutkan apalagi terkait jual beli jabatan kades di wilayahnya. Apalagi selama 2 periode atau bahkan saat Hasan Aminuddin menjabat bupati 2 periode sebelumnya, kasus jual beli jabatan kades ini terbungkus rapi.
Dikutip dari laman KPU Probolinggo, Hasan Aminuddin diketahui merupakan Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem. Dia merupakan anggota DPR periode 2014-2019 dan 2019-2024.
Selain itu, dia juga pernah menjabat sebagai Bupati Probolinggo dua periode, yaitu periode 2003-2008 dan 2008-2013. Kala itu Hasan berpasangan dengan Timbul Prihanjoko. Paslon ini dikenal dengan julukan paslon HATI.
Jabatan bupati Probolinggo itu pun kemudian dilanjutkan oleh istrinya, Puput Tantriana Sari pada tahun 2013-2018. Puput dilahirkan di Ponorogo, 23 Mei 1983.
Tidak ada sepatah kata pun dari mulut pasutri tersebut ditanya soal perihal itu saat keluar dari ruang Ditreskrimsus Polda Jatim, Senin (30/8/2021). Mereka bungkam hingga masuk bus untuk dibawa ke Jakarta menuju Gedung KPK.
Selain Bupati Tantri dan suaminya, ada 8 orang lainnya yang ikut diamankan dalam OTT KPK. Mereka semua langsung memasuki sebuah bus yang terparkir di area depan gedung. 8 orang tersebut merupakan beberapa camat dan ASN di wilayah Probolinggo serta ajudan Hasan Aminuddin.
Namun dalam perkembangannya, KPK menetapkan 22 orang sebagai tersangka suap berkaitan dengan jual-beli jabatan kepala desa atau kades di Kabupaten Probolinggo. Dari 22 orang, baru 5 orang yang ditahan oleh KPK. 5 Tersangka berada di KPK dan akan ditahan selama 20 hari ke depan.
Mengetahui adanya OTT KPK, suasana Pemkab Probolinggo lengang dan sepi. Tak seperti biasanya yang hilir mudik ASN atau ada rapat kedinasan. Hampir tidak tampak wara-wiri ASN di kantor yang ada di Jalan Raya Panglima Sudirman, Kecamatan Kraksaan. Kepala OPD yang biasanya ada di kantor, tiba-tiba tidak ada yang bisa dihubungi. Bahkan kendaraan mereka pun juga tidak ada.
Hampir seluruh karyawan atau pegawai di lingkungan Pemkab Probolinggo enggan menjawab pertanyaan wartawan. Mereka memilih menghindar daripada menjawab pertanyaan wartawan. Salah satunya Satpol PP yang berjaga di pintu masuk kantor pemkab. Mereka memilih menghindar dan berlalu begitu saja dari pada menjawab pertanyaan.
Sementara jadwal Bupati Probolinggo di papan informasi yang sedianya selalu penuh, kosong dan dirobek semua. Padahal informasi kegiatan bupati dan pemkab selalu diinfokan Dinas Kominfo di papan informasi. Papan informasi berwarna coklat muda itu hanya berisi taat protokol kesehatan dan menekan penyebaran COVID-19.
