LINTASJATIM.com, Surabaya – Pengusaha rokok sekaligus Owner BARONG Grup, HRM Khalilur R. Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, mendesak Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama, setelah namanya disebut dalam persidangan dugaan suap yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pernyataan tersebut disampaikan Gus Lilur menyusul terungkapnya keterangan dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat. Dalam persidangan tersebut, jaksa KPK membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terdakwa John Field, pemilik Blueray Cargo.
Menurut Gus Lilur, informasi yang terungkap dalam persidangan merupakan persoalan serius yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Ia menilai pejabat setingkat direktur jenderal seharusnya berperan menjaga tata kelola penerimaan negara dan mendukung agenda pemberantasan korupsi.
“Kita ingin seluruh pembantu Presiden betul-betul membantu Presiden. Tapi saya melihat pembantu Presiden yang satu ini, Dirjen Bea Cukai, tidak membantu. Malah bikin malu Presiden,” ujar Gus Lilur dalam keterangannya, Minggu (14/6/2026).
Ia merujuk pada keterangan yang muncul dalam persidangan terkait dugaan aliran dana yang disebut-sebut mengarah kepada pihak tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Namun demikian, dugaan tersebut masih merupakan bagian dari proses pembuktian hukum yang sedang berlangsung di pengadilan.
Selain menyoroti perkembangan perkara di KPK, Gus Lilur juga mengkritik langkah penindakan rokok ilegal yang belakangan disampaikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada publik.
Menurut dia, penindakan terhadap peredaran rokok ilegal perlu diikuti upaya yang lebih menyeluruh untuk membongkar jaringan pelaku hingga ke akar permasalahan.
“Penindakan yang dilakukan hanya selebrasi tanpa esensi. Tidak ada penegakan hukum sampai ke akar,” katanya.
Atas dasar itu, Gus Lilur meminta Presiden melakukan evaluasi terhadap jajaran yang dinilai tidak mampu menjaga kepercayaan publik. Ia juga mendorong pemerintah menghadirkan figur-figur yang memiliki integritas dan rekam jejak kuat dalam memperkuat tata kelola lembaga negara.
Menurutnya, keberhasilan berbagai kebijakan pemerintah dalam memperkuat penerimaan negara dan memberantas praktik penyimpangan akan sangat ditentukan oleh kualitas pejabat yang menjalankannya.
“Presiden membutuhkan pembantu yang memiliki keberanian, integritas, patriotisme, dan harga diri dalam membela kepentingan negara,” ujarnya.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat tanggapan resmi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait pernyataan Gus Lilur tersebut. Sementara proses hukum yang ditangani KPK masih berlangsung di pengadilan.
Gus Lilur Desak Presiden Evaluasi Dirjen Bea Cukai Usai Namanya Disebut di Sidang KPK
