LINTASJATIM.com, Surabaya – Menanggapi larangan beroperasi dari Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Timur, penyedia layanan transportasi daring inDrive menyampaikan klarifikasi melalui pernyataan resmi yang dikirimkan ke redaksi pada Rabu (22/5/2025).
Dalam pernyataan tersebut, Communication Manager inDrive Indonesia, Wahyu Ramadhan, menjelaskan bahwa pihaknya tengah menjalin komunikasi aktif dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Dishub Kota Surabaya dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Hal ini dilakukan guna membahas aspek operasional dan regulasi yang mengatur keberadaan inDrive di wilayah tersebut.
inDrive menegaskan telah memenuhi seluruh ketentuan regulasi nasional untuk beroperasi di Indonesia. Mengenai alasan pencoretan oleh Dishub Jawa Timur karena ketiadaan kantor perwakilan di Surabaya, Wahyu menyatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan komitmen untuk segera membuka kantor resmi di kota tersebut.
“Kami tengah melakukan penyesuaian administratif, termasuk pembukaan kantor perwakilan di Surabaya,” ujar Wahyu.
Terkait ketidakhadiran perwakilan inDrive dalam audiensi dengan DPRD Jawa Timur awal pekan ini, pihak perusahaan menyebutkan bahwa hal tersebut disebabkan oleh kendala koordinasi internal. Namun, komunikasi tetap dilakukan dengan pihak-pihak terkait, termasuk klarifikasi langsung kepada Dishub Surabaya dan Komdigi.
Di hari yang sama, inDrive juga menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan para mitra pengemudi di Surabaya. Forum tersebut menjadi wadah resmi untuk membahas berbagai isu, termasuk usulan perubahan status kemitraan pengemudi dari freelance menjadi karyawan.
Namun, mayoritas pengemudi disebut menolak usulan tersebut dan memilih mempertahankan fleksibilitas status sebagai mitra freelance.
Wahyu menegaskan kembali komitmen perusahaan untuk menyediakan layanan transportasi yang adil, transparan, dan berkelanjutan.
Ia juga menyoroti skema komisi rendah yang diterapkan inDrive, yang disebut sebagai yang terendah di antara penyedia transportasi daring lainnya, guna menjaga kesejahteraan mitra pengemudi.
“Kami berharap komunikasi konstruktif ini dapat terus berjalan dengan seluruh pemangku kepentingan, khususnya di Surabaya dan Provinsi Jawa Timur,” tutupnya.
