LINTASJATIM.com, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menegaskan komitmennya dalam pemerataan pendidikan dengan meluncurkan Program Bantuan Biaya Pendidikan Peserta Didik Prasejahtera 2025.
Dikutip dari detikJatim.com, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut program ini bukan sekadar bantuan finansial, tetapi investasi untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Dalam peluncuran yang digelar di Dyandra Convention Center, Surabaya, Khofifah menegaskan bahwa bantuan ini ditujukan untuk siswa SMA, SMK, dan SLB dari keluarga prasejahtera desil 1 dan 2, agar tidak ada lagi alasan bagi anak putus sekolah.
“Sapaan dari Pemprov tolong digunakan sebaik-baiknya karena uang ini uang amanah supaya anak-anak tidak putus sekolah,” ujar Khofifah, Kamis (11/12/2025).
Ia juga meminta peran aktif orang tua dalam menjaga semangat belajar anak-anak. Menurutnya, dukungan keluarga menentukan keberhasilan program.
“Para orang tua dorong semangat putra-putrinya supaya mereka membangun cita-cita dan terus sekolah, kuliah, serta sukses barokah dan mulia,” pesannya.
Khofifah menyoroti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur yang pada 2025 mencapai 76,13, melampaui rerata nasional. Namun, ia menilai masih ada pekerjaan besar dalam pemerataan akses pendidikan di daerah terpencil.
“Untuk memastikan angka RLS dan HLS terus meningkat, kita harus fokus pada tantangan pemerataan pendidikan bagi seluruh anak di Jawa Timur,” ungkapnya.
Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Aries Agung Paewai, merinci bahwa total penerima bantuan mencapai 48.077 peserta didik. Masing-masing siswa akan menerima Rp1 juta untuk keperluan sekolah seperti seragam, buku, alat tulis, sepatu, paket data, hingga transportasi.
“Sasaran program ini adalah siswa SMA, SMK, dan SLB kelas X sampai XII dari keluarga kurang mampu desil 1 dan 2,” jelas Aries.
Adapun jumlah penerima meliputi 11.362 siswa SMA, 24.339 siswa SMK, dan 12.376 siswa SLB. Penyaluran dilakukan melalui virtual account masing-masing siswa. Namun, Aries menegaskan adanya aturan pencabutan bantuan bila penerima terlibat kriminal, menikah dini, putus sekolah, atau meninggal dunia.
“Program ini wujud hadirnya pemerintah provinsi Jatim untuk memastikan kemiskinan tidak menjadi penghalang anak meraih masa depan,” tegasnya.
Direktur SUPD IV Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri RI, Paudah, memberikan apresiasi atas langkah Jatim yang dinilai serius menangani persoalan anak tidak sekolah.
“Atas nama Kemendagri kami mengapresiasi komitmen Jatim memastikan peserta didik bisa terus belajar,” kata Paudah.
Ia menyebut Jawa Timur sebagai satu-satunya provinsi yang telah merampungkan dokumen rencana aksi penanganan anak tidak sekolah—sebuah indikator kuat keseriusan dalam menjamin hak pendidikan warga.
“Pendidikan adalah hak dasar dan Jatim telah menunjukkan komitmen kuat melalui ekosistem pendidikannya,” tambahnya.
Dalam acara tersebut, Khofifah bersama Dindik Jatim menyerahkan bantuan secara simbolis kepada sejumlah siswa dari sekolah negeri maupun swasta. Selain itu, Kemendagri turut menyerahkan dokumen fasilitasi rencana aksi penanganan anak tidak sekolah kepada Gubernur Jatim.
Acara turut dihadiri pejabat Kemendagri, Kepala Dindik Jatim, Dirut Bank Jatim, hingga Wakil Ketua DPRD Jatim.
Dengan hadirnya program ini, Pemprov Jatim berharap pendidikan menjadi pintu pembuka masa depan anak-anak prasejahtera, sekaligus fondasi penguatan sumber daya manusia Jawa Timur di masa depan.
