LINTASJATIM.com, Banyuwangi – Antrean kendaraan menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, dari arah Situbondo kembali menjadi perhatian. Kemacetan dilaporkan mencapai sekitar 15 kilometer dan berlangsung hingga berhari-hari.
Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (GAPASDAP) menyebut kondisi tersebut bukan akibat minimnya kapal penyeberangan.
Dikutip dari detikJatim.com, Ketua Umum DPP GAPASDAP Khoiri Soetomo mengatakan persoalan utama justru berada pada berkurangnya kapasitas pelayanan dermaga di lintasan Ketapang-Gilimanuk.
“Kapalnya tersedia, tetapi tempat sandarnya berkurang. Jadi akar persoalannya bukan kekurangan kapal, melainkan keterbatasan kapasitas dermaga yang berkurang karena dua dermaga belum dapat digunakan,” kata Khoiri dalam keterangan resmi, Jumat (4/9/2026).
Menurut Khoiri, dari 56 kapal yang tersedia di lintasan tersebut, armada yang beroperasi kini hanya sekitar 23 kapal per hari. Jumlah itu lebih rendah dibandingkan kondisi normal yang berkisar 28-32 kapal.
Penurunan kemampuan pelayanan tersebut terjadi karena dua dermaga tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Dermaga MB II masih ditutup untuk proyek peningkatan kapasitas yang dijadwalkan berlangsung hingga Maret 2027.
Sementara itu, Dermaga Bulusan juga belum dapat digunakan setelah dua fasilitas fender di lokasi tersebut roboh dan jatuh ke laut.
Kondisi semakin rumit karena kemampuan Dermaga MB I dan MB III dalam melayani kendaraan berat juga terbatas. MB I hanya memiliki kapasitas 30 ton, sedangkan MB III sebesar 20 ton.
Belum adanya pemisahan jalur kendaraan ringan dan berat turut membuat arus kendaraan kurang lancar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pengguna jasa, tetapi juga mengganggu distribusi logistik antara Jawa dan Bali.
Untuk mengurangi kepadatan dalam waktu dekat, GAPASDAP mengusulkan sejumlah langkah. Salah satunya memisahkan kendaraan ringan dan berat sebelum memasuki kawasan pelabuhan.
Kendaraan ringan nantinya dapat diarahkan langsung menuju MB I dan MB III. Selain itu, GAPASDAP mengusulkan penguatan area dermaga plengsengan menggunakan beton agar layanan kapal LCM dapat ditambah sebagai alternatif selama Dermaga Bulusan belum berfungsi.
GAPASDAP juga mendorong pemanfaatan terbatas Dermaga MB II untuk kapal berukuran kecil, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan kajian teknis dan aspek keselamatan.
Langkah lain yang dinilai penting ialah mempercepat proses bongkar muat. Dengan waktu sandar kapal yang lebih singkat, kapasitas pelayanan diharapkan meningkat dan antrean kendaraan dapat ditekan.
Di sisi lain, GAPASDAP meminta PT ASDP Indonesia Ferry, Kementerian Perhubungan, kepolisian, serta instansi terkait memperkuat pengaturan buffer zone dan penyediaan kantong parkir.
Khoiri menilai persoalan antrean kendaraan di jalur menuju Ketapang membutuhkan penanganan lintas pihak. Menurutnya, solusi tidak cukup hanya mengandalkan operator kapal.
“Kondisi ini tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak. Pemerintah, pengelola pelabuhan, operator kapal, dan pengguna jasa harus bekerja sebagai satu ekosistem,” tegas Khoiri.
GAPASDAP turut menyampaikan permohonan maaf kepada para pengemudi dan masyarakat atas gangguan perjalanan yang terjadi.
Para pengguna jasa juga diimbau mengikuti arahan petugas di lapangan serta rutin memantau informasi mengenai kondisi dan operasional penyeberangan Ketapang-Gilimanuk.
