Redaksi

Redaksi

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gerakan dan pemahaman radikal saat ini mulai meluas di kalangan masyarakat. salah satunya adalah pemahaman politik Islam yang mengusung konsep khilafah, yang lazim mendiskreditkan dan menghina lambang Negara dan pemerintahan. Merasakan realitas demikian, maka Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi IPNU IPPNU Universitas Islam Malang mengadakan kegiatan kaderisasi guna melatih, mendidik, membina, membimbing dan merangkul mahasiswa-mahasiswa agar tak terjebak pada pemahaman yang tak sesuai dengan kondisi sosio kultural bangsa Indonesia.

Dengan diikuti oleh kurnag lebih 200 kader, kegiatan yang bertajuk Masa Kesetiaan Anggota (Makesta) ini dilaksanakan selama dua hari (4-5/11) di Kecamatan Tlekung Kota Batu, Malang. Kegiatan ini merupakan yang terbesar dalam sejarah kaderisasi IPNU-IPPNU UNISMA. “semoga kenyataan ini menjadi bukti bahwa kader-kader NU di kampus mulai sadar tentang pentingnya menjaga ruh islam dalam bingkai NKRI. Terang Febi, Ketua IPNU Unisma.

Kegiatan yang megusung tema "Membangun Jiwa Muslim Nusantara Secara Kaffah Berdasarkan Aswaja An-Nahdliyyah" ini, dikemas dengan serangkaian acara disuguhkan dengan konsep yang sangat menarik dan menyenangkan. Salah satunya, sebagai salah satu wadah untuk menampung bakat para kader, panitia menyediakan pentas seni dimana para kader bisa mengeksplor bakat seni tiap individu dan kelompok. Terlebih lagi, materi-materi yang disampaikan tidak hanya sebatas pengetahuan dasar tentang Nahdlatul Ulama. Isu geopolitik kampus juga dipaparkan secara terperinci oleh pemateri, sehingga peserta juga mendapatkan pengetahuan tentang pola gerakan yang pas dilakukan di perguruan tinggi. Tidak hanya itu, drama monolog mengenai jasa para pahlawan dan para ulama' terdahulu berhasil membuat para kader tersedu mengingat betapa mirisnya perjuangan para penegak islam dan penyelamat indonesia tersebut.

Adapun materi-materi yang disampaikan dalam acara tersebut, terbagi dalam tiga kategori, yakni materi ideologi yang meliputi keaswajaan, ke-NU-an, dan ke-IPPNU-IPPNU-an. Kategori kedua adalah materi tentang skill organisasi, yang meliputi materi salah satunya adalah keorganisasian, sedangkan kategori ketiga adalah materi tentang pematangan wawasan keilmuan, yaitu misalnya materi tentang geopolitik kampus.

dengan kategori materi ini, kami harapkan peserta mampu ditinggatkan SDM-nya sebagai estafet penerus perjuangan ulama di masa mendatang” imbuh febi dalam releasnya. (Zaim)

Komunitas Baca Rakyat (KOBAR) Surabaya, kembali menyelenggarakan forum akademik seminar dan bedah buku. Kali ini, Kobar mengupas keilmuan sastrawi dalam kegiatannya. Yakni buku yang bertitel "Hadrah Kiai: Puisi Santri Untuk Kiai". Acara ini diselenggarakan bersama warga akademik UIN Sunan Ampel pada hari kamis, (09/11) di Gedung Twin Tower A Lantai 9. 

Seminar yang dihadiri oleh ratusan peserta ini menyajikan beragam opini akan sosok panutan yang ada dalam diri Kiai. Raedhu Basya selaku penulis buku menyampaikan dalam pemaparannya bahwa Kiai bukan hanya yang berkecimpung sebagai penda’i di layar kaca televisi, namun Kiai yang sebenarnya adalah Kiai yang kurang dikenal di wilayah publik.

Raedhu beranggapan, bahwa tidak semua Kiai mengandung moment puitik. Kiai dalam pandangannya, berpotensi menciptakan moment puitik bisa juga tidak, bergantung bagaimana kita bisa menjalani tahapan mencipta bait indah. Bagi Raedhu menjaga ruh kejujuran dalam diri merupakan langkah awal dalam mencipta bait puisi. Sebagaimana pembuatan puisi-puisi dalam buku ini, ia mengaku merasa  ada kedekatan secara emosional. "Sebagaimana karya Suluk Gus Dur serta Suluk Gus Miek, kehadirannya seperti ada kedekatan yang erat antara penulis dan Kiai." imbuhnya.

Faizi selaku pembanding, menguatkan pandangan Raedhu. Bagi penulis buku Beauty On The Bus ini, bahwa buku Hadrah Kiai: Puisi Santri Untuk Kiai” bagaikan ensiklopedi yang tepat untuk mengenal sosok Kiai yang ada di wilayah Nusantara. "sosok Ulama yang ada pada puisi Raedhu kurang begitu menyeluruh, sosok yang di puisikan berkesan hanya pada sosok yang memiliki kedekatan secara emosional dengan penulis" tegasnya.

Acara seminar dan bedah buku dengan pemateri yang juga menjadi Pemenang hari puisi Indonesia 2017 ini, berlangsung dengan penuh khidmah. Meskipun tidak bisa di hadiri oleh Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Prof. Abd ‘Ala, dikarenakan ada agenda di luar, kegiatan seminar dan bedah buku tetap berjalan dengan baik, lancar dan meriah.(Fatih)

 

 

Komunitas Baca Rakyat (KOBAR) Surabaya, kembali menyelenggarakan forum akademik seminar dan bedah buku. Kali ini, Kobar mengupas keilmuan sastrawi dalam kegiatannya. Yakni buku yang bertitel "Hadrah Kiai: Puisi Santri Untuk Kiai". Acara ini diselenggarakan bersama warga akademik UIN Sunan Ampel pada hari kamis, (09/11) di Gedung Twin Tower A Lantai 9. 

Seminar yang dihadiri oleh ratusan peserta ini menyajikan beragam opini akan sosok panutan yang ada dalam diri Kiai. Raedhu Basya selaku penulis buku menyampaikan dalam pemaparannya bahwa Kiai bukan hanya yang berkecimpung sebagai penda’i di layar kaca televisi, namun Kiai yang sebenarnya adalah Kiai yang kurang dikenal di wilayah publik.

Raedhu beranggapan, bahwa tidak semua Kiai mengandung moment puitik. Kiai dalam pandangannya, berpotensi menciptakan moment puitik bisa juga tidak, bergantung bagaimana kita bisa menjalani tahapan mencipta bait indah. Bagi Raedhu menjaga ruh kejujuran dalam diri merupakan langkah awal dalam mencipta bait puisi. Sebagaimana pembuatan puisi-puisi dalam buku ini, ia mengaku merasa  ada kedekatan secara emosional. "Sebagaimana karya Suluk Gus Dur serta Suluk Gus Miek, kehadirannya seperti ada kedekatan yang erat antara penulis dan Kiai." imbuhnya.

Faizi selaku pembanding, menguatkan pandangan Raedhu. Bagi penulis buku Beauty On The Bus ini, bahwa buku Hadrah Kiai: Puisi Santri Untuk Kiai” bagaikan ensiklopedi yang tepat untuk mengenal sosok Kiai yang ada di wilayah Nusantara. "sosok Ulama yang ada pada puisi Raedhu kurang begitu menyeluruh, sosok yang di puisikan berkesan hanya pada sosok yang memiliki kedekatan secara emosional dengan penulis" tegasnya.

Acara seminar dan bedah buku dengan pemateri yang juga menjadi Pemenang hari puisi Indonesia 2017 ini, berlangsung dengan penuh khidmah. Meskipun tidak bisa di hadiri oleh Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Prof. Abd ‘Ala, dikarenakan ada agenda di luar, kegiatan seminar dan bedah buku tetap berjalan dengan baik, lancar dan meriah.(Fatih)

 

 

lintasjatim.com, Mojokerto - Dalam kontruksi kemasyarakatan tidak menutup kemungkinan adanya solidaritas organik yang mempunyai tujuan tertentu dan niscaya mengagendakan perekrutan anggota baru. Menyadari akan hal itu, maka Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi IPNU IPPNU UIN Sunan Ampel Surabaya, y menggelar MAKESTA (Masa Kesetiaan Anggota) di Villa Pondok Jowo Kondang, Pacet Mojokerto (28/0). Proses kaderisasi ini, menjadi persyaratan menjadi anggota baru, "kalian semua sangat beruntung, belum tentu yang lain punya kesempatan waktu untuk mengikuti kegiatan ini" kata Shofi Ketua PC IPNU Mojokerto, waktu memberikan sambutan saat pembukaan acara.


Kegiatan ini, diikuti 207 mahasiswa yang terdiri dari semester satu dan tiga. Dengan mengusung tema "Pelajar Wasathiyah; Moderasi Fikrah, Firqah, Ghirah di Era Milenial" sengaja mengirimkan pesan melalui kegiatan ini, bahwa IPNU-IPPNU juga mampu memberikan konstribusi konkrit dalam mengawal generasi muda di perguruan tinggi. Ruri selaku Ketua PKPT IPNU UINS dalam sambutannya menyatakan bahwa di zaman digital,  perlu membangun pemikiran yang moderat dalam menanggapi berbagai problematika yang semakin kompleks. "Pemikiran dan sikap kita menghadapi masalah sosial harus senantiasa berpegang teguh pada nilai-nilai moderat" imbuhnya.


Selama tiga hari, para peserta pelatihan ini akan diberikan materi tentang ideologi keagamaan dan kebangsaan, wawasan keorganisasian dan pengembangan mental melalui inagurasi, jelajah malam dan pembaiatan. Semua ini , menurut panitia sebagaimana releas yang dikirmakn kepada redaksi, didesain dnegan harapan agar ke depan, peserta mampu melanjutkan estafet organisasi lebih baik. (Pers PKPT UINSA)

Oleh:

Riza Ali Faizin

Ketua GP Ansor Sidoarjo

 

Dalam tradisi akademik Islam Nusantara, terdapat istilah yang jamak menjadi konsumsi sehari-hari. Yaitu ngaji. Tradisi ini dalam khazanah kultur kehidupan masyarakat, tak hanya soal frase yang merepresentasikan aktifitas membaca al-Quran semata. Sebagaimana definisi populernya, bahwa ngaji merupakan kegiatan membaca. Masyarakat memahami, bahwa ngaji merupakan manifestasi teologis yang berorientasi pada peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tentu saja, aktifitas-aktifitas dalam rangka peningkatan tersebut tak hanya sebatas membaca teks suci, namun segala macam kegiatan yang menumbuhkan spririt keagamaan termasuk dalam kategori ngaji. Misalnya, mendengarkan ceramah agama oleh seorang Kiai, membaca sekaligus mengarti-maknai kitab kuning (dalam tradisi pesantren dikenal dengan kitab gundul, karena tak berharakat), membaca serta memahami kitab klasik di hadapan kiai atau ustadz dan aktifitas-aktifitas akademik lainnya.

Menariknya, istilah ngaji ini semakin membudaya tatkala aktifitas ini tak hanya dilakukan oleh kalangan santri saja. Masyarakat secara umum-pun, bahkan mulai mengapresiasinya sehingga istilah ini mengalami perluasan makna menjadi segala macam aktifitas yang bertujuan untuk memahami dan mendalami sebuah wacana tertentu. Konsekuensi terminologisnya, saat ini jamak digunakan istilah-istilah ngaji untuk menunjukkan aktifitas belajar masyarakat. semisal; ngaji kebangsaan, ngaji kebudayaan, ngaji pendidikan, ngaji organisasi dan lain sebagainya.

Realitas ini, semakin mengokohkan bahwa ngaji telah menjadi produk kebudayaan di tengah masyarakat. Bahkan, telah menjadi ciri khas peradaban bangsa Indonesia yang tak ditemui di dalam masyarakat islam Negara-negara lain. fenomena ini, semakin mengokohkan kesimpulan akademik yang selama ini masih dipegang oleh banyak sarjanawan dan peneliti islam Indonesia, bahwa di Nusantara, antara tradisi atau kebudayaan mampu bersenyawa harmonis dengan ajaran-ajaran islam. Dalam konteks ini, pribumisasi islam yang diintrodusir oleh Gus Dur menemukan relevansinya. Yaitu, sebuah usaha mengkontektualisasikan islam ke dalam kekayaan lokalitas yang menjadi keniscayaan kultural masyarakat.

 

Tradisi sebagai Identitas Nasional

Dalam diskursus penguatan nasionalisme, entitas kebudayaan menjadi sangat penting, karena menyangkut peneguhan identitas nasional. Tilaar dengan mengutip Charles Taylor pernah mengemukakan bahwa manusia yang berkembang tanpa identitas adalah manusia yang kehilangan pedoman (Tilaar, 2005: 205). Tilaar mengemukakan bahwa identitas nasional merupakan pergeseran istilah yang sebelumnya lebih dikenal dengan watak nasional, atau kesadaran nasional. Ketiga istilah ini, mempunyai satu kesatuan makna yang memberikan kesan bahwa nasionalisme mempunyai coraknya tersendiri yang khas di tengah dimanika budaya bangsa-bangsa lain di dunia.

Antony Smith memaknai Identitas nasional sebagai sense of political community, history, territory, patria, citizenship, common values and traditions. He argues that ‘nations must have a measure of common culture and a civic ideology, a set of common understandings and aspirations, sentiments and ideas, that bind the population together in their homeland’. Adding that, the agencies of popular socialization-primarily the public system of education and the mass media – have been handed the task of ensuring a common public mass culture. (Smith, 1991: 9)

Pandangan Smith di atas menegaskan bahwa identitas nasional, dapat direalisasikan melalui produk kebudayaan, agar dapat diukur sejauh mana bangsa tersebut memiliki peradabannya yang tinggi, sekaligus sebuah Negara memerlukan ideologi Negara yang mampu mengikat beragam elemen masyarakat yang heterogen menjadi satu kesatuan aspirasi.

Melalui pandangan Smith ini, dapat dipahami bahwa ngaji telah mampu menjadi produk kebudayaan yang menjadi ciri khas peradaban akademik bangsa Indonesia. Bahkan pada posisi tertentu, tradisi ngaji juga mampu menumbuhkan semangat nasionalisme kebangsaan masyarakat Indonesia. Argumentasi ini bisa dibuktikan melalui prasasti sejarah yang tak terbantahkan, bahwa perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia banyak dilakukan oleh kalangan kiai dan santri yang memahami melalaui mengaji bahwa mempertahankan kedaulatan Negara adalah salalh satu kewajiban agama. Maka, muncullah istilah hubbul wathan minal iman (cinta tanah air bagian dari keimanan) yang diklaim muncul dari pemikiran KH Hasyim Asy’ari.

 

Ngaji dan Kedaulatan NKRI

Catatan penting dalam tulisan ini ingin menegaskan bahwa tradisi merupakan modalitas krusial dalam membangun kesadaran nasionalisme. Dengan tradisi yang mengambil segemntasi ngaji inilah, masyarakat –dalam pandangan Smith- akan memiliki pemahaman, aspirasi dan gagasan kolektif (common understanding, sentiment and idea) sebagai sebuah satu komunitas. Melalui tradisilah manusia dididik menjadi seseorang yang berwatak menyatu sebagai karakter dasar masyarakat. Tradisi merupakan warisan adi luhung yang di transmisikan dari generasi ke generasi secara langsung, yang mampu menjadi dinding pemisah antara ideologi kebangsaan dengan ideologi radikal.

Positioning tradisi ibarat daun talas bagi pemahaman dan gerakan radikal yang dewasa ini menjadi cirri khas kelompok keagamaan tertentu. Pada konteks ini, dapat dipahami bahwa memperbanyak produksi informasi dan gerakan berbasis tradisi dan kebudayaan merupakan usaha untuk melakukan counter terhadap ideologi radikalisme. Memperkuat tradisi di tengah masyarakat, sangat relevan untuk menumbuhkan kecintaan atas bangsa dan negaranya. Strategi ini, dalam rangka mengkontekstualisasikan nilai-nilai keislaman, di tengah gempuran globalisasi. Sehingga, entitas kebudayaan dalam konteks ini, merupakan aset bangsa yang menunjukkan jati diri nasional, karakter yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya dengan kebudayaan dan kepribadian yang unggul.

Lintasjatim.com, Surabaya, Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama Jawa Timur telah berhasil mencetak rekor di bidang kaderisasi. Hal ini terbukti dengan diselenggarakannya program kerja Latihan Instruktur (LATIN) di tiga zona seluruh Jawa Timur yang dituntaskan selama enam bulan. Program ini, merupakan amanat Rapat Kerja Wilayah IPNU Jatim yang diplenokan di awal kepengurusan.

Winarto Eka Wahyudi, selaku Wakil Ketua IPNU Jatim bidang kaderisasi mengungkapkan rasa syukurnya saat memberikan sambutan penutupan Latin Zona ketiga. “ Alhamdulillah, LATIN tiga zona telah selesai kami tuntaskan hanya dalam waktu enam bulan. Capaian ini, diseluruh Indonesia, saya yakin hanya dilakukan oleh IPNU Jatim. Maka dari itu, zona penutup ini kami selenggarakan di Barat bukan tanpa alasan, hal itu karena mempunyai filosofi agar kaderisasi IPNU di seluruh Nusantara berkiblat di Jawa Timur.” Terangnya yang disambut tepuk tangan meriah dari para peserta pelatihan.

Program pelatihan instruktur menurut kandidat doktor Universitas Islam Malang ini, diselenggarakan guna menyiapkan Sumber Daya Instruktur di daerah-daerah. Kedepan, Ia optimis IPNU tidak kekurangan SDM pelatih dalam waktu beberapa tahun ke depan. Eka, sapaan akrabnya, juga mengucapkan apresiasi sekaligus rasa syukur karena memiliki tim kaderisasi yang solid. Ia menggibaratkan bahwa tim kaderisasinya sudah mencapai tidak hanya satu pemikiran, tapi juga telah menyatu dalam satu darah pengabdian. Untuk itu, ia menyatakan rasa syukurnya, “spesial terimakasih saya ucapkan pada tim saya, rekan Farih, Najib, Lukman, Joko dan Khosyiin, yang telah memberikan andil besar dalam suksesi program kerja ini, tanpa mereka, program ini tak mungkin bisa berhasil” ungkapnya.

Untuk di ketahui, Zona pertama LATIN, diikuti oleh Korda Tapalkuda dan Mapasraya. Adapun Tapalkuda terdiri dari Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kraksaan, Lumajang, Kencong, Bondowoso, Situbondo, Jember dan Banyuwangi. Sedangkan Korda Mapasraya meliputi Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Bangil, Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Malang. LATIN pada zona ini, berhasil dilaksanakan pada tanggal 21-24 April 2017 di PP Darul Arifin Jember.

Adapun pada LATIN zona 2, dilaksanakan pada tanggal 11-14 Juli di SMK Wahid Hasyim, Babat yang diikuti oleh Korda Metropolis (Surabaya, Jombang, Sidoarjo, Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto), kemudian Korda Madura (Sumenep, Pamekasan, Sampang dan Bangkalan), tak ketinggalan Korda Pantura sendiri yang menjadi tuan rumah, yakni Gresik, Tuban, Lamongan, Babat dan Bojonegoro.

Sedangkan di Zona 3, yang merupakan Zona terakhir berhasil diselenggarakan beberapa waktu lalu di Pondok Pesantren Moyoketen Tulungagung, tepatnya pada tanggal 21-24 September. Untuk zona pungkasan ini, diikuti oleh dua korda, yakni Korda Madiun (Ponorogo, Pacitan, Ngawi, Magetan, Kota Madiun dan Kabupaten Madiun), serta Korda Kediri yang meliputi Trenggalek, Tulungagung, Kabbupaten Blitar, Kota Blitar, Kota Kediri, Nganjuk dan Kabupaten Kediri.

Oleh:

Riza Ali Faizin

Ketua GP Ansor Kab. Sidoarjo

Indonesia dan Malaysia bagai air dan minyak. Tak bisa bertemu. Meskipun sama-sama materi cair, air seakan emoh bersenyawa dengan minyak. Begitupun minyak, terkesan ogah bergandeng dengan air. Mereka diciptakan Tuhan berbeda. Walau serumpun bangsa melayu, sejak era awal Indonesia merdeka, Negara tetangga itu sering membuat geregetan. Citra menggemaskan dan hobi membuat meradang pantas disematkan bagi negeri Jiran. Tak Heran bapak bangsa kita meneriakinya dengan: Ganyang! Betul,betul,betul.

Pidato fenomenal ganyang Malaysia pada 27 Juli 1963 oleh Bung Karno itu, menyusul terjadinya demontrasi anti-indonesia di negeri Jiran yang menghina bangsa Indonesia dengan menginjak-injak lambang NKRI. Riwayat menggemaskan juga terjadi beberapa tahun kemudian, Bung Karno menyatakan keluar dari keanggotaan PBB karena keberadaan Malaysia. Yang secara sepihak diterima menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB walaupun notabene Malaysia –menurut Sang Proklamator- sebagai Negara boneka atau bentukan Inggris.

Tak hanya itu, negeri samping rumah ini juga hobi menggeser pagar tetangganya sendiri. Perairan Sambas, pulau Ligitan, pulau Sipadan dan Blok Ambalat juga di embat. Mereka bagai Israel berwajah melayu-sayu. Sopan di depan, garang di belakang. Tak hanya pulau, bahkan warisan kebudayaan bangsa Indonesia pernah di klaim menjadi milikinya. Forum Masyarakat Peduli Budaya Indonesia (FORMASBUDI) pada tahun 2015 lalu, mencatat setidaknya ada 10 budaya Indonesia yang diklaim sebagai milik Malaysia. Kesepuluh budaya tersebut yaitu: Batik, Lagu Rasa Sayange, Reog Ponorogo, Wayang Kulit, Kuda Lumping, Rendang Padang, Keris, Angklung, Tari Pendet dan Tari Piring, dan Gamelan Jawa.

Arogansi Malaysia inipun memantik reaksi marah masyarakat Indonesia. Bisa saja rakyat tanpa komando pemerintah menggempur habis negeri kecil itu. Semuanya tak akan terselematkan kecuali Siti Nurhaliza. Pasukan berani mati yang disisipkan oleh pemerintah Indonesia sudah menyusup ke daerah-daerah vital Malaysia. Mereka menyamar menjadi TKI, bukan Tenaga Kerja Indonesia, tapi Tentara Keamanan Indonesia. Yang dikirim sengaja untuk memporak porandakan Malaysia. Memang betul mereka menyamar menjadi pembantu, namun, itu adalah posisi paling aman. Karena, jika perang benar-benar meletus, sang Pembantu langsung menendang keluar rumah Majikan yang kebanyakan menjijikan itu.

Riwayat penistaan Malaysia memang tak ada habisnya. Seakan mereka diciptakan Tuhan untuk menistakan kita. Yang terbaru dan lagi hangat-hangatnya. Event level internasional, SEA GAMES 2017, Malaysia bertindak ceroboh dan bodoh. Mereka dengan sengaja mencetak bendera kebangsaan Indonesia dengan terbalik. Hal ini benar-benar disengaja. Mengapa? Karena kegiatan sekelas Sea Games, tentu melalui Standart Operasional Prosedur (SOP) yang ketat. Sebelum cetak, segala jenis kesalahan pasti akan melalui proses kontrol terlebih dahulu. Namun kenyataannya? Sungguh keterlaluan.

Cukup sampai disitu? Hahaha, tidak Jarjit. Bangsa Indonesia dibuat geram lantaran wasit pada sepak takraw putri banyak menganulir permainan tim Indonesia, yang berakibat walk out-nya para pemain Indonesia. Pertandingan yang dihadiri langung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia, Imam Nahrawi tersebut, yang sebenarnya menjadi kebanggaan berubah menjadi tangisan lantaran aturan permainan yang tak masuk akal.

Malaysia bagaimanapun juga, pernah mempunyai nasib yang sama. Sebagai bangsa rumpun melayu, dulu, Indonesia dan Malaysia menjadi satu kesatuan kerajaan Nusantara. Namun, semua berubah saat Negara api menyerang. Ya, imperialisme yang bercokol membuat dua Negara ini menjadi bangsa terjajah. Indonesia dijajah Portugis dan Belanda, sementara Malaysia dijajah Inggris. Namun, dari sinilah sejarah terurai. Mana bangsa yang benar-benar tangguh, dan mana bangsa bermental boneka. Indonesia merdeka memalui rangkaian perjuangan yang mati-matian. Kemerdekaan diperoleh dengan tangan sendiri, oleh bangsa sendiri dan perjuangan sendiri. Tetapi Malaysia tidak, sebagai Negara terjajah, ia menjadi bangsa yang patuh pada sang penjajah. Untuk itulah kemerdekaannya bukan melalui perjuangan. Namun atas hasil pemerberian dari kerajaan Inggris.

Dari perjalanan sejarah bisa dilihat, mana yang pantas disematkan sebagai bangsa petarung. Indonesia, bagaimanapun keadaannya, merupakan tamansari yang harus dibela mati-matian tidak hanya dari penjajahan, tapi juga dari ejekan bangsa-bangsa lain. sekali bendera kami kau hina? Maka akan kami kenangkan pada anak cucu, akan kami ajarkan pada mereka. Bahwa Engkau adalah bangsa yang gegabah. Sebuah Negara persemakmuran Inggris yang levelnya jauh dibawah kami, Indonesia.

Oleh:

W Eka Wahyudi*

Di dalam sejarah politik islam era awal (salaf), tidak dikenal setting pemilihan pemerintahan yang absolut, sistematis dan prosedural. Kenyataan ini dapat dilacak dari jejak historis pergantian tampuk kepemimpinan pasca wafatnya Rasulullah pada tahun 632 M yang dikenal dengan era khulafau rasidin.

Berawal dari kondisi Nabi yang sakit parah, sekelompok Anshor mengadakan rapat akbar di Saqifah Bani Sa’idah guna membicarakan suksesi kepemimpinan pengganti Nabi Muhammad jika tiba kewafatannya. Informasi tentang rapat ini, pada gilirannya terdengar oleh petinggi kaum Muhajirin seperti Abu Bakar, Umar dan sebagainya, sehingga kaum Muhajirin turut mendatangi tempat tersebut dan menemukan kebenaran perkumpulan politik kaum Anshor untuk memilih pengganti (khalifah) Rasulullah. Saat itu, pihak Muhajirin melakukan kompromi politik dengan Anshor untuk menghalangi upaya Abu Ubaidah bin Jarrah menjadi seorang pemimpin (Amir). Usaha ini dilakukan karena saat dilakukan rapat, Abu Ubaidah mengatakan kepada Abu Bakar “kaummu punya pemimpin, kaumkupun juga punya pemimpin” (minna amir wa minkum amir). Mendengar statement politik ini, Abu Bakar menukas dengan jawaban politik superioritas yang tak terbantahkan untuk menghindari dualisme kepemimpinan, “para pemimpin adalah dari suku Quraisy” (al-aimmah min Quraisy).

Deal politikpun akhirnya merekomendasikan Abu Bakar sebagai khalifah Rasulullah. Kepemimpinan Abu Bakar ini berlangung sangat singkat, dua tahun. Hal ini dikarenakan sahabat senior nabi ini meninggal pada 634 M. Namun, yang menarik disini adalah sebelum kewafatannya, Abu Bakar telah melakukan kontrak politik dengan menunjuk Umar Ibn Khattab sebagai penggantinya. Al-Mawardi mengistilahkan sikap politis Abu Bakar ini sebagai bi ahdi al-Imam min Qabl, yaitu pelimpahan kekuasaan dari pemimpin sebelumnya.

Namun, hal berbeda dilakukan oleh Umar ibn Khattab. Tampuk kepemimpinannya yang relatif lama, sepuluh tahun, menjadikannya mampu merancang sistem politik untuk menggantikan posisinya sebagai khalifah. Dalam keadaan sekarat pasca ditikam oleh Abu Lu’luah, Umar membentuk dewan formatur yang diistilahkan oleh al-Mawardi sebagai ahlu halli wa al-Aqdi. Institusi ini memiliki fungsi ganda, yaitu fungsi pemilih (ahlu al-Ikhtiyar) dan dipilih (ahlu al-Imamah).

Dewan ini berhak menentukan siapa yang akan menggantikan posisi Umar melalui cara demokratis, yaitu dengan sistem musyawarah. Institusi ini diisi oleh para tokoh-tokoh kenamaan semisal Ali ibn Abu Thalib, Usman bin Affan, Zubair bin Awwan, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidah dan Saad bin Abi Waqqash. Umar pada saat itu meminta agar para anggota dewan melakukan pemilihan khalifah dalam waktu tiga hari pasca kewafatannya, sehingga di hari keempat para umat islam dapat membaiat pemimpin yang baru. Selain itu, al-Thabari melaporkan bahwa sahabat nabi yang dikenal dengan ketegasannya ini memberikan prasyarat permusyawaratan dalam memilih pemimpin. Pertama, jika hasil pemilihan dewan menuai hasil berimbang, maka harus meminta pendapat Abdullah bin Umar –putra umar- dan dewan sebaiknya mendukung pendapat yang diberikan oleh Ibnu Umar tersebut. Namun apabila dewan tetap tidak menyetujui, maka para anggota hendaknya meminta pendapat yang didukung oleh Abdurrahman bin Auf. Kedua, jika terdapat calon khalifah yang mendapatkan dukungan minorotas akan tetapi tetap bersih kukuh ingin memegang tampuk kekuasaan, maka hendaknya ia dibunuh atau di pancung.

Rapat dewan sahabatpun berjalan dengan panas, hal ini diperparah dengan pertimbangan kesukuan yang begitu kental terlihat. Abdurrahman bin Auf selaku ketua dewan, akhirnya mendatangi satu persatu anggota untuk mengetahui arah dukungan dan visi misi yang dimiliki. Karena kehati-hatian (ikhtiyat) dengan alasan menyangkut kepemimpinan umat islam, ia belum bisa memngambil keputusan sampai hari ketiga. Sehingga, Ibnu Auf merasa perlu membawa masalah ini ke meja publik . Namun, gesekan antar pendukung calon khalifah menjadikan proses pemilihan kian bertambah panas.

Adalah Ali bin Abi Thalib dan Usman bin Affan yang memiliki pendukung fanatik saat pemilihan berlangsung. Ammar dan Miqdad bin Aswad selaku pendukung Ali meneriakan dukungannya dihadapan publik agar membaiat menantu Rasulullah ini menjadi pemimpin dalam rangka menghindari perpecahan di antara kaum muslimin. Mendengar teriakan itu, Ibnu Abi Sarh dan Abdullah bin Rabiah selaku pendukung Usman menjawab dengan teriakan primordial untuk memberikan dukungan kepada sahabat Nabi yang dikenal dermawan ini karena darah Quraisy mengalir padanya.

Melihat keterpilihan semakin meruncing, akhirnya Abdurrahman bin Auf menanyakan kesanggupan kedua sahabat Nabi ini untuk menjadi khalifah dan mampu mentaati kitabullah dan sunnah Rasulullah. Ali menjawab dengan penuh pemikiran bahwa dia akan melaksanakannya dan bertindak sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya. Namun, jawaban berbeda terlontar dari mulut Usman yang dengan tegas menjawab, “Ya, saya akan melakukannya”. Dari jawaban inilah maka, menurut catatan al-Thabari, Abdurrahman bin Auf selaku ketua dewan ahlu halli wal aqdi memilih Usman sebagai pengganti Umar bin Khattab dengan disaksikan kaum muslimin saat itu,.

Perlu di catat, bahwa prosesi pelimpahan kekuasaan pada Usman ini sarat dengan nuansa kesukuan, pertimbangan antara Quraisy dan non-Quraisy menjadi sebuah hal yang sulit untuk dihindari. Hal ini mengingatkan pada keterpilihan Abu Bakar yang salah satunya dilatarbelakangi oleh fakta superioritas Quraisy.

Selanjutnya, Usman merupakan khalifah yang paling lama memimpin pemerintahan umat Islam pasca wafatnya Rasul, yakni selama dua belas tahun. Namun sangat disayangkan, kenyataan akan aroma kolusi dan nepotisme sangat kental saat kepemimpinan sahabat kinasih Rasulullah ini. Hal ini dapat ditelusuri dari jajaran pejabat yang diangkatnya, sebagian besar berasal dari keluarga Utsman. Misalnya, mengangkat Abdullah bin Amr saudara sepupunya menjadi gubernur Basrah. Menunjuk Sa’ad bin Ash selaku saudara sepupu menjadi Gubernur Kuffah, serta mengangkat saudara sepupunya lagi untuk menjadi penasehat pribadi dan sekretaris Negara, yakni Marwan bin Hakam.

Pola kepemimpinan yang cenderung menelurkan kebijakan tanpa memperhatikan kepentingan yang bersifat makro inilah, pada gilirannya menjadikan khalifah ketiga ini menuai demontrasi besar dari Mesir dan Irak untuk meminta pertanggungjawabannya. Melihat suasana memanas, Marwan berkata dengan kesombongan, “menyingkirlah dari kami, Demi Allah kami tak dapat dikalahkan”. Ujaran inipun berkonsekuensi pada timbulnya kondisi yang tak terkendalikan yang berujung pada terbunuhnya Usman bin Affan. Dan berakhirlah kekuasaan khlaifah ketiga ini.

Pasca terbunuhnya Usman, para demontran berbondong mendatangi Ali untuk berbait kepadanya sebagai pengganti khalifah. Melihat tidak adanya pembesar dan tokoh masyarakat dalam kerumunan demontran, maka Ali bin Abi Thalib menyakan keberadaan Talhah, Zubair dan Sa’ad selaku pelaku perang Badar yang lebih absah menuntut peralihan kepemimpinan.

Akibat desakan yang besar, maka Ali tak kuasa menolak pembaiatan menggantikan Usman, menyusul kemudian para kaum Muhajirin dan Anshor menyatakan bai’atnya kepada suami Fatimah ini, yang kemudian diikuti oleh mayoritas umat islam kala itu.

Bisa di bilang, proses kepemimpinan khalifah keempat inilah yang paling berat, karena terurainya paham-paham ekstrimis yang menentang pemerintahan dengan dalih penerapan hukum Allah. Fitnah besar (al-fitnah al-kubro) yang ditandai dengan perang jamal dan perang siffin, antara pihak Ali dan Aisyah yang menuntut pengusutan terbunuhnya Usman, serta pihak Muawiyah dan Ali yang penuh dengan rekayasa agama, kian menunjukkan bahwa entitas Islam merupakan isu yang paling efektif untuk merobohkan kekuasaan. Sang eksekutor imam Ali, yakni Abdurrahman bin Muljam mengaku tidak menyesal sedikitpun saat membunuh Ali karena merasa apa yang dilakukan merupakan penegakkan syariat Islam.

Melalaui realitas sejarah inilah kemudian muncul gerakan radikal melalui kelompok khawarij sebagai embrionya. Yaitu kelompok sempalan dalam Islam yang paling bertanggungjawab dalam menyeret konflik politik menjadi konflik agama.

Pasca terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, maka kepemimpinan islam melalui sistem khilafah (632-661 M) berakhir, dan diganti dengan sistem kerajaan (mamlakah). Munculnya dinasti Umamayyah (661-750 M), dinasti Abbasiyah (750-1258 M), Mamluk (1261-1520 M) dan berakhir pada dinasti Utsmaniyah (1520-1924 M) kian menunjukkan bahwa sejarah kepemimpinan islam sarat dengan benturan kesukuan dan pertimbangan-pertimbangan sekterian-primordial serta politik kekeluargaan yang kental.

Fakta sejarah di atas, menjelaskan dua hal. Pertama, bahwa sejarah kekhalifahan hanya berangsur selama 30 tahun, yakni masa sahabat, sedangkan kepempimpinan islam selanjutnya dig anti dengan kerajaan, maka tidak benar jika ada yang menyatakan bahwa kekhalifahan berakhir pasca tumbangnya Turki Ustmani tahun 1924. Kedua, jejak historis tengah memperlihatkan bahwa makna substantif kepemimpinan politik adalah pengembangan umat, bukan menebar laknat yang dibumbui dengan jargon-jargon teologis tertentu.

*Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Lamongan

Oleh:
Rizza Ali Faizin
Ketua GP Ansor Kabupaten Sidoarjo

Godaan terberat umat manusia dalam hidup adalah merasa “lebih” dari manusia yang lain. Lebih unggul, pintar, terhormat, alim, dan lebih benar sendiri merupakan penyakit yang dalam sejarah kemanusiaan hanya menyisakan kesengsaraan dan kehancuran peradaban. Peristiwa penganiayaan, intimidasi, pencemaran nama baik, gossip (ghibah) sampai pada peperangan dan penajajahan merupakan puncak dari perasaan manusia yang merasa lebih tinggi dari yang lain. Seakan telah menjadi sikap yang teratribusikan dalam diri setiap manusia, maka Allah melalui sifat kerahmatannya menciptakan intrumen bernama puasa.
Puasa yang secara etimologis berarti menahan (al-imsak), merupakan kawah candradimuka untuk mendidik manusia agar mampu menampilkan ketahanan pribadi, sebuah sikap yang mengantarkan manusia benar-benar menjadi manusia. Hakikatnya, puasa adalah anugrah Tuhan yang paling agung agar setiap orang menyadari sisi dan nilai-nilai kemanusiaan. Bahwa sesungguhnya, tak ada yang patut dibanggakan dan dipertahankan mati-matian, kecuali kemanusiaan itu sendiri. Bahkan, Tuhan menjadikan agama sebagai bekal untuk mempedomani diri bersikap layaknya manusia, bukan bak binatang yang hanya mengenal perkelahian, permusuhan dan persaiangan semata.

Persekusi dan Runtuhnya Nilai Kemanusiaan
Dua bulan terakhir ini, istilah persekusi menjadi ramai diperbincangkan. Hal ini dikarenakan adanya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang merasa “lebih” dibanding dengan yang lain. Sehingga, intimidasi dan perlakuan-perlakuan yang menimbulkan rasa takut merupakan pilihan yang tak dapat mereka hindarkan.
Persekusi merupakan cerminan tindakan yang tidak manusiawi. Para pelakunya, tentu perlu belajar kembali bagaimana seharusnya menjadi manusia. Sebagaina definisinya yang populer, bahwa persekusi merupakan perilaku menyiksa, menganiaya: tanpa memikirkan lagi keadilan atau kemanusiaan. Kmus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan persekusi sebagai pemburuan sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah warga dan disakiti, dipersusah, atau ditumpas, karena perbedaan agama, ras, atau golongan (kelompok keagamaan, partai atau perbedaan politik).
Karena efek meresahkan dan mempermalukan seseorang inilah, maka persekusi saat ini menjadi atensi pihak kepolisian. Kapolri Tito Karnavian dalam keterangannya di media memerintahkan jajarannya agar memburu dan menindak secara tegas setip pelaku yang terbukti secara valid melakukan tindakan ini. Dalam konteks perundang-undangan, tindak persekusi dapat dijerat dengan beberapa pasal sekaligus, karena telah masuk dalam kategori tindak pidana. Misalnya,  dalam KUHP pasal 368 tentang pengancaman, 351 tentang penganiayaan dan pasal 170 yang menjerat para pelaku pengroyokan.
Kasus persekusi ini, menjadi semakin massif karena dampak akses informasi dan teknologi yang semakin mudah. Media sosial, menjadi intrumen yang paling efektif dan potensial untuk melakukan tindakan ini. Karena dalam beberapa tahun terakhir, situs jejaring pertemanan ini tengah mengalami mis-orientasi. Tidak sebagaimana yang diharapkan di masa awal, yakni sebagai media interaktif, justru situs ini menjadi semakin tempat sampah caci maki dan panggung parade saling hujat dan laknat antar kelompok sosial. Akhirnya, retakan kebangsaan kian mengangah. Untuk itulah, pemerintah menerbitkan UU ITE dan surat edaran hatespeech dari kepolisian untuk membendung arus radikalisme virtual ini.
Menurut laporan yang dilansir tempo, sejak tanggal 27 Januari 2017, terdapat aduan yang bermuasal dari media sosial ini. Antara lain: pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik sebanyak 149 kasus, pasal 28 ayat 2 tentang penyebaran kebencian terdapat 26 kasus, serta pasal 27 ayat 3 sekaligus 28 ayat 2 sebanyak 5 kasus.
Adapun pola yang lazim digunakan untuk melakukan tindakan intimidatif ini, antara lain; 1) melacak akun yang dianggap menghina tokoh atau agama, suku atau golongan; 2) membuka identitas pelaku baik foto, alamat rumah, institusi (sekolah, kampus, perusahaan) sekaligus menyebarkannya (share) di media sosial dengan diksi kebencian, 3) mengintruksikan dan memobilisasi massa untuk memburu pelaku yang dianggap menghina tersebut,4) merekam melalui video atau foto tindakan persekusi dan menyebarkannya di media sosial sebagai peringatan agar tidak ada lagi pelaku-pelaku (penghinaan).

Puasa sebagai Social Defensibility
Seruan berpuasa untuk kaum muslimin, merupakan perintah yang bersifat mutlak tanpa ada tawar menawar. Jika kriteria beragama islam, sehat, baligh/ mukallaf dan tidak gila terpenuhi, maka seseorang tersebut diwajibkan berpuasa. Dasar teoligisnya, terdapat dalam al-Quran surah al-Baqarah: 183. Namun, yang menarik dalam alur narasi perintah tersebut, masih ada celah atau ruang dialog bagi siapa saja yang tidak mampu, baik karena sakit atau berpergian. Untuk kedua alasan ini, Allah telah menyiapkan solusi, melalui penggantian di lain waktu (ayyaman ma’dudaat) atau membayar dengan makanan (fidya).
Secara substantif, ayat perintah puasa ini memuat nilai-nilai dialogis, kompromi dan spirit tenggang rasa. Hal ini penting untuk disadari mengingat ibadah puasa mengandung muatan sosial yang begitu luhur. Memahaminya, akan berdampak pada lahirnya kesalehan sosial akibat dari tempaan-tempaan mental, baik melalui batiniyah maupun jasmaniyah.
Untuk itulah, dalam konteks ini puasa mampu melahirkan perisai pertahanan sosial (social defensibility). Yaitu sebuah kemampuan individu yang berorientasi sosial. Kemungkinan polarisasi masyarakat, sejatinya dapat terbendung melalui pemahaman yang baik mengenai substansi perintah berpuasa bagi kaum muslimin. Tindakan-tindakan intimidasi, penghakiman sendiri atau dengan istilah populernya saat ini, persekusi, bisa di counter melalui cara-cara dialog, kompromi dan tenggang rasa sebagaimana kandungan narasi perintah puasa dalam al-Quran. Cara-cara yang lebih etis dalam menghadapi perbedaan ini, merupakan manifestasi berpuasa paling konkrit jika dilihat dari perspektif sosial.

Surabaya, Lintas Jatim- Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya periode 2000-2009, Prof. Dr. H. Ridlwan Nasir, MA, sabtu pagi (6/5) meluncurkan biografinya. Buku setebal 370 halaman ini merekam perjalanan hidupnya hingga usia ke 66 tahun. Dalam sambutannya, pria kelahiran Tegal ini menjelaskan apabila selama ini dirinya ingin menularkan berbagai pelajaran hidup kepada generasi penerusnya maupun para muridnya. Dengan adanya biografi ini, dia berharap apabila setelah dirinya nanti wafat, siapapun bisa tetap belajar dari dirinya.

Bagi Wakil Rais Syuriah PWNU Jawa Timur ini, buku bisa menjadi wahana yang baik bagi siapapun yang ingin berbagi pengalaman dan pelajaran hidup kepada siapapun. Oleh karena itu dia sangat apresiatif manakala tim penulis yang terdiri dari Wasid Mansyur, Chafid Wahyudi, Rijal Mumazziq Z, Ach. Syaiful A’la dan Ali Hasan Siswanto menghubungi dirinya untuk menuliskan perjalanan hidupnya.

Sedangkan dalam sambutannya, Prof. Dr. Shonhadji Soleh, yang merupakan senior Prof. Ridlwan mengisahkan kiprah keorganisasian Prof. Ridlwan di masa muda, di saat menjadi aktivis PMII sekaligus menjadi mahasiswa berprestasi. “Beliau ini bermetamorfosa dengan baik dari junior yang cerdas menjadi senior yang bijak dan ngemong. Siapapun yang minta tolong ke beliau pasti dibantu,” kata Prof. Sonhadji.

Dalam sambutannya sebagai editor buku, Prof. Masdar Hilmy mengisahkan perjumpaan awalnya dengan Prof. Ridlwan. Saat itu dia dibelikan kamus bahasa Inggris-Indonesia karya John Echols-Hassan Sadhily, meskipun dirinya masih SMP. “Namun, justru dengan kamus ini saya ditantang beliau untuk belajar bahasa asing dengan baik dan agar bisa sekolah di luar negeri, sebuah motivasi dari beliau yang akhirnya terlaksana ketika saya belajar di Kanada dan Australia.”

Sedangkan Chafid Wahyudi, salah seorang penulis, menjelaskan apabila ketawadluan dan kebijaksanaan Prof. Ridlwan sudah menjadi cirikhas yang melekat pada dirinya. “Siapapun yang punya masalah dibantu. Beliau punya prinsip kalau bisa dipermudah mengapa harus dipersulit. Ini yang saya kira menjadi pelajaran bagi kita semua.”

Di kalangan mahasiswa, Prof. Ridlwan selain dikenal sebagai pimpinan yang mempermudah birokrasi kampus, juga dikenal sebagai seorang guru besar bidang tafsir yang seringkali memberi ijazah amalan Shalawat Badawiyah alias Shalawat Nuraniyah, shalawat yang disusun oleh wali quthb asal Mesir, Sayyid Ahmad Badawi. Prof Ridlwan menjelaskan apabila dirinya mendapatkan amalan ini dari KH. Adlan Aly yang diijazahi oleh KH. Hamid Pasuruan. “Saya bisa seperti ini antara lain berkat shalawat tersebut,” kata Prof. Ridlwan, yang juga alumni Pesantren Tebuireng ini.

Dari sekitar 100 hadirin yang hadir, semua mendapatkan bingkisan biografi Prof. Ridlwan dan salah satu karyanya, Takhrij Hadits, yang dibagikan secara cuma-cuma. (*)

Lintas Jatim merupakan salah satu portal berita di Jawa Timur yang menjadi rujukan masyarakat di Jawa Timur dan Indonesia. Informasi ter-Update serta penyajian yang mudah dipahami oleh semua kalangan.

3732843
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
All days
6985
10453
45360
3540221
202072
3732843
Your IP: 54.225.36.143
2017-11-23 16:35