Wahyudi

Wahyudi

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

lintasjatim.com, Surabaya- Diskusi bedah buku "Melawan Konspirasi Global di Teluk Jakarta", dipenuhi peserta. Acara bedah buku difasilitasi oleh KoBar (Komunitas Baca Rakyat) bekerjasama dgn Prodi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI), fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya.

Acara diskusi Bedah buku ini menghadirkan penulis buku, Ahmad Khoirul Fata dan ketua Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia (FPPI), Nova Sofwan Hakim dengan pembedah Dr. Abd. Halim selaku dekan fakultas Dakwah dan Komunikasi.

Buku ini menyoroti aset nasional yg dikuasai asing, khususnya pengelolaan pelabuhan dan kasus perpanjangan kontrak JICT dan Koja (2015-2039) kepada Hutchison Hong Kong. Dalam kasus tersebut, hasil investigasi BPK (badan Pengawas Keuangan) ditemukan pelanggaran kerugian negara mencapai Rp 4,08 trilyun.

Pada diskusi yang menarik itu beberapa hal disampaikan oleh Nova Sofwan Hakim, pertama, Pelabuhan merupakan pintu gerbang perekonomian bangsa yang memegang peran penting dalam lalu lintas perdagangan internasional. Kedua, Jika pola yang dilakukan Pelindo II diduplikasi oleh BUMN lain, tanpa kita sadari akan membuat lepasnya aset-aset strategis bangsa jika BUMN tersebut gagal memenuhi kewajiban dalam pembayaran hutangnya. Ketiga, Kasus di Pelindo II, akan menjadi duri dalam daging dan contoh buruk penerapan Good Corporate Governance. Untuk itu, siapapun pemerintahan ke depan, FPPI berpendirian bahwa Kasus kontrak JICT-Koja harus bisa diselesaikan dalam kerangka penegakan aturan Undang-Undang. Selain itu negara wajib hadir dalam pengelolaan pelabuhan petikemas terbesar di Indonesia (JICT dan Koja) untuk menjamin kedaulatan dan keuntungan sebesar-besarnya untuk bangsa. 

Terakhir, secara kemampuan, SDM, peralatan dan teknologi serta pasar, JICT dan TPK Koja sangat mumpuni dikelola secaaa mandiri. Tidak ada alasan untuk kembali menyerahkan pengelolaan aset strategis pelabuhan nasional ini kepada asing.

Sedangkan Ahmad Khoirul Fata, menyapaikan bahwa pelabuhan adalah pintu gerbang ekonomi. Pelabuhan Tanjung Priok adalah 40% arus masuk ekonomi dari seluruh pelabuhan di Indonesia.

"Jika prosentasi itu dikuasai oleh asing, maka nasib ekonomi kita tergantung oleh asing" terangnya saat memberikan keterangan dalam acara tersebut

Sementara itu, pembedah Dr. Abd. Halim dalam diskusi memberi rekomendasi bahwa Pengelolahan aset-aset strategis negara hendaklah memperhatikan juga nilai-nilai kearifan lokal, agar tercipta keharmonisan sistem sosial dan budaya nasional dalam NKRI.

Dari diskusi bedah buku tersebut terdapat keinginan kuat bahwa tata kelola pelabuhan Tanjung Priok mesti dikelola mandiri oleh sumberdaya Indonesia. Para sumberdaya Indonesia mampu mengelolah aset tersebut. Untuk itu mari Indonesia, selamatkan aset nasional!!

lintasjatim.com- Lamongan, Komitmen Universitas Islam Lamongan (UNISLA) untuk menjadi salah satu kampus tenar di Jawa Timur tenyata bukan isapan jempol belaka. Hal ini dibuktikan dengan perkembangannya, baik dari sisi kelembagaan dan managerial kampus yang semakin melesat di antara kampus-kampus lain di daerah Pantura. Tak heran jika UNISLA menjadi kampus paling besar di kawasan Lamongan, Tuban, Bojonegro dan Gresik.

Salah satu keberhasilan UNISLA yang baru-baru ini dilakukan adalah, hanya dengan rentang waktu dua minggu, mampu menggaet tak kurang dari empat puluh lima (45) mahasiswa baru Pasca Sarjana. Hari sabtu (5/10) mahasiswa baru ini, seluruhnya dikumpulkan untuk mengikuti kegiatan orientasi akademik yang dikemas dengan Studium General. Kegiatan yang mengangkat tema Pemaknaan dan Pemahaman al-Sunnah: kajian Tekstual dan Kontekstual ini, digelar sekaligus sebagai kuliah perdana bagi mahasiswa baru.

Kegiatan yang diselenggarakan di Gedung A ini, menghadirkan narasumber yaitu Prof. Dr. Abu Azam al-Hadi selaku Guru Besar Hadits sekaligus Wakil Rektor 2 UIN Sunan Ampel Surabaya. Turut hadir dalam acara tersebut, yaitu  Bambang Eko Muljono, S.H, M. Hum, MM selaku Rektor, beserta jajaran wakil rektor seperti Dr. Zulkifli Lubis, ST, MT dan Ir. Nuril Badriyah, MM. Dan para dosen pasca sarjana UNISLA.

Dalam kesempatan sambutannya, Direktur Pascasarjana UNISLA, Dr. H. Ahmad Suyuthi, M. Ag, M. Si menyatakan bahwa kegiatan ini diselenggarakan tak lain sebagai media silaturahim sekaligus menandakan kebangkitan pascasarjana UNISLA.

kami memiliki agenda promosi mahasiswa S2 dengan jangka waktu tiga minggu, masih berjalan dua minggu yang daftar sudah 45, bagaimana kalau diteruskan sampai tiga minggu?” terangnya disambut tepuk tangan para tamu undangan

Pria yang juga mengasuh Pondok Pesantren al-Mu’awanah ini menambahkan, bahwa tingginya animo mahasiswa baru ini merupakan bukti bahwa UNISLA telah ditunggu dan diminati oleh masyarakat.

Adapun Pak Bambang –sapaan akrab rektor- menegaskan dalam sambutannya, bahwa UNISLA berkomitmen melayani sebaik mungkin para mahasiswa baru.

semua hal yang berkaitan dengan akademik kampus sudah terdigitalisasi, dan para dosennya juga sudah memenuhi kualifikasi kompetensi. Jadi, jangan sampai ragu untuk kuliah disini, karena UNISLA sudah memenuhi Standar Nasional Perguruan Tinggi” ungkapnya. (EK)

Oleh:

Rif’an Arif Abbas

Wakil Sekretaris GP Ansor Sidoarjo

 Memahami tentang pemilu tak bisa dilepaskan dari entitas demokrasi. Karena, pemilu merupakan anak kandung yang sah dari demokrasi itu sendiri. Secara definitif, demokrasi dimaknai sebagai is government of the people,by the people, and for the people. Makna yang terkandung didalamnya menegaskan bahwa kekuasaan negara berada di tanganrakyat dan segala tindakan negara ditentukan oleh rakyat. Maka, untuk menerjemahkan pengertian tersebut ke dalam tataran faktual, maka pemilu dipercaya sebagaisuatu cara untuk mengangkat eksistensi rakyat sebagai pemegangkedaulatan tertinggi dalam negara.

Pemilu yangmerupakansarana pemilihan para pembuat keputusan (pemimpin negara) dan dipilih oleh mayoritas penduduk,merupakanindikator dari sistem politik yang demokratis. Indonesia sendiri, karena kesuksesannya dalam penyelenggaraan pemilu, diganjar sebagai negara paling demokratis ketiga setelah AS dan India.

Menengok Kembali Pemilu Kita

Sejarah negara Indonesia dalam berdemokrasi dalam perjalanannya mengalami pasang surut, yang tentu juga dibarengi dengan problematika yang mengitarinya. Melalui penyelenggaraan pemilu, kedewasaan berdemokrasi kita mengalaitrial and error system. Fenomena ini tentu menyebabkan evolusi praktik danaturan sistem penyelenggaraan pemilu dari dekade ke dekade yang terus berubah.

Hal itu dimaksudkan untuk melahirkan tata cara dan pelaksanaanpemilu yang lebih efisien.Dalam konteks pemilihan kepala daerah (Pilkada) misalnya, pascaUndang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang mensyaratkan tentangPemilihan Kepala Daerah dipilih oleh anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah. Dalam sistem pemilihan tersebut, pada gilirannya berkonsekuensi pada lahirnya sistem rekrutmenkepala daerah yang kental dengan praktik politik uang. Hal ini sudah menjadi rahasiaumum, bahwa calon kepala daerah selalu mengobral uang untuk membelisuara para anggota dewan.

Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut memang disusun dalam tempo singkat dan tidak melibatkanpartisipasi masyarakat luas, sehingga menimbulkan banyakkritik dan tuntutan revisi. Yang pada akhirnya, sebagai pengganti ditetapkanlah Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004. Regulasi ini, mengaturtentangpemilihan kepala daerah secara langsung, hal ini dibuktikandari 240 pasal yang ada, sebanyak 63 pasal berbicaratentangpilkada langsung. Tepatnya mulai pasal 56 hinggapasal 119, secara khusus berbicara tentang pilkada langsung.

Memang, lahirnya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak sertamerta langsung menciptakan pilkada langsung, namun harusmelaluiproses, yaitu dilakukannya judicial review atas undang– undang tersebut, kemudian pemerintah menerbitkan peraturanpemerintahpengganti undang – undang (Perpu) Nomor 3 Tahun2005, yang pada akhirnya juga berimplikasi pada perubahanPeraturanPemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang pedomanpelaksanaan pilkada langsung menjadi PP Nomor 17 Tahun 2005.

Dengan demikian, pemilihan kepala daerah dilaksanakan secaralangsung dimana calon kontestannya adalah pasangan calonyang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politikyang memperoleh 15 persen kursi DPRD atau dari akumulasiperolehan suara sah pada pemilihan legislatif sebelumnya.

Perjalanan demokrasi selanjutnya melahirkan sistem yangbaru, evaluasi terhadap Undang – Undang Nomor 32 Tahun2004 mengenai otonomi daerah ini melahirkan sebuah konsepsiundang – undang yang baru demi menciptakan sebuah tatananyang lebih demokratis lagi. Revisi Undang – Undang Nomor32 Tahun 2004 melahirkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun2008. Hal yang paling berbeda dari undang – undang ini adalahmengenai pemilihan kepala daerah, dimana di dalam undang–undang sebelumnya, kepala daerah dipilih langsung dari partaipolitik atau gabungan partai politik, sedangkan dalam undang– undang ini, pemilihan kepala daerah secara langsung dapatmencalonkan pasangan calon tanpa didukung oleh partai politik,melainkan calon perseorangan yang dicalonkan melaluidukungandari masyarakat yang dibuktikan dengan dukungantertulisdan fotokopi KTP.

Fungsi Pengawasan Masyarakat

Untuk menentukan lingkup perbedaan pelibatandan partisipasi masyarakat dalam penyelengaraan pemilihan langsung, dapat dilihat dari arus informasi antaramasyarakat dan pemerintah. Dengan berdasarkan inilah, penulis mengkategorikan tiga tipe pelibatan masyarakat, yaitu public communication,public consultation, and public participation.

Dalam publiccommunication,masyarakat berperan sebagai pemberiinformasi tentang semua hal yang terkait penyelenggaraan pemilu, sedangkan pemerintah hanya sebagai penerima. Arusinformasinya bersifat satu arah, tidak ada mekanisme untukmenerima informasi pada bentuk ini, bahkan untuk merekamsekalipun.

Adapun dalam public consultation, informasi disediakanoleh pemerintah sebagai tanggapan atas informasi yang telahdiberikan oleh masyarakat sebelumnya. Tidak ada proses dialogformal dalam bentuk ini dan informasi yang diberikan berbentukopini dari topik yang dipertanyakan.

Sedangkan, dalam publicparticipation, informasi dipertukarkan oleh pemerintah danmasyarakat, dialog, dan negosiasi terjadi dalam bentuk ini.

Antusias masyarakat yang terlibat dalam pengawasan pemilu, lebih bersifat partisipatif yang jamak terlihat dari banyaknya laporan tentang dugaanpelanggaran yang masuk ke Pengawas Pemilu. PengawasanPartisipatif oleh masyarakat ini, telah diterapkan pada pemilihan legislatif dan Pilpres 2014 yang lalu,yaitu dalam wujud Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu.

Gerakan ini mampu merekrut hampir 650 ribu orang relawan diseluruh Indonesia, dan disebar banyak tempat pemungutan suara(TPS) di Indonesia. Gerakan relawan ini berada di luar struktur

Pengawas Pemilu, dan sebagian besar merupakan mahasiswa, pelajar dan orang-orang yang peduli terhadap penyelenggaraan pemilu yang jujur dan berkeadilan.

Ada sementara pendapat, misalnya menurut Shion Yee (2010) yang menyatakan bahwa istilah “pelibatan” dan “partisipasi” masyarakat berbeda, karena keduanya memiliki makna dankonsekuensi yang berbeda. Tapi bagi penulis,pada hakikatnya baikpelibatan masyarakat maupun partisipasi masyarakat adalahcara (means) untuk mencapai penguatan demokrasi, transparansidalam pemerintahan, dan menekan terjadinya konflik akibat pelanggaraan pemilu.

Untuk itulah, partisipasi masyarakat secara tegas dapat ditentukan dari peran positif warga negara dalam turut serta mendewasakan demokrasi, mematangkan politik elektoral untuk memilih pemimpin yang benar-benar terlahir dari proses pemilihan yang bersih. Agar kedepan saat duduk di kursi kekuasaan, menjalankan roda pemerintahan dengan bersih dan bijaksana.

Imam Maliki

Pengamat Politik, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Bhayangkara Surabaya

Ada sementara anggapan bahwa demokrasi di Indonesia akan menjadi business as usual. Asumsi yang bisa dianggap ambisius atau tidak ini, bercermin dari ongkos mahalnya pengejawentahan denyut demokrasi di negeri ini.

Namun, harus diakui derap demokrasi kita selama 20 tahun pasca reformasi berjalan cukup membanggakan. Misalnya, jika dilihat dari indikator politik elektoral, ”prestasi” demokrasi kita berbuah semakin matang. Tidak ada keraguan sedikit pun (laa raiba fihi) atas capaian demokrasi elektoral di negeri ini. Hasilnya, dunia mengakui Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga setelah AS dan India.

Meski demikian, apa yang telah dicapai oleh bangsa ini semestinya menjadi semacam tonggak dalam mengidentifikasi dan menyempurnakan celah-celah kelemahan demokrasi kita.Dalam konteks ini, 2018 menjadi tahun pertaruhan bagi kualitas demokrasi kita. Jika demokrasi hanya dipahami sebatas perebutan kuasa di medan politik, dipastikan kualitas demokrasi tak lebih dari bualan belaka. Inilah bentuk pendangkalan demokrasi paling klasik: demokrasi dibajak para gerombolan yang hanya mencari peruntungan belaka.

Pada posisi yang lebih ironis, pemilu yang menjadi indikator paling konkrit demokrasi, tak akan melahirkan apapun kecuali retakan sosial yang berujung pada pemberhalaan kekuasaan. Cara berpolitik seperti inilah yang pada gilirannya berdampak pada semakin tingginya surplus kebodohan  dan defisit nalar sehat.

Hiruk pikuk perpolitikan tidak lagi diramaikan oleh adu gagasan dan visi misi, melainkan bagaimana berlomba menggaduhkan ruang publik dengan baliho dan spanduk dengan memampang wajah penuh kegenitan. Bahkan pada posisi tertentu, menyebabkan polusi media sosial karena berkampanye dengan narasi-narasi sarkastik dan narsis.

Pemilu dan Industri Politik

Prestasi Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga dunia nyatanya berongkos mahal. Hal ini dikarenakan demokrasi mengalami pendangkalan akna akibat dominannya nalar proseduralisme. Demokrasi berzina dengan pragmatisme sempit dan segala bentuk kenyamanan material.

Dalam kondisi semacam ini, political suffrage jadi berhala baru dalam demokrasi. Demokrasi menjelma jadi industri, medan paling sempurna bagi segala bentuk transaksi banal. Sebagaimana yang berlaku dalam dunia industri, maka dalam demokrasi semacam ini terjadi dan berjalan hukum transasksional: siapa mendapatkan apa. Modus pertukaran semacam inilah yang menstimulasi libido para pialang dan petualang politik untuk mengeruk keuntungan dari segala hiruk pikuk dan riuh rendah politik.

Saat kampanye dan menjelang pemilu, triliunan rupiah menguap untuk membeli suara politik. Biaya politik jadi pembenaran bagi keterlibatan para politisi dalam medan demokrasi. Sebuah logika yang menyesatkan, jauh dari kata “sehat” bagi peningkatan mutu demokrasi kita. Hal ini terjadi karena mereka terlanjur memberlakukan hukum pasar dalam politik: uang berbanding lurus dengan kesuksesan meraup kekuasaan.

Dalam konstruksi demokrasi semacam ini, politik hanya bermakna tiga hal: keuntungan, keuntungan, dan keuntungan. Politik tidak pernah bermakna pengabdian apalagi kerugian. Tak ada kata rugi dalam kamus perpolitikan di Indonesia. Karenanya, politisi banyak yang mengahalalkan segala cara untuk mengembalikan modal politiknya saat ia berkuasa. Dari sinilah korupsi menemukan ladangnya yang subur.

Menggulung Praktik Industrialisasi

Ongkos politik yang menjadi salah satu cara menghidupi demokrasi di negara ini sangat sulit untuk dikebiri –untuk tidak mengatakan mustahil-, namun ada satu cara untuk menggulungnya. Yaitu, siapapun pemimpin terpilih, harus menempatkan seluruh proses politik-demokrasi sebagai alat untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Sebagaimana ditegaskan oleh George Bernard Shaw yang dikutip oleh Xavier de Souza Briggs, (2008: 27) democracy is a device that ensures we shall be governed no better than we deserve”.

Pendapat Shaw di atas, menjelaskan bahwa selayaknya demokrasi tiada lain didayagunakan sebagai alat untuk menjamin bahwa rakyat diperlakukan secara layak. Satu paket dalam ungkapan ini, juga kelayakan demokrasi menyelesaikan berbagai soal bangsa yang ada.

Oleh karena itu, ada baiknya organisasi masyarakat, baik yang berbasis agama, kebudayaan dan sosialmengambil keterlibatan dengan politik praktis sekaligus menafsirkan ulang makna politik kebangsaan. Keterlibatan berbagai ormasyang dimaksud, poin utamanya adalah dalam rangka melakukan intervensi politik yang mungkin dapat mengubah atau minimal menggeser paradigma pragmatisme para elite penguasa.

Intervensi politik yang bisa dilakukan antara lain: 1) perumusan kaidah-kaidah tata negara yang sejalan prinsip good and clean governance modern; 2) menyiapkan kader-kader muda sebelum mereka memasuki gelanggang politik-kekuasaan sebagai aktivis parpol, anggota parlemen ataupun lembaga kenegaraan melalui program pelatihan berjenjang dan terstruktur; 3) melakukan advokasi dan pendampingan terhadap semua lapisan masyarakat tentang pola hidup yang sesuai nilai keadaban publik, tertib sipil, dan masyarakat madani.

lintasjatim.com, Malang- Momentum bulan suci ramadhan membawa keasyikan sendiri untuk murid-murid SDN Dinoyo 01 Malang, 50 peserta didik kelas 3, 4 dan 5 mengikuti pondok romadhon yang diadakan PKPT (Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi) IPNU IPPNU Universitas Islam Malang. Kepala Sekolah, guru-guru dan anggota IPNU IPPNU juga turut hadir di Masjid Ainul Yaqin (01/06/2018). Semua peserta dibina supaya menjadi anak yang sholih-sholihah selama dua hari melalui pondok romadhon, mengenal lebih dekat dengan bulan yang penuh berkah.

Acara tersebutl dimulai dengan sambutan dari Rekan Fatkhul Rozak selaku ketua pelaksana yang menyampaikan tentang niat dan tujuan diselenggarakannya kegiatan. “Kami harap kegiatan pondok romadhon ini akan rutin diadakan setiap tahun untuk membina dan berbagai wawasan tentang agama agar adik-adik sekalian mempunyai akhlak yang baik” ujar mahasiswa Fakultas Agama Islam itu.

Sementara itu Rekan Ilham Julio, Ketua PKPT IPNU Unisma mengungkapkan kegiatan ini merupakan bentuk kontribusi pengurus dalam mengabdikan diri untuk NKRI. “Ini merupakan awal dari perjuangan kami bersama untuk menjaga dan berkontribusi bagi agama dan negara, kedepan kami akan terus berusaha untuk melakukan ekspansi kerjasama dengan lembaga dan institusi sekitar kampus hijau” ungkapnya dengan penuh semangat.

Santri PP Miftahul Ulum Dau, Malang itu juga menyampaikan rasa terimakasih kepada seluruh panitia, guru-guru dan kepala sekolah yang turut membantu demi kesuksesan acara pondok romadhon ini.

Acara dibuka oleh kepala sekolah SDN Dinoyo 01 dengan mengapresiasi atas kegiatan ini, “semoga kedepan kerjasama antara Unisma dan SDN Diniyo 01 tidak hanya berhenti sampai disini, jika di IPNU IPPNU Unisma ada program pelatihan qiroah misalnya, kami akan siap untuk turut serta mendelegasikan siswa kami untuk mengikuti latihan itu” tutur Drs. H. Totok Wargo Santoso, M.M

Acara yang bertemakan “Ramadhan, Kenalan Yuk…” itu dipandu oleh Rekan Rizki dan Rekanita Dewi, dimulai dengan menjelaskan tentang alasan berpuasa, 10 Amalan yang dilakukan pada bulan ramadhan, bernyanyi lagu-lagu islami sampai bermain games berlangsung dengan penuh antusias dari peserta.

Bulan ramadhan adalah waktunya untuk kita panen mencari pahala dan keberkahan dari Allah SAW. Jadi, kita harus rajin melakukan amal-amal yang baik seperti sholat malam, membaca Al-Qur'an, bersedekah, beri'tikaf di masjid, memperbanyak dzikir, membayar zakat dan mencari keutamaan malam Lailatul Qadar dengan sungguh-sungguh” kata rekanita dewi Mahasiswa Jurusan PGMI dan Santri PP Nurul Ummah itu. Rekan Rizki menambahkan dengan memberikan motivasi untuk berbuat baik dan memberikan pertanyaan-pertanyaan saat kuis.

Pembagian hadiah dan doa merupakan akhir dari acara tersebut, Adin merupakan peserta terbaik diantara peserta lain karena keaktifan dan kepintarannya dalam menjawab pertanyaan dari kuis yang diberikan oleh pemateri. (Mr Peb)

Lintasjatim.com, Lamongan - Pendidikan Dasar menempati posisi penting dalam menghadapi era revolusi Industri 4.0. Perkembangan teknologi informasi berbasis digital yang seakan merangsek tanpa ampun, pada tatanan praksis turut menyumbang problematika pendidikan. Terutama bagi lembaga pendidikan di wilayah tiga T (terpencil, terluar dan terdalam). Di satu sisi, masih "belum jelasnya" masa depan lulusan sarjana pendidikan dasar, -karena harus bersaing dengan lulusan program studi lain- tanpa sadar tengah menjadi benalu tersendiri yang harus diperhatikan dengan serius.

Menghadapi kenyataan yang cukup pelik ini, maka Ikatan Mahasiswa PGMI se-Indonesia (IMPI) wilayah Jawa Timur. Menyelenggarakan Seminar Nasional dan Musyawarah Daerah (Musda) dengan mengusung tema "Menyikapi Problematika Sarjana Pendidikan Dasar" yang digelar pada sabtu-minggu (5-6/5) di Universitas Islam Lamongan (UNISLA).

Acara ini, terlihat semakin meriah karena dihadiri oleh ratusan mahasiswa PGMI dari seluruh wilayah Jawa Timur. Antara lain, dari wilayah Ponorogo, Malang, Madura, Tuban, Surabaya, Sidoarjo dan beberapa daerah lain. Dalam sambutannya, Sa'adah selaku Ketua Program Studi (Ka Prodi) PGMI Unisla menyatakan bahwa kegiatan ini sangat membantu mahasiswa PGMI untuk lebih responsif terhadap tantangan lulusan PGMI ke depan. Ia berpesan dalam sambutannya, agar dalam Musda nanti melahirkan ide-ide yang inovatif dan konstributif dalam pengembangan dan kemajuan program PGMI di seluruh Jawa Timur.

Dalam seminar ini, turut hadir sebagai pembicara Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang, Prof Dr. Abdul Haris dan Peneliti senior Global future Institute Dr. Sudarto Murtaufiq yang punya pengalaman bersentuhan dengan pendidikan dasar selama enam bulan di Inggris.

Dalam pemaparannya, Prof Haris menyampaikan bahwa perlunya penguatan kompentisi sarjana PGMI untuk menghadapi tantangan Industri 4.0. Ia menambahkan bahwa Perguruan Tinggi juga harus mampu menyiapkan inovasi untuk merespon perubahan global dan menyiapkan sumber daya manusia, termasuk pembibitan calon guru madrasah Ibtidaiyah. Karena saat ini menurutnya, berbagai macam kebutuhan manusia di dunia, sangat tergantung pada dukungan internet dan teknologi digital. Untuk itulah peluang di era digital yang begitu banyak ini, jangan sampai tidak dimanfaatkan. Terutama pada peningkatan dan pengembangan pendidikan

"Tahapan pendidikan, dulu lebih banyak menghafal. Saat ini, di era industry 4.0 harus inovatif dan mampu memproduksi ilmu pengetahuan" tegas Prof Haris yang juga ketua LP Ma'arif NU Jatim ini.

Selanjutnya, Sudarto dalam sajiannya dalam seminar menyatakan bahwa dalam membuat grand desaign pengembangan kurikulum pendidikan dasar, harus menekankan pada peningkatan soft skill mahasiswa. Karena menurutnya, hal inilah yang saat ini dibutuhkan di dunia kerja. Selain itu ia menambahkan bahwa faktor nilai juga sangat mempengaruhi kualitas pendidikan dasar. Agar gelombang teknologi tak lantas menjadikan pendidikan di Indonesia kehilangan ruhnya.

"karena kemualiaan seorang guru, terletak saat ia mampu melayani tanpa pamrih" imbuhnya

Acara ini, ditutup dengan pembacaan puisi yang digubah oleh Prof Haris yang dibuat khusus dalam mengapresiasi penyelenggaraan seminar nasional dan Musda ini.(Ek)

Lintasjatim.com, Sidoarjo – Baru-baru ini, pemilik rumah hiburan Umum (RHU) diminta menandatangi kesepatan agar tidak lagi menyediakan pemandu lagu (purel), minuman keras, narkoba serta menjaga keamanan dan ketertiban. Aturan ini dilakukan dalam rangka pengajuan perpanjangan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDPU).

Penandatanganan para pemilik RHU ini, disaksikan oleh beberapa pihak, antara lain kepolisian, Badan Nasional Narkotika Kabupaten (BNNK), Satpol PP, Dinas Pariwisata, Pemuda dan olahraga (Disparposa), Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama beserta ormas lain. Beberapa butir kebijakan yang harus disepakati oleh RHU ini, tercetus dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP).

Menanggapi kesepakatan ini, ketua GP Ansor Sicoarjo, Rizza Ali Faizin angkat bicara. Dalam releasnya, ia menyatakan bahwa kesepakatan itu tidak tegas. Alumnus pascasarjana UIN Sunan Ampel ini menyatakan, poin-poin penting yang sesungguhnya perlu ditaati oleh pemilik RHU. Ia menyebutkan, RHU harus menjaga, memastikan dan menjamin tempat usahanya terbebas dari: peredaran minuman keras dan narkoba, aktifitas pemandu karaoke, perbuatan asusila dan hal-hal lain yag bisa mencemarkan nama baik pemerintahan kabupaten Sidoarjo, warga dan lebih-lebih lingkungan sekitar.

peraturan tentang eksistensi RHU di Sidoarjo ini harus bisa menjamin tidak tercorengnya nama baik kota ini yang dikenal dengan kota santri” tegasnya.

Rizza juga menambahkan bahwa pihaknya akan terus mengawal agar generasi muda dan masyarakat umum di Sidoarjo terjaga dari pengaruh dan tindakan-tindakan yang menyimpang dari moral sosial dan agama. Untuk itu, ia bersama jajarannya akan terus bersinergi dengan pemerintah untuk mengawal dan mengawasi jika suatu saat terjadi penyelewagan-penyelewangan yang tidak diinginkan. (ek)

 

lintasjatim.com, Babat - Lagi dan lagi, tidak adanya rasa bosan PAC (Pimpinan Anak Cabang) IPNU IPPNU Babat menggelar Puncak Harlah IPNU ke 64, IPPNU ke 63 dan Ikhtiar Sukses Ujian Nasional. Sabtu, 31 Maret 2018 berada di aula PC LP. Ma'arif NU Babat, 200 Kader dari berbagai tingkatan SMP/Mts, SMA/MA/SMK dari Pimpinan Komisariat IPNU IPPNU se Anak Cabang Babat . Kagiatan tersebut bertujuan agar Pelajar di Kecamatan Babat khususnya kader IPNU IPPNU se Kecamatan Babat yang akan menghadapi Ujian Nasional supaya bisa melaksanakan Ujian Nasional dengan lancar. Acara diisi dengan Amaliyah Nahdliyin seperti Tahlil dan Istighosah yang dipimpin oleh Agus Khotib Afandi, selaku Pengasuh Pondok Pesantren Nurus Siroj Tritunggal Babat. Hadir pula ketua PC LP Ma'arif NU Babat, H. Sufa'at, PC IPNU IPPNU Babat dan juga ketua PAC LP Ma'arif NU Babat, bapak H. Rosadi, S.Ag.

Ketua PAC LP Ma'arif NU Babat menegaskan dalam sambutannya bahwa Ikut organisasi ipnu ippnu itu tidak ada ruginya, tapi kita tidak boleh melalaikan tugas kita sebagai pelajar yakni belajar dulu di bangku sekolah. Bahwa seorang pelajar yang sekolah sambil mengikuti organisasi itu biasannya mempunyai kelebihan yang tidak di miliki pelajar yang lain. karena banyak ilmu, pengalaman, dan wawasan yang akan kita dapat di dalam organisasi. dan beliau juga mengutip satu maqolah "Antum Subhanul yaum rijalul ghod" bahwa para pemuda pemudi saat ini adalah generasi pemimpin di masa datang.

"Kader IPNU IPPNU se Kecamatan Babat ini adalah kader yang berkualitas, yang pernah dimiliki oleh PC IPNU IPPNU Babat. Dan juga kader IPNU IPPNU Babat ini diharapkan menjadi percontohan kader se Cabang Babat." ujar Habib Jaelani, selaku ketua PC IPNU Babat.

Ketua PAC IPNU Babat (Rekan Aan) dalam siaran pers menjelaskan bahwa dengan diadakan peringatan harlah IPNU-IPPNU dan Ikhtiar sukses Ujian Nasional, agar pelajar NU yang ada di kecamatan babat lebih semangat dalam berjuang di organisasi ipnu ippnu dan untuk para pelajar NU yang saat ini duduk di bangku kelas 3 yang nantinya akan menghadapi Ujian Nasional agar nantinya lulus 100% dan mendapatkan nilai yang bagus sesuai dengan apa yang di harapkan.

Dan keunggulan dalam kegiatan Ikhtiar sukses ujian nasional kali ini bukan hanya antusias dari peserta yang mengikuti, tapi kami juga mendatangkan Trainer Nasional yang notabennya adalah murni dari kader IPNU, yang di umur 26 tahun sudah menyelesaikan pendidikannya hingga ke jenjang Doktor.  Dia adalah Dr. Mufarrihul Hazin, S.PdI, M.Pd. (Pengurus PW IPNU Jatim & PP IPNU).

Aan menambahkan, bahwa dengan  mendatangkan trainer tersebut harapan kami yakni bisa memotivasi para pelajar untuk selalu yakin dan mantap dalam menghadapi Ujian Nasional, dan untuk tetap bersemangat dalam berorganisasi dan tidak mengesampingkan dunia pendidikan.

"Kader IPNU IPPNU di wilayah kecamatan Babat harus bisa meneruskan estafet perjuangan para ulama dan kiyai terdahulu yang mampu membawah nama organisasi Nahdlatul Ulama' menjadi organisasi kemasyarakatan terbesar di dunia. Bukan hanya itu saja, kader ipnu ippnu harus mampu menghadapi tantangan zaman dan kemajuan di zaman milenial ini. jadi kader IPNU-IPPNU harus mampu berdaya saing dan mampu membawa organisasi IPNU-IPPNU tambah jaya" terangnya dalam sambutan opening ceremony. (ek)

lintasjatim.com, Lamongan- Salah satu tanggungjawab moral perguruan tinggi adalah melakukan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini merupakan salah satu manifestasi dari tri dharma perguruan tinggi, yaitu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Menyadari akan hal itu, maka Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Lamongan menyelenggarakan pelatihan mengurus jenazah yang diselenggarakan di gedung D Fakultas Agama Islam pada minggu (25/3).

Acara ini, dilaksanakan dengan mengundang dua narasumber yang ahli dibidangnya masing-masing, yaitu Umaiyah selaku tenaga medis dari Rumah Sakit NU Lamongan, serta KH Makruf Khozin selaku Dewan Pakar Aswaja NU Centre Jawa Timur, sekaligus penulis buku Fiqh Jenazah An-Nahdliyah.

Peserta yang lebih banyak didominasi oleh pelajar tingkat akhir di Kabupaten Lamongan serta mahasiswa dari Unisla, terlihat sangat antusias dan tertarik mengikuti acara yang diselenggarakan di kampus hijau ini. Hal ini terlihat dari semangat yang diperlihatakan peserta yang dengan seksama dan aktif mengikuti acara pelatihan dari awal hingga akhir.

Acara ini, dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama, yaitu narasumber memaparkan secara teoritis baik dari sisi syariat islam maupun medis, adapun sesi kedua para peserta diajak dan didampingi para narasumber untuk melakukan praktik mengurus jenazah.

Rohim, selaku Ketua Prodi menyampaikan dalam sambutannya, bahwa acara ini merupakan bukti komitmen Prodi dalam rangka mengemban amanah pendidikan untuk disebarluaskan kepada masyarakat. Sekaligus sebagai pelaksanaan secara konkrit program kerja yang telah disusun sudah sejak lama.

Prodi PAI dalam hal ini adalah penerjemah amanah undang-undang, bahwa tugas kita untuk menyelenggarakan pendidikan kepada masyarakat luas” tegasnya dalam sambutan

Kegiatan ini, diselenggarakan oleh Prodi PAI Unisla dengan menggandeng PC IPNU-IPPNU Lamongan. Peserta juga terlihat sangat senang karena selain mendapatkan materi dan pengalaman belajar, juga dibagikan buku gratis Fiqh an-nahdliyah sebagai pedoman bagaimana merawat dan mengurus jenazah sesuai dengan ketentuan syariat agama islam.(Ek)

lintasjatim.com, Babat- Pimpinan Cabang IPNU dan IPPNU Babat masa khidmat 2017-2019 mengadakan Rapat Kerja Cabang I. Rapat Kerja Cabang (RAKERCAB) ini, adalah agenda wajib yang dilakukan oleh Pimpinan Cabang setiap satu tahun sekali. Rakercab yang digelar di MWC NU Sambeng ini diikuti oleh seluruh pengurus cabang dan anak cabang se-PC IPNU-IPPNU Babat,hari sabtu-ahad (17-18/2).

Melalui Rakercab IPNU dan IPPNU Babat, berhasil menggagas program kerja unggulan disamping program wajib. “Rakercab ini bertujuan untuk menentukan arah tujuan program organisasi satu tahun kedepan,” terang Ketua PC IPPNU, Emy dalam sambutannya.

Selain itu, Habib selaku ketua PC IPNU Babat menguraikan bahwa agenda ini diselenggarakan guna meningkatkan kualitas sekaligus loyalitas kader untuk masa pengabidian dua tahun ke depan.

Acara ini diselenggarakan juga dalam rangka mewujudkan Gold Generation di Babat pada 3-5 tahun yang akan datang” imbuhnya dengan sangat optimis saat pembukaan. 

Adapun Program unggulan yang berhasil dicetuskan dalam rapat kerja tersebut antara lain Pembentukan Pimpinan Komisariat Pondok Pesantren (PKPP), Rumah Konseling Pelajar, Ngaji Organisasi, Madrasah Desain serta Jambore Pelajar Hijau. Sementara untuk program wajibnya adalah berupa pelatihan berjenjang dalam hal kaderisasi.

dari beberapa program unggulan, kami akan fokus pada rumah konseling pelajar. Hal ini sebagai respon maraknya tindakan yang negatif di lakukan pelajar kepada guru”, ujar Habib saat dimintai keterangan.

Rakercab yang mengusung tema “Meneguhkan Peran dan Kontribusi Strategis Pelajar NU; Kini dan Nanti” ini, semakin menarik karena dilanjutkan dengan Out bound di Water Tubing Pacet, Mojokerto. Kegiatan selingan ini, menurut Emy bertujuan untuk memupuk kekompakan dan sinergitas pengurus PC dan PAC.

 

Lintas Jatim merupakan portal berita yang menyajikan berbagai informasi aktual seputar peristiwa atau kegiatan yang ada di Jawa Timur.

6511717
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
7622
8577
16199
6355517
163989
269120
6511717
Your IP: 54.163.22.209
2018-11-19 20:48