Negara Harus Hadir Dalam Pengelolaan Pelabuhan Indonesia

23 Oct 2018
175 times

lintasjatim.com, Surabaya- Diskusi bedah buku "Melawan Konspirasi Global di Teluk Jakarta", dipenuhi peserta. Acara bedah buku difasilitasi oleh KoBar (Komunitas Baca Rakyat) bekerjasama dgn Prodi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI), fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya.

Acara diskusi Bedah buku ini menghadirkan penulis buku, Ahmad Khoirul Fata dan ketua Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia (FPPI), Nova Sofwan Hakim dengan pembedah Dr. Abd. Halim selaku dekan fakultas Dakwah dan Komunikasi.

Buku ini menyoroti aset nasional yg dikuasai asing, khususnya pengelolaan pelabuhan dan kasus perpanjangan kontrak JICT dan Koja (2015-2039) kepada Hutchison Hong Kong. Dalam kasus tersebut, hasil investigasi BPK (badan Pengawas Keuangan) ditemukan pelanggaran kerugian negara mencapai Rp 4,08 trilyun.

Pada diskusi yang menarik itu beberapa hal disampaikan oleh Nova Sofwan Hakim, pertama, Pelabuhan merupakan pintu gerbang perekonomian bangsa yang memegang peran penting dalam lalu lintas perdagangan internasional. Kedua, Jika pola yang dilakukan Pelindo II diduplikasi oleh BUMN lain, tanpa kita sadari akan membuat lepasnya aset-aset strategis bangsa jika BUMN tersebut gagal memenuhi kewajiban dalam pembayaran hutangnya. Ketiga, Kasus di Pelindo II, akan menjadi duri dalam daging dan contoh buruk penerapan Good Corporate Governance. Untuk itu, siapapun pemerintahan ke depan, FPPI berpendirian bahwa Kasus kontrak JICT-Koja harus bisa diselesaikan dalam kerangka penegakan aturan Undang-Undang. Selain itu negara wajib hadir dalam pengelolaan pelabuhan petikemas terbesar di Indonesia (JICT dan Koja) untuk menjamin kedaulatan dan keuntungan sebesar-besarnya untuk bangsa. 

Terakhir, secara kemampuan, SDM, peralatan dan teknologi serta pasar, JICT dan TPK Koja sangat mumpuni dikelola secaaa mandiri. Tidak ada alasan untuk kembali menyerahkan pengelolaan aset strategis pelabuhan nasional ini kepada asing.

Sedangkan Ahmad Khoirul Fata, menyapaikan bahwa pelabuhan adalah pintu gerbang ekonomi. Pelabuhan Tanjung Priok adalah 40% arus masuk ekonomi dari seluruh pelabuhan di Indonesia.

"Jika prosentasi itu dikuasai oleh asing, maka nasib ekonomi kita tergantung oleh asing" terangnya saat memberikan keterangan dalam acara tersebut

Sementara itu, pembedah Dr. Abd. Halim dalam diskusi memberi rekomendasi bahwa Pengelolahan aset-aset strategis negara hendaklah memperhatikan juga nilai-nilai kearifan lokal, agar tercipta keharmonisan sistem sosial dan budaya nasional dalam NKRI.

Dari diskusi bedah buku tersebut terdapat keinginan kuat bahwa tata kelola pelabuhan Tanjung Priok mesti dikelola mandiri oleh sumberdaya Indonesia. Para sumberdaya Indonesia mampu mengelolah aset tersebut. Untuk itu mari Indonesia, selamatkan aset nasional!!

Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Lintas Jatim merupakan portal berita yang menyajikan berbagai informasi aktual seputar peristiwa atau kegiatan yang ada di Jawa Timur.

6649023
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
359
5844
6203
6509049
60582
240713
6649023
Your IP: 54.163.42.154
2018-12-10 01:11