Mahasiswa Sumenep Tolak Pengangkatan Istri Bupati Sebagai Komisaris BPRS

05 Feb 2018
153 times

Lintasjatim.com, Sumenep - Sejumlah mahasiswa Sumenep yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Sumenep (FKMS), berunjuk rasa di depan kantor Bank Perkreditan Rakyat (BPRS) Bhakti Sumekar.

Mahasiswa menolak pengangkatan istri bupati Sumenep, Nur Fitriana Busyro Karim sebagai Komisaris salah satu BUMD Sumenep tersebut.

"Pengangkatan istri bupati ini terindikasi ada unsur nepotisme, karena banyak persyaratan yang tidak terpenuhi. Salah satunya, istri Bupati merupakan lulusan D3 Kepariwisataan. Padahal syarat menjadi komisaris minimal berijazah S1," kata Korlap Aksi Agus Wahyudi, Senin (05/02/2018).

Selain itu, sesuai Permendagri 94/2017 tentang pengelolaan BPR milik pemerintah daerah, dewan pengawas harus memiliki pengetahuan di bidang perbankan dan memiliki pengalaman di bidang perbankan minimal 2 tahun.

"Dari beberapa persyaratan itu, jelas bahwa istri Bupati tidak pantas menjadi komisaris BPRS. Keputusan pengangkatan itu harus dicabut!," tandasnya.

Dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) luar biasa, diputuskan mengangkat Nur Fitriana Busyro Karim sebagai komisaris BPRS.

"Yang membuat kami heran, ketika ada pihak yang bertanya dan mengkritisi tentang pengangkatan istri Bupati, Direktur BPRS selalu pasang badan. Ini aneh. Kenapa Direktur BPRS Bhakti Sumekar yang pasang badan?," ujarnya mempertanyakan.

Sementara Direktur Utama BPRS Bhakti Sumekar, Novi Sujatmiko usai menemui para pengunjuk rasa menjelaskan, pihaknya hanya menjalankan keputusan RUPS luar biasa.

"Keputusan tertinggi dalam perseroan terbatas ada di RUPS. Kami di jajaran Direksi harus menjalankan keputusan dalam RUPS luar biasa itu. Persoalan kenapa kok bu Fitri, ya itu hak prerogatif pemegang saham kendali, dalam hal ini Bupati Sumenep," ungkapnya.

Namun demikian, ia berjanji akan menyampaikan surat keberatan dan tuntutan dari FKMS ke Bupati. "Ini kan bagian dari aspirasi masyarakat yang harus ditampung. Kami siap untuk menyampaikan surat adik-adik mahasiswa ini ke Bupati," ucapnya.

Aksi FKMS merupakan kali kedua digelar setelah pekan lalu aksi serupa dilakukan di depan kantor Bupati setempat. Dalam aksi tersebut, Direktur Utama BPRS Bhakti Sumekar menjelaskan bahwa pengangkatan Nur Fitriana sebagai komisaris setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus 'fit and proper tes' yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Lintas Jatim merupakan portal berita yang menyajikan berbagai informasi aktual seputar peristiwa atau kegiatan yang ada di Jawa Timur.

6037001
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
6756
9525
32155
5854521
234160
252292
6037001
Your IP: 54.80.58.121
2018-09-26 15:33