Pemilu dan Fungsi Pengawasan Masyarakat

03 Jul 2018
82 times

Oleh:

Rif’an Arif Abbas

Wakil Sekretaris GP Ansor Sidoarjo

 Memahami tentang pemilu tak bisa dilepaskan dari entitas demokrasi. Karena, pemilu merupakan anak kandung yang sah dari demokrasi itu sendiri. Secara definitif, demokrasi dimaknai sebagai is government of the people,by the people, and for the people. Makna yang terkandung didalamnya menegaskan bahwa kekuasaan negara berada di tanganrakyat dan segala tindakan negara ditentukan oleh rakyat. Maka, untuk menerjemahkan pengertian tersebut ke dalam tataran faktual, maka pemilu dipercaya sebagaisuatu cara untuk mengangkat eksistensi rakyat sebagai pemegangkedaulatan tertinggi dalam negara.

Pemilu yangmerupakansarana pemilihan para pembuat keputusan (pemimpin negara) dan dipilih oleh mayoritas penduduk,merupakanindikator dari sistem politik yang demokratis. Indonesia sendiri, karena kesuksesannya dalam penyelenggaraan pemilu, diganjar sebagai negara paling demokratis ketiga setelah AS dan India.

Menengok Kembali Pemilu Kita

Sejarah negara Indonesia dalam berdemokrasi dalam perjalanannya mengalami pasang surut, yang tentu juga dibarengi dengan problematika yang mengitarinya. Melalui penyelenggaraan pemilu, kedewasaan berdemokrasi kita mengalaitrial and error system. Fenomena ini tentu menyebabkan evolusi praktik danaturan sistem penyelenggaraan pemilu dari dekade ke dekade yang terus berubah.

Hal itu dimaksudkan untuk melahirkan tata cara dan pelaksanaanpemilu yang lebih efisien.Dalam konteks pemilihan kepala daerah (Pilkada) misalnya, pascaUndang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang mensyaratkan tentangPemilihan Kepala Daerah dipilih oleh anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah. Dalam sistem pemilihan tersebut, pada gilirannya berkonsekuensi pada lahirnya sistem rekrutmenkepala daerah yang kental dengan praktik politik uang. Hal ini sudah menjadi rahasiaumum, bahwa calon kepala daerah selalu mengobral uang untuk membelisuara para anggota dewan.

Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut memang disusun dalam tempo singkat dan tidak melibatkanpartisipasi masyarakat luas, sehingga menimbulkan banyakkritik dan tuntutan revisi. Yang pada akhirnya, sebagai pengganti ditetapkanlah Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004. Regulasi ini, mengaturtentangpemilihan kepala daerah secara langsung, hal ini dibuktikandari 240 pasal yang ada, sebanyak 63 pasal berbicaratentangpilkada langsung. Tepatnya mulai pasal 56 hinggapasal 119, secara khusus berbicara tentang pilkada langsung.

Memang, lahirnya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak sertamerta langsung menciptakan pilkada langsung, namun harusmelaluiproses, yaitu dilakukannya judicial review atas undang– undang tersebut, kemudian pemerintah menerbitkan peraturanpemerintahpengganti undang – undang (Perpu) Nomor 3 Tahun2005, yang pada akhirnya juga berimplikasi pada perubahanPeraturanPemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang pedomanpelaksanaan pilkada langsung menjadi PP Nomor 17 Tahun 2005.

Dengan demikian, pemilihan kepala daerah dilaksanakan secaralangsung dimana calon kontestannya adalah pasangan calonyang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politikyang memperoleh 15 persen kursi DPRD atau dari akumulasiperolehan suara sah pada pemilihan legislatif sebelumnya.

Perjalanan demokrasi selanjutnya melahirkan sistem yangbaru, evaluasi terhadap Undang – Undang Nomor 32 Tahun2004 mengenai otonomi daerah ini melahirkan sebuah konsepsiundang – undang yang baru demi menciptakan sebuah tatananyang lebih demokratis lagi. Revisi Undang – Undang Nomor32 Tahun 2004 melahirkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun2008. Hal yang paling berbeda dari undang – undang ini adalahmengenai pemilihan kepala daerah, dimana di dalam undang–undang sebelumnya, kepala daerah dipilih langsung dari partaipolitik atau gabungan partai politik, sedangkan dalam undang– undang ini, pemilihan kepala daerah secara langsung dapatmencalonkan pasangan calon tanpa didukung oleh partai politik,melainkan calon perseorangan yang dicalonkan melaluidukungandari masyarakat yang dibuktikan dengan dukungantertulisdan fotokopi KTP.

Fungsi Pengawasan Masyarakat

Untuk menentukan lingkup perbedaan pelibatandan partisipasi masyarakat dalam penyelengaraan pemilihan langsung, dapat dilihat dari arus informasi antaramasyarakat dan pemerintah. Dengan berdasarkan inilah, penulis mengkategorikan tiga tipe pelibatan masyarakat, yaitu public communication,public consultation, and public participation.

Dalam publiccommunication,masyarakat berperan sebagai pemberiinformasi tentang semua hal yang terkait penyelenggaraan pemilu, sedangkan pemerintah hanya sebagai penerima. Arusinformasinya bersifat satu arah, tidak ada mekanisme untukmenerima informasi pada bentuk ini, bahkan untuk merekamsekalipun.

Adapun dalam public consultation, informasi disediakanoleh pemerintah sebagai tanggapan atas informasi yang telahdiberikan oleh masyarakat sebelumnya. Tidak ada proses dialogformal dalam bentuk ini dan informasi yang diberikan berbentukopini dari topik yang dipertanyakan.

Sedangkan, dalam publicparticipation, informasi dipertukarkan oleh pemerintah danmasyarakat, dialog, dan negosiasi terjadi dalam bentuk ini.

Antusias masyarakat yang terlibat dalam pengawasan pemilu, lebih bersifat partisipatif yang jamak terlihat dari banyaknya laporan tentang dugaanpelanggaran yang masuk ke Pengawas Pemilu. PengawasanPartisipatif oleh masyarakat ini, telah diterapkan pada pemilihan legislatif dan Pilpres 2014 yang lalu,yaitu dalam wujud Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu.

Gerakan ini mampu merekrut hampir 650 ribu orang relawan diseluruh Indonesia, dan disebar banyak tempat pemungutan suara(TPS) di Indonesia. Gerakan relawan ini berada di luar struktur

Pengawas Pemilu, dan sebagian besar merupakan mahasiswa, pelajar dan orang-orang yang peduli terhadap penyelenggaraan pemilu yang jujur dan berkeadilan.

Ada sementara pendapat, misalnya menurut Shion Yee (2010) yang menyatakan bahwa istilah “pelibatan” dan “partisipasi” masyarakat berbeda, karena keduanya memiliki makna dankonsekuensi yang berbeda. Tapi bagi penulis,pada hakikatnya baikpelibatan masyarakat maupun partisipasi masyarakat adalahcara (means) untuk mencapai penguatan demokrasi, transparansidalam pemerintahan, dan menekan terjadinya konflik akibat pelanggaraan pemilu.

Untuk itulah, partisipasi masyarakat secara tegas dapat ditentukan dari peran positif warga negara dalam turut serta mendewasakan demokrasi, mematangkan politik elektoral untuk memilih pemimpin yang benar-benar terlahir dari proses pemilihan yang bersih. Agar kedepan saat duduk di kursi kekuasaan, menjalankan roda pemerintahan dengan bersih dan bijaksana.

Rate this item
(0 votes)
More in this category: « Menggulung Industri Politik

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Lintas Jatim merupakan portal berita yang menyajikan berbagai informasi aktual seputar peristiwa atau kegiatan yang ada di Jawa Timur.

6251397
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
6685
9329
67639
6042812
172789
275767
6251397
Your IP: 54.161.77.30
2018-10-21 17:49