Menggulung Industri Politik

26 Jun 2018
85 times

Imam Maliki

Pengamat Politik, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Bhayangkara Surabaya

Ada sementara anggapan bahwa demokrasi di Indonesia akan menjadi business as usual. Asumsi yang bisa dianggap ambisius atau tidak ini, bercermin dari ongkos mahalnya pengejawentahan denyut demokrasi di negeri ini.

Namun, harus diakui derap demokrasi kita selama 20 tahun pasca reformasi berjalan cukup membanggakan. Misalnya, jika dilihat dari indikator politik elektoral, ”prestasi” demokrasi kita berbuah semakin matang. Tidak ada keraguan sedikit pun (laa raiba fihi) atas capaian demokrasi elektoral di negeri ini. Hasilnya, dunia mengakui Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga setelah AS dan India.

Meski demikian, apa yang telah dicapai oleh bangsa ini semestinya menjadi semacam tonggak dalam mengidentifikasi dan menyempurnakan celah-celah kelemahan demokrasi kita.Dalam konteks ini, 2018 menjadi tahun pertaruhan bagi kualitas demokrasi kita. Jika demokrasi hanya dipahami sebatas perebutan kuasa di medan politik, dipastikan kualitas demokrasi tak lebih dari bualan belaka. Inilah bentuk pendangkalan demokrasi paling klasik: demokrasi dibajak para gerombolan yang hanya mencari peruntungan belaka.

Pada posisi yang lebih ironis, pemilu yang menjadi indikator paling konkrit demokrasi, tak akan melahirkan apapun kecuali retakan sosial yang berujung pada pemberhalaan kekuasaan. Cara berpolitik seperti inilah yang pada gilirannya berdampak pada semakin tingginya surplus kebodohan  dan defisit nalar sehat.

Hiruk pikuk perpolitikan tidak lagi diramaikan oleh adu gagasan dan visi misi, melainkan bagaimana berlomba menggaduhkan ruang publik dengan baliho dan spanduk dengan memampang wajah penuh kegenitan. Bahkan pada posisi tertentu, menyebabkan polusi media sosial karena berkampanye dengan narasi-narasi sarkastik dan narsis.

Pemilu dan Industri Politik

Prestasi Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga dunia nyatanya berongkos mahal. Hal ini dikarenakan demokrasi mengalami pendangkalan akna akibat dominannya nalar proseduralisme. Demokrasi berzina dengan pragmatisme sempit dan segala bentuk kenyamanan material.

Dalam kondisi semacam ini, political suffrage jadi berhala baru dalam demokrasi. Demokrasi menjelma jadi industri, medan paling sempurna bagi segala bentuk transaksi banal. Sebagaimana yang berlaku dalam dunia industri, maka dalam demokrasi semacam ini terjadi dan berjalan hukum transasksional: siapa mendapatkan apa. Modus pertukaran semacam inilah yang menstimulasi libido para pialang dan petualang politik untuk mengeruk keuntungan dari segala hiruk pikuk dan riuh rendah politik.

Saat kampanye dan menjelang pemilu, triliunan rupiah menguap untuk membeli suara politik. Biaya politik jadi pembenaran bagi keterlibatan para politisi dalam medan demokrasi. Sebuah logika yang menyesatkan, jauh dari kata “sehat” bagi peningkatan mutu demokrasi kita. Hal ini terjadi karena mereka terlanjur memberlakukan hukum pasar dalam politik: uang berbanding lurus dengan kesuksesan meraup kekuasaan.

Dalam konstruksi demokrasi semacam ini, politik hanya bermakna tiga hal: keuntungan, keuntungan, dan keuntungan. Politik tidak pernah bermakna pengabdian apalagi kerugian. Tak ada kata rugi dalam kamus perpolitikan di Indonesia. Karenanya, politisi banyak yang mengahalalkan segala cara untuk mengembalikan modal politiknya saat ia berkuasa. Dari sinilah korupsi menemukan ladangnya yang subur.

Menggulung Praktik Industrialisasi

Ongkos politik yang menjadi salah satu cara menghidupi demokrasi di negara ini sangat sulit untuk dikebiri –untuk tidak mengatakan mustahil-, namun ada satu cara untuk menggulungnya. Yaitu, siapapun pemimpin terpilih, harus menempatkan seluruh proses politik-demokrasi sebagai alat untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Sebagaimana ditegaskan oleh George Bernard Shaw yang dikutip oleh Xavier de Souza Briggs, (2008: 27) democracy is a device that ensures we shall be governed no better than we deserve”.

Pendapat Shaw di atas, menjelaskan bahwa selayaknya demokrasi tiada lain didayagunakan sebagai alat untuk menjamin bahwa rakyat diperlakukan secara layak. Satu paket dalam ungkapan ini, juga kelayakan demokrasi menyelesaikan berbagai soal bangsa yang ada.

Oleh karena itu, ada baiknya organisasi masyarakat, baik yang berbasis agama, kebudayaan dan sosialmengambil keterlibatan dengan politik praktis sekaligus menafsirkan ulang makna politik kebangsaan. Keterlibatan berbagai ormasyang dimaksud, poin utamanya adalah dalam rangka melakukan intervensi politik yang mungkin dapat mengubah atau minimal menggeser paradigma pragmatisme para elite penguasa.

Intervensi politik yang bisa dilakukan antara lain: 1) perumusan kaidah-kaidah tata negara yang sejalan prinsip good and clean governance modern; 2) menyiapkan kader-kader muda sebelum mereka memasuki gelanggang politik-kekuasaan sebagai aktivis parpol, anggota parlemen ataupun lembaga kenegaraan melalui program pelatihan berjenjang dan terstruktur; 3) melakukan advokasi dan pendampingan terhadap semua lapisan masyarakat tentang pola hidup yang sesuai nilai keadaban publik, tertib sipil, dan masyarakat madani.

Rate this item
(3 votes)

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Lintas Jatim merupakan portal berita yang menyajikan berbagai informasi aktual seputar peristiwa atau kegiatan yang ada di Jawa Timur.

6251447
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
6735
9329
67689
6042812
172839
275767
6251447
Your IP: 54.161.77.30
2018-10-21 17:51