Antara Pajak dan Cukai Rokok

Oleh :

*Eri Mega Selvia

 

Salah satu penyumbang terbesar uang Negara adalah pajak dan cukai rokok. Kedua poin ini punya andil dalam menopang pendapatan negara di sektor riil. Bicara pajak mungkin tidak begitu bermasalah bagi pemerintah maupaun masyakat karena poin ini lebih banyak dampak positifnya daripada negatif.

Tapi berbeda saat bicara cukai rokok, pemerintah harus memutar otak dua kali bahkan sekian kali untuk memikirkan hal tersebut. Mengapa? Karena pemerintah dihadapkan dengan dilema besar. Selama ini cukai rokok menyumbang dana terbesar terhadap Negara. Jika pendapatan Negara ditargetkan naik maka yang harus digenjot adalah menaikan harga cukai. Namun, disisi lain bertentangan dengan kebijakan Menteri Kesehatan RI yang mengkampanyekan STOP MEROKOK.

Pada tahun 2015, rokok menjadi penyumbang pendapatan terbesar dari cukai sebesar Rp 139,5 triliun. Penerimaan ini menjadikan hampir 96% penerimaan cukai negara didominasi masuknya sektor produksi tembakau. Tidak salah jika baru-baru ini Presiden Jokowi dalam rapat internal dengan para Menteri membuat kebijakan untuk menaikkan cukai rokok sebesar 10,04%. Kenaikan tersebut akan berlaku pada 1 Januari 2018.

Presiden Jokowi juga mengatakan jika kenaikan cukai rokok ini diputuskan berdasarkan berbagai pertimbangan, antara lain ada petani tembakau, pekerja di pabrik rokok, ada sisi kesehatan, serta rokok ilegal.

Sedangkan menurut Menkeu Sri Mulyani mengenai kenaikan cukai rokok didasarkan empat aspek yaitu pertama, dikarenakan kenaikan cukai rokok untuk memperhatikan pandangan masyarakat terutama dari kesehatan dan konsumsi rokok yang harus dikendalikan. Kedua, dengan naiknya cukai diharapkan mampu meminimalisir beredarnya rokok illegal. Ketiga, juga memperhatikan dampak terhadap kesempatan kerja terutama pada petani dan buruh rokok, dan keempat terkait peningkatan penerimaan negara.

Seperti hasil yang dirilis pada Juli 2016 lalu, yang menyatakan bahwa permintaan rokok di Indonesia sesungguhnya bersifat inelastis. Artinya, permintaan itu dipengaruhi harga jual rokok itu sendiri. Dari situ bisa ditarik kesimpulan, jika harga rokok dinaikkan menjadi Rp 50.000,- ada kemungkinan jumlah perokok akan berkurang, terutama di kalangan anak-anak dan orang-orang ekonomi kebawah.

Jadi perlu perhitungan harga jual rokok (Harga Eceran Tertinggi/HET) seperti yang ditetapkan pemerintah dengan merujuk pada Undang-Undang yang mengatur tentang perpajakan rokok, yaitu UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dengan perubahan yang mengacu pada UU No. 39 Tahun 2007. Kedua UU tersebut mengatur tentang besaran pungutan pajak dan cukai rokok.

Pajak dan cukai rokok adalah dua hal yang berbeda. Menurut kutipan Undang-Undang dan Permenkeu tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok “Pajak Rokok adalah pungutan yang dipungut negara terhadap rokok dan produk tembakau lainnya, termasuk sigaret, cerutu, serta rokok daun”. Dengan demikian pajak rokok dan cukai rokok memang dua hal yang berbeda dari segi tata cara pemungutan dan penyetorannya.

Hal ini berarti jika seorang perokok menghisap satu batang rokok, setiap batangnya dikenai dua kali pungutan. Yang pertama adalah cukai rokok itu sendiri dan kedua pajak rokoknya. Pungutan pajak rokok dibebankan pada pengguna rokok atau perokok itu sendiri. Karena dalam UU bahwa wajib pajak rokok adalah pabrik rokok atau pengusaha rokok, yang secara langsung harus melakukan pemesanan pita cukai dan juga membayar. Meski begitu secara tidak langsung pajak dibebankan pada konsumen.

Atas dasar sistem perhitungan pajak dan cukai rokok inilah yang dengan sendirinya akan memahami pentingnya kedua pungutan tersebut pada sebatang rokok. Rokok sampai detik ini dianggap sebagai barang konsumsi sekunder, bahkan tersier. Karena itu, perlunya pemberlakuan pajak pada setiap bungkus rokok, bahkan per batang.

Pemerintah dapat menggunakan dana yang didapat dari pajak dan cukai rokok sebagai bagian dari alokasi biaya kesehatan bagi para perokok. Sementara pajak rokok sendiri, karena pungutan itu dilakukan sebagai bagian dari Pendapatan Daerah, pajak rokok dimaksudkan sebagai bagian dari peningkatan sarana dan prasarana kesehatan daerah bagi perokok. Maka, sebaiknya Menkeu harus segera mengeluarkan dan menetapkan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) mengenai hal tersebut.*

Penulis adalah Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Administrasi Negara,Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Rate this item
(2 votes)

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Lintas Jatim merupakan salah satu portal berita di Jawa Timur yang menjadi rujukan masyarakat di Jawa Timur dan Indonesia. Informasi ter-Update serta penyajian yang mudah dipahami oleh semua kalangan.

3966939
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
All days
391
13338
62851
3745558
157500
3966939
Your IP: 54.82.112.193
2017-12-15 00:39