Jejak Suksesi Kekhalifahan

17 Jul 2017
1241 times

Oleh:

W Eka Wahyudi*

Di dalam sejarah politik islam era awal (salaf), tidak dikenal setting pemilihan pemerintahan yang absolut, sistematis dan prosedural. Kenyataan ini dapat dilacak dari jejak historis pergantian tampuk kepemimpinan pasca wafatnya Rasulullah pada tahun 632 M yang dikenal dengan era khulafau rasidin.

Berawal dari kondisi Nabi yang sakit parah, sekelompok Anshor mengadakan rapat akbar di Saqifah Bani Sa’idah guna membicarakan suksesi kepemimpinan pengganti Nabi Muhammad jika tiba kewafatannya. Informasi tentang rapat ini, pada gilirannya terdengar oleh petinggi kaum Muhajirin seperti Abu Bakar, Umar dan sebagainya, sehingga kaum Muhajirin turut mendatangi tempat tersebut dan menemukan kebenaran perkumpulan politik kaum Anshor untuk memilih pengganti (khalifah) Rasulullah. Saat itu, pihak Muhajirin melakukan kompromi politik dengan Anshor untuk menghalangi upaya Abu Ubaidah bin Jarrah menjadi seorang pemimpin (Amir). Usaha ini dilakukan karena saat dilakukan rapat, Abu Ubaidah mengatakan kepada Abu Bakar “kaummu punya pemimpin, kaumkupun juga punya pemimpin” (minna amir wa minkum amir). Mendengar statement politik ini, Abu Bakar menukas dengan jawaban politik superioritas yang tak terbantahkan untuk menghindari dualisme kepemimpinan, “para pemimpin adalah dari suku Quraisy” (al-aimmah min Quraisy).

Deal politikpun akhirnya merekomendasikan Abu Bakar sebagai khalifah Rasulullah. Kepemimpinan Abu Bakar ini berlangung sangat singkat, dua tahun. Hal ini dikarenakan sahabat senior nabi ini meninggal pada 634 M. Namun, yang menarik disini adalah sebelum kewafatannya, Abu Bakar telah melakukan kontrak politik dengan menunjuk Umar Ibn Khattab sebagai penggantinya. Al-Mawardi mengistilahkan sikap politis Abu Bakar ini sebagai bi ahdi al-Imam min Qabl, yaitu pelimpahan kekuasaan dari pemimpin sebelumnya.

Namun, hal berbeda dilakukan oleh Umar ibn Khattab. Tampuk kepemimpinannya yang relatif lama, sepuluh tahun, menjadikannya mampu merancang sistem politik untuk menggantikan posisinya sebagai khalifah. Dalam keadaan sekarat pasca ditikam oleh Abu Lu’luah, Umar membentuk dewan formatur yang diistilahkan oleh al-Mawardi sebagai ahlu halli wa al-Aqdi. Institusi ini memiliki fungsi ganda, yaitu fungsi pemilih (ahlu al-Ikhtiyar) dan dipilih (ahlu al-Imamah).

Dewan ini berhak menentukan siapa yang akan menggantikan posisi Umar melalui cara demokratis, yaitu dengan sistem musyawarah. Institusi ini diisi oleh para tokoh-tokoh kenamaan semisal Ali ibn Abu Thalib, Usman bin Affan, Zubair bin Awwan, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidah dan Saad bin Abi Waqqash. Umar pada saat itu meminta agar para anggota dewan melakukan pemilihan khalifah dalam waktu tiga hari pasca kewafatannya, sehingga di hari keempat para umat islam dapat membaiat pemimpin yang baru. Selain itu, al-Thabari melaporkan bahwa sahabat nabi yang dikenal dengan ketegasannya ini memberikan prasyarat permusyawaratan dalam memilih pemimpin. Pertama, jika hasil pemilihan dewan menuai hasil berimbang, maka harus meminta pendapat Abdullah bin Umar –putra umar- dan dewan sebaiknya mendukung pendapat yang diberikan oleh Ibnu Umar tersebut. Namun apabila dewan tetap tidak menyetujui, maka para anggota hendaknya meminta pendapat yang didukung oleh Abdurrahman bin Auf. Kedua, jika terdapat calon khalifah yang mendapatkan dukungan minorotas akan tetapi tetap bersih kukuh ingin memegang tampuk kekuasaan, maka hendaknya ia dibunuh atau di pancung.

Rapat dewan sahabatpun berjalan dengan panas, hal ini diperparah dengan pertimbangan kesukuan yang begitu kental terlihat. Abdurrahman bin Auf selaku ketua dewan, akhirnya mendatangi satu persatu anggota untuk mengetahui arah dukungan dan visi misi yang dimiliki. Karena kehati-hatian (ikhtiyat) dengan alasan menyangkut kepemimpinan umat islam, ia belum bisa memngambil keputusan sampai hari ketiga. Sehingga, Ibnu Auf merasa perlu membawa masalah ini ke meja publik . Namun, gesekan antar pendukung calon khalifah menjadikan proses pemilihan kian bertambah panas.

Adalah Ali bin Abi Thalib dan Usman bin Affan yang memiliki pendukung fanatik saat pemilihan berlangsung. Ammar dan Miqdad bin Aswad selaku pendukung Ali meneriakan dukungannya dihadapan publik agar membaiat menantu Rasulullah ini menjadi pemimpin dalam rangka menghindari perpecahan di antara kaum muslimin. Mendengar teriakan itu, Ibnu Abi Sarh dan Abdullah bin Rabiah selaku pendukung Usman menjawab dengan teriakan primordial untuk memberikan dukungan kepada sahabat Nabi yang dikenal dermawan ini karena darah Quraisy mengalir padanya.

Melihat keterpilihan semakin meruncing, akhirnya Abdurrahman bin Auf menanyakan kesanggupan kedua sahabat Nabi ini untuk menjadi khalifah dan mampu mentaati kitabullah dan sunnah Rasulullah. Ali menjawab dengan penuh pemikiran bahwa dia akan melaksanakannya dan bertindak sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya. Namun, jawaban berbeda terlontar dari mulut Usman yang dengan tegas menjawab, “Ya, saya akan melakukannya”. Dari jawaban inilah maka, menurut catatan al-Thabari, Abdurrahman bin Auf selaku ketua dewan ahlu halli wal aqdi memilih Usman sebagai pengganti Umar bin Khattab dengan disaksikan kaum muslimin saat itu,.

Perlu di catat, bahwa prosesi pelimpahan kekuasaan pada Usman ini sarat dengan nuansa kesukuan, pertimbangan antara Quraisy dan non-Quraisy menjadi sebuah hal yang sulit untuk dihindari. Hal ini mengingatkan pada keterpilihan Abu Bakar yang salah satunya dilatarbelakangi oleh fakta superioritas Quraisy.

Selanjutnya, Usman merupakan khalifah yang paling lama memimpin pemerintahan umat Islam pasca wafatnya Rasul, yakni selama dua belas tahun. Namun sangat disayangkan, kenyataan akan aroma kolusi dan nepotisme sangat kental saat kepemimpinan sahabat kinasih Rasulullah ini. Hal ini dapat ditelusuri dari jajaran pejabat yang diangkatnya, sebagian besar berasal dari keluarga Utsman. Misalnya, mengangkat Abdullah bin Amr saudara sepupunya menjadi gubernur Basrah. Menunjuk Sa’ad bin Ash selaku saudara sepupu menjadi Gubernur Kuffah, serta mengangkat saudara sepupunya lagi untuk menjadi penasehat pribadi dan sekretaris Negara, yakni Marwan bin Hakam.

Pola kepemimpinan yang cenderung menelurkan kebijakan tanpa memperhatikan kepentingan yang bersifat makro inilah, pada gilirannya menjadikan khalifah ketiga ini menuai demontrasi besar dari Mesir dan Irak untuk meminta pertanggungjawabannya. Melihat suasana memanas, Marwan berkata dengan kesombongan, “menyingkirlah dari kami, Demi Allah kami tak dapat dikalahkan”. Ujaran inipun berkonsekuensi pada timbulnya kondisi yang tak terkendalikan yang berujung pada terbunuhnya Usman bin Affan. Dan berakhirlah kekuasaan khlaifah ketiga ini.

Pasca terbunuhnya Usman, para demontran berbondong mendatangi Ali untuk berbait kepadanya sebagai pengganti khalifah. Melihat tidak adanya pembesar dan tokoh masyarakat dalam kerumunan demontran, maka Ali bin Abi Thalib menyakan keberadaan Talhah, Zubair dan Sa’ad selaku pelaku perang Badar yang lebih absah menuntut peralihan kepemimpinan.

Akibat desakan yang besar, maka Ali tak kuasa menolak pembaiatan menggantikan Usman, menyusul kemudian para kaum Muhajirin dan Anshor menyatakan bai’atnya kepada suami Fatimah ini, yang kemudian diikuti oleh mayoritas umat islam kala itu.

Bisa di bilang, proses kepemimpinan khalifah keempat inilah yang paling berat, karena terurainya paham-paham ekstrimis yang menentang pemerintahan dengan dalih penerapan hukum Allah. Fitnah besar (al-fitnah al-kubro) yang ditandai dengan perang jamal dan perang siffin, antara pihak Ali dan Aisyah yang menuntut pengusutan terbunuhnya Usman, serta pihak Muawiyah dan Ali yang penuh dengan rekayasa agama, kian menunjukkan bahwa entitas Islam merupakan isu yang paling efektif untuk merobohkan kekuasaan. Sang eksekutor imam Ali, yakni Abdurrahman bin Muljam mengaku tidak menyesal sedikitpun saat membunuh Ali karena merasa apa yang dilakukan merupakan penegakkan syariat Islam.

Melalaui realitas sejarah inilah kemudian muncul gerakan radikal melalui kelompok khawarij sebagai embrionya. Yaitu kelompok sempalan dalam Islam yang paling bertanggungjawab dalam menyeret konflik politik menjadi konflik agama.

Pasca terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, maka kepemimpinan islam melalui sistem khilafah (632-661 M) berakhir, dan diganti dengan sistem kerajaan (mamlakah). Munculnya dinasti Umamayyah (661-750 M), dinasti Abbasiyah (750-1258 M), Mamluk (1261-1520 M) dan berakhir pada dinasti Utsmaniyah (1520-1924 M) kian menunjukkan bahwa sejarah kepemimpinan islam sarat dengan benturan kesukuan dan pertimbangan-pertimbangan sekterian-primordial serta politik kekeluargaan yang kental.

Fakta sejarah di atas, menjelaskan dua hal. Pertama, bahwa sejarah kekhalifahan hanya berangsur selama 30 tahun, yakni masa sahabat, sedangkan kepempimpinan islam selanjutnya dig anti dengan kerajaan, maka tidak benar jika ada yang menyatakan bahwa kekhalifahan berakhir pasca tumbangnya Turki Ustmani tahun 1924. Kedua, jejak historis tengah memperlihatkan bahwa makna substantif kepemimpinan politik adalah pengembangan umat, bukan menebar laknat yang dibumbui dengan jargon-jargon teologis tertentu.

*Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Lamongan

Rate this item
(1 Vote)

4 comments

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Lintas Jatim merupakan portal berita yang menyajikan berbagai informasi aktual seputar peristiwa atau kegiatan yang ada di Jawa Timur.

6251374
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
6662
9329
67616
6042812
172766
275767
6251374
Your IP: 54.161.77.30
2018-10-21 17:48