Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi

10 Sep 2019
337 times

Oleh

Dr. H. Nur Solikin., S.Ag., MH

(Dosen Pascasarjana IAIN Jember, Dewan Ahli ISNU Jatim, Akademisi Mitra KPK)

Sinyalemen Presiden joko Widodo pada pidato kenegaraan di depan sidang DPR-DPD RI dalam rangka peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 74 tanggal 16 Agustus 2019 yang lalu bahwa pemberantasan korupsi kurang berdampak surutnya praktik korupsi di Indonesia sehingga memerlukan cara-cara baru dalam rangka efektivitas dan surutnya praktik korupsi sehingga esensi serta substansi pemberantasan korupsi mengena bukan lagi pencitraan belaka.

Adanya UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK pasal 13 mengatur secara rinci kewenagan lembega tersebut dalam melaksanakan pencegahan ini  membawa angin segar dan menugaskan KPK lebih berperan dan berdaya dalam menangani kasus-kasus korupsi di negeri ini terutama pencegahan. Memang secara jujur kita akui bahwa pencegahan udah dilakukan KPK tetapi belum maksimal dan sistemik sehingga kurang berdampak signifikan pada penurunan angka korupsi

Khusus pada perguruan tinggigerakan pencegahan dalam bentuk pemberian matakuliah pendidikan anti korupsi ini diberikan karena mahasiswa merupakan salah satu pilar penting dalam membangun bangsa. Sehingga mahasiswa diharapkan terbentuk karakter anti korupsi yang pada giliranya bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Potensi dan energi yang dimiliki oleh generasi muda (mahasiswa) menjadi sebuah keistimewaan tersendiri dibanding kaum lainnya. Sebagai pewaris syah negeri ini mahasiswa memiliki kewajiban untuk turut andil dalam setiap upaya perbaikan bangsa. Dalam perjuangan kaum muda mahasiswa senantiasa berada di garda terdepan. Akan tetapi mahasiswa yang terlibat aktif dan ikut turun kejalan dalam usaha pemberantasan korupsi masih belum representatif. Seharusnya ini menjadi sebuah catatan penting bagi semua, karena begitu pentingnya peranan mahasiswa sebagai generasi penerus.

Menurut Qalbi (2011), berkaca dari usaha pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, mahasiswa terkesan dipinggirkan dan dipandang sebelah mata. Padahal sekali lagi mahasiswa adalah pewaris syah negeri ini mereka menjadi salah satu pilar bahkan penentu keberlangsungan bangsa dimasa mendatang. Pertama, mahasiswa adalah golongan yang dipersiapkan untuk mengisi lapisan kekuasaan. Kedua, kebanyakan struktur ekonomi akan diisi oleh mahasiswa. Ketiga, mahasiswa adalah golongan terdidik dan sebagian dipersiapkan untuk menjadi pendidik.

Begitu besarnya peranan mahasiswa dimasa mendatang seharusnya menjadi perhatian khusus oleh pemerintah terutama dalam hal pemberantasan korupsi. Usaha pemberantasan korupsi melalui perbaikan dan penguatan peran para penegak hukum serta reformasi sistem pemerintahan harusnya juga diiringi dengan usaha pencegahan. Mahasiswa memiliki potensi besar untuk melakukan korupsi sekaligus meberantas korupsi dimasa mendatang. Oleh karena itu pemberdayaan mahasiswa dalam hal pemberantasan korupsi adalah kunci tindakan preventif (pencegahan) yang harus dilakukan.

Pendidikan Anti Korupsi di PT

Salah satu poin penting yang harus dilakukan pemerintah dalam hal tindakan preventif (pencegahan) serta pemberantasan korupsi adalah dengan mewajibkan dan memberikan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi untuk merevitalisai atau membangun kembali kebanggaan terhadap budaya anti korupsi serta moralitas mahasiswa. Suram sekali kelihatannya nasib bangsa dikemudian hari bila pemuda hanya menjadi orang yang bebas dari sekedar buta huruf. Ungkapan tersebut diartikan bahwa, pendidikan tidak hanya sebatas menjadikan generasi muda (mahasiswa) melek huruf. Tapi, lebih dari itu berperan dalam enlighten (mencerahkan), mencerdaskan, dan membuka pola pikir mahasiswa. Perguruan tinggi sebagai tempat mahasiswa belajar seharusnya disertakan didalamnya mengenai pemberantasan korupsi berupa mata kuliah wajib agar tertanam semangat pemberantasan korupsi.

Diharapkan dengan adanya Pendidikan Antikorupsi, maka mahasiswa akan memiliki kompetensi dalam pemberantasan korupsi. Dengan kompetensi yang dimiliki tersebut, mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen perubahan, mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif, dan mampu menjadi watch dog lembaga-lembaga negara dan penegak hukum. Dengan demikian maka mahasiswa dapat terlibat secara utuh dalam gerakan antikorupsi.

Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti-korupsi pertama-pertama mahasiswa tersebut harus mempunyai nilai-nilai anti-korupsi dan memahami korupsi serta prinsip-prinsip anti-korupsi. Kedua hal ini dapat diperoleh salah satunya dari kuliah pendidikan antikorupsi.

Secara umum, keterlibatan seorang mahasiswa dalam gerakan antikorupsi bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tindak korupsi yang masif dan sistematis di masyarakat. Mahasiswa dengan kompetensi yang dimilikinya dapat menjadi pemimpin (leader) dalam gerakan massa anti korupsi baik yang bersifat lokal maupun nasional. Berawal dari kegiatan-kegiatan yang terorganisir dari dalam kampus, mahasiswa dapat menyebarkan perilaku anti korupsi kepada masyarakat luas, dimulai dari masyarakat yang berada di sekitar kampus kemudian akan ke lingkup yang lebih luas. Kegiatan-kegiatan anti korupsi yang dirancang dan dilaksanakan secara bersama dan berkesinambungan oleh mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi akan mampu membangunkan kesadaran masyarakat akan buruknya korupsi yang terjadi di negeri ini. Semoga

Rate this item
(1 Vote)

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Lintas Jatim merupakan portal berita yang menyajikan berbagai informasi aktual seputar peristiwa atau kegiatan yang ada di Jawa Timur.

10856785
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
9327
11986
35646
10623094
220904
515611
10856785
Your IP: 3.227.233.78
2019-10-15 20:04