ROCKY GERUNG DAN LOGIKA DEMOKRASI

04 Sep 2019
772 times

Oleh

Achmad Murtafi Haris

Dosen UIN Sunan Ampel Surabaya

Rocky Gerung (Roger) menjadi fokus perhatian banyak orang saat ini. Ia menjadi fenomena tersendiri dalam diskursus politik Indonesia pra dan pasca pemilu 2019. Dia seolah menjadi pihak tersendiri dalam tripartit politik Indonesia antara kelompok penguasa, oposisi dan Roger sebagai kampium demokrasi.

Dalam posisi tersebut, Roger selalu bersikap kritis terhadap pemerintah petahana dan pembela terhadap kelompok yang ‘kalah’. Posisinya sekarang yang selalu membela oposisi, lebih karena idealisme demokrasi yang menuntut keberadaan sosok yang terus menerus kritis terhadap kebijakan pemerintah. Ini dilakukannya agar pemerintah tidak terjerumus pada diktatorisme dan pengambilan keputusan sepihak yang salah. Dalam hal ini  dia seolah mendukung oposisi yang sering diwakili oleh Fadli Zon (Gerindra) dan Fahri Hamzah (PKS) dalam perdebatan di Indonesia Lawyers Club. Padahal, dia sebenarnya sedang memerankan fungsi kontrol sebagai seorang demokrat sejati bukan sebagai bagian dari partai oposisi itu sendiri.

Posisi kontra pemerintah serupa pernah ditunjukkan oleh Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di era Soeharto. Gus Dur, yang kebetulan rekan Roger di Forum Demokrasi, kala itu selalu rajin mengkritisi pemerintah khususnya terkait arah politik Orba yang pada akhirnya merangkul kelompok Islam yang dinilainya menyimpan potensi sektarianisme yang tidak baik bagi demokrasi Indonesia. Kedekatan Gus Dur dengan kelompok minoritas Kristiani menjadikannya kerap diundang ceramah di gereja hingga menuai banyak kritik dari intern organisasi yang dia pimpin yaitu Nahdlatul Ulama. Hubungan lintas agama serupa juga ditunjukkan oleh Roger yang penganut Kristiani yang kerap diundang ke masjid untuk ceramah dan memberikan dukungan perjuangan mereka yang kebetulan dari kalangan pendukung Prabowo-Sandi pada pilpres 2019. Meski keduanya berhasil melampaui sekat agama sehingga masing-masing menjadi pengayom bagi kelompok agama lain, nampak ada perbedaan antara Gus Dur dan Roger dalam hal tersebut. Gus Dur diundang dan aktif membela kelompok agama lain, terutama Kristen dan Konghucu, dalam rentang waktu yang panjang, kapan saja dan di mana saja. Sementara Roger, kehadirannya di masjid terjadi pada masa pemilu sehingga sulit dielakkan keterlibatannya dalam politik praktis dan bukan untuk memperjuangkan  idealisme demokrasi.

Dalam hal ini, nampak Roger tidak memiliki nilai-nilai yang jelas yang hendak diperjuangkan. Dia semata memposisikan diri kontra penguasa yang sebenarnya sudah melimpah diisi oleh kelompok oposisi. Jika yang ditarget adalah Political equilibrium, maka sesungguhnya Gerindra, PKS dan PA 212 sudah cukup mewujudkannya.  

Jika Gus Dur memiliki nilai perjuangan jelas, seperti pluralisme, anti-sektarianisme, kebebasan berbicara, perlindungan HAM dan penegakan hukum dan konstitusi,  maka Roger nampak sebatas pembela kebebasan berpendapat. Hal ini menjadikannya tampil sebagai orang yang memiliki logika berfikir yang bagus dengan ditopang penguasaan materi filsafat (seperti Siluet dalam Republik Plato) yang tidak mampu ditandingi lawan. Dengan modal ini, Roger terjebak pada retorika dan adu mulut yang berpotensi menjauhkannya dari diskusi yang solutif. Perbincangan kemudian bergeser ke olok-olok yang hanya bermanfaat untuk tes kesabaran.

Pandangan kritis dan dissenting opinion biar menjadi tugas kelompok oposisi untuk melakukannya. Sementara Roger, lebih baik memiliki proyek demokrasi tersendiri dan mengisi celah yang kosong dalam pembangunan konstruksi berbangsa dan bernegara kita.

Menjadi lawan abadi bagi pemerintah bukan satu-satunya pilihan perjuangan demokrasi. Bagaimana pun pemerintah saat ini, di mana pun, tidak seotoriter pemerintahan di era dulu hingga 90-an. Era Soeharto tidak ada orang yang berani mengkritik sehingga keberanian melakukan itu menjadi sesuatu yang mahal. Sementara saat ini, kritik dan sikap kritis adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh siapa saja termasuk dengan menggunakan caci-maki sekalipun. Untuk itu perlu fase perjuangan baru pasca era kebebasan dan demokrasi telah dilalui.

Fase baru itu mengusung peningkatan mutu demokrasi kita untuk mencapai Indonesia yang adil dan beradab. Bukan berkubang pada dialektika penguasa-oposisi tanpa mendorong tercapainya konsensus-konsensus yang mendukung tercapainya peradaban Indonesia yang tinggi. Masalah hubungan Agama dan Negara yang masih belum tuntas hendaknya didorong tercapainya konsensus baru yang menutupi kekurangan yang ada. Tidak seperti di Amerika yang membuat tembok pemisah yang jelas (the wall of separation) antara agama dan negara sehingga tidak ada lagi masalah politik identitas berbasis agama, maka di Indonesia yang berketuhanan yang maha esa, masalah itu tindak kunjung selesai. Kebebasan berbicara dan keharusan bertutur kata pantas masih menjadi perdebatan. Karena kepantasan bersifat relatif dan kebebasan bersifat mutlak, maka seringkali kebebasan mengemuka dan kepantasan menjadi kalah sehingga banyak makian merajalela. Gegara  kebebasan bicara peradaban menjadi terkesampingkan. Banyak tantangan dan pembenahan terus menerus yang harus dilakukan pasca demokrasi telah di tangan. Hal ini tidaklah mudah karena berada pada kisaran yang tipis. Tidak semudah melawan penguasa yang otoriter tapi sesulit mendukung lawan politik yang baik karena memang dia baik.

Rate this item
(3 votes)

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Lintas Jatim merupakan portal berita yang menyajikan berbagai informasi aktual seputar peristiwa atau kegiatan yang ada di Jawa Timur.

10856631
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
9173
11986
35492
10623094
220750
515611
10856631
Your IP: 3.227.233.78
2019-10-15 19:57