Bela Rakyat Kecil, Puluhan Aktivis Datangi Kantor DPRD Kota Blitar

Suasana Audiensi di Kantor DPRD Kota Blitar Suasana Audiensi di Kantor DPRD Kota Blitar

Lintasjatim.com, Blitar – Puluhan aktivis yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) mendatangi kantor DPRD Kota Blitar, Selasa (07/05/2019). Kedatangan mahasiswa tersebut menuntut kejelasan pelaksanaan Perda No 1 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.

Pasalnya, dalam implementasi perda tersebut pemerintah kota terkesan membiarkan berkembangnya minimarket berjejaring atau toko-toko yang mempunyai modal besar. Hal ini tentu dapat merugikan rakyat khususnya pedagang kecil dan tidak sesuai dengan selogan kota blitar pro rakyat, padahal banyak pedagang kecil yang mengeluh karena menurunnya pendapatan.

"Dalam audiensi kali ini kita akan membahas soal Perda, karena yang kita temui dilapangan banyak minimarket melanggar perda serta keberadaanya berdampak pada masyarakat khususnya pedagang kecil/toko kelontong." Ungkap Ardan Sekretaris DPC GMNI Blitar kepada Lintasjatim.com.

Audiensi tersebut dimulai sekitar pukul 11.00 WIB dan ditemui oleh beberapa anggota dewan. Meskipun dialog sudah dilakukan antar kedua belah pihak namun belum menemukan titik terang.

Baca Juga:
Viral, Video Dugem Perayaan Kelulusan Pelajar SMA Tana Toraja
Tak Lolos Wakil Rakyat, DPD PSI Kabupaten Blitar Tetap Komitmen Terhadap Partai
Ingat! Mulai Tanggal 29 Mulai Digelar Razia Keselamatan Semeru 2019

Mada Nova Korlap audiensi mengatakan, pertemuan kali ini berjalan dengan lancar, adapun audiensi tersebut membahas penyampaian hasil analisa dan dampak masyarakat yang dikaji oleh GMNI blitar, penyampaian pasal-pasal dalam Perda yang tidak sesuai dengan realita dan penyampaian tuntutan serta pemutaran film dokumenter yang berisi suara-suara masyarakat terdampak.

"Jika ada minimarket yang tidak sesuai dengan Perda, kami harap harus ditindak tegas jika perlu harus ditutut." tuturnya.

"Ada beberapa tuntutan yang kami sampaikan terkait Perda tersebut, harapanya DPRD selaku wakil rakyat harus mengedepankan kepentingkan rakyat," Pungkasnya

Dalam aksi tersebut, setidaknya ada beberapa poin tuntutan yang disuarakan terkait audiensi di DPRD Kota Blitar.

Pertama, penertiban dan penutupan minimarket berjejaring yang melanggar Perda.

Kedua, pemerintah harus mendata dan memfasilitasi pelatihan peningkatan daya saing bagi masyarakat terdampak.

Ketiga, merevisi Perda agar zonasi minimarket berjejaring disesuaikan agar hanya didirikan di zona jalan provinsi atau dekat wisata dibatasi maksimal 2 apabila berada di jalan provinsi dan 1 apabila lokasi dekat dengan wisata,namun menimbang jarak dengan toko kelontong harus dikaji agar tidak terkena dampak dengan pengawasan yang ketat.

Keempat, merevisi Perpres no 112 tahun 2007, tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. (Nata)

Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Lintas Jatim merupakan portal berita yang menyajikan berbagai informasi aktual seputar peristiwa atau kegiatan yang ada di Jawa Timur.

8359943
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
11918
11112
33593
8174246
231704
290225
8359943
Your IP: 3.88.156.58
2019-05-21 17:53