Palsukan Tanda Tangan Warek III, SEMA UINSA Langgar Pasal 263 ayat (1) KUHP

lintasjatim.com, Surabaya - Surat Keputusan (SK) Pemilu Raya Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA) tidak sesuai dengan hasil Kongres Besar Mahasiswa Universitas (KBMU). Hal itu menuai protes dari mahasiswa Fakultas Sain dan Teknologi Adi Sofwan.

Adi menilai SK yang dikeluarkan oleh Senat Mahasiswa (Sema) dengan nomor 136/KPTS/SEMA/UIN-SA/A/IV/2018 itu banyak kejanggalan. Padahal SK tersebut mengatur tentang syarat dan ketentuan pendaftaran Komisi Pemilihan Umum Raya Mahasiswa (KOPURWA).

"Hal ini merupakan pembohongan publik, karena SEMA telah memalsu tanda tangan Warek III, serta mengingkari KBMU," tutur Adi Sofwan, pada Minggu 29 April 2018 kepada lintasjatim.

Selain tidak sesuai dengan SK Dirjen, mahasiswa Fakultas Sain dan Teknologi tersebut menemukan adanya pemalsuan tanda tangan wakil rektor (Warek) III bagian kemahasiswaan pada SK yang mengatur tentang syarat dan ketentuan Kopurwa.

"Saya dan teman-teman telah mengklarifikasi apakah betul-betul tanda tangan Warek III, ternyata bukan kata Pak Warek," ungkapnya.

SK Pemira yang dikeluarkan oleh SEMA itu seharusnya sesuai dengan KBMU. Karena Forum KBMU tersebut disaksikan oleh perwakilan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan Unit Kegiatan Khusus (UKK).

"KBMU ini merupakan forum tertinggi ditingkatan mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya," ujar Adi menegaskan.

Masih kata Adi, SK Pemira ternyata tidak mengacu pada SK Dirjen PI. Ada beberapa hal yang dikurangi, terbukti pada ketentuan yang tertera IPK minimal 3,00 sedangkan di SK Dirjen PI 3,25. Peraturan yang lain misalnya, mampu membaca Al Qur’an tidak dicantumkan, dan menyatakan kesediaan secara tertulis untuk tidak menjadi pengurus pada organisasi ekstra kampus atau partai politik selama menjabat juga tidak dicantumkan.

Sbelumnya, Adi telah melakukan audiensi dengan pihak Warek III, ditemani Satuan Pemeriksa Internal (SPI) dan ketua DEMA fakultas dengan kejadian ini. Pihaknya merasa kecewa dengan tindakan SEMA yang memalsukan tanda tangan Warek III, meskipun Warek III telah memafkan.

"Hal tersebut merupakan pembohongan publik serta melanggar nilai, norma, etika dan bisa dipidanakan,” tegasnya.

Penyalahgunaan tanda tangan bisa dipidankan dijerat oleh pasal 263 ayat (1) KUHP berbunyi sebagai berikut: 'Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun', pungkas Adi. (stj/coi).

Rate this item
(1 Vote)

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Lintas Jatim merupakan portal berita yang menyajikan berbagai informasi aktual seputar peristiwa atau kegiatan yang ada di Jawa Timur.

6511694
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
7599
8577
16176
6355517
163966
269120
6511694
Your IP: 54.163.22.209
2018-11-19 20:47