Kebijakan Gagap Panwaslu : Netralitas atau Ego Komunitas

Oleh

Rizza Ali Faizin

Ketua PC GP Ansor Kabupaten Sidoarjo

Sungguh menarik jika mencermati dinamika politik penyelenggaraan pemilu, karena memerlukan sikap kehati-hatian dan penuh dedikasi. Setiap manuver politik yang dilakukan dalam bentuk kegiatan ataupun kebijakan akan menjadi rujukan yang mempunyai implikasi lansung pada dinamika politik yang ada.

Sebagaimana keputusan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sidoarjo baru-baru ini yang menuntut mundur anggota Panwascam dan Pengawas Lapangan yang tercatat dan terlibat aktif dalam kepengurusan ormas baik yang berbadan hukum, atau tidak. Tentu, kebijakan ini perlu dikritisi baik secara politik etis ataupun secara normatif, yaitu melalui regulasi perundang-undangan.

Kalau tujuan dari dikeluarkannnya kebijakan tersebut dalam rangka menerjemahkan dan menindak lanjuti surat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim, maka hal ini dapat diprediksi sebagai pelanggaran terhadap undang-undang yang hirarkisnya lebih tinggi. Karena hal ini tidak pernah diatur dalam sistem perundang-undangan yang ada tentang tata aturan penyelenggaraan pemilu. Artinya bahwa, kebijakan sembrono itu statusnya malah menambah atau mengurangi Undang-Undang, yang sama halnya juga melanggar hukum.

Beda konteksnya jika tujuannya adalah inovasi panwaskab untuk netralitas penyelenggara pemilukada. Kalau tujuannya adalah netralitas seharusnya deklarasi atau pernyataan mundurnya bukan mundur dari ormas, namun deklarasi disertai komitmen yang sungguh-sungguh untuk mundur dari organisasi politik atau organisasi underbow parpol dan atau ormas yang berafiliasi dengan parpol tertentu. Begitu juga dengan netralitas penyelenggara dan memutus hubungan dengan perseorangan yang memiliki kepentingan politik. Seperti terlibat dalam tim sukses atau anggota legislatif, praktisi politik dan politisi yang memiliki kepentingan terhadap penyelenggaraan pemilu. Pemahaman seperti inilah yang perlu didudukkan lebih jernih agar semakin dipahami. Penyadaran ini penting karena, persoalan utamanya bukan sebegai azas profesional dan netralitas penyelenggara, namun juga proporsionalitas sebuah kebijakan.

Untuk diketahui, bahwa sistem perundang-undangan tentang pemilu yang berlaku hari ini, hanya sebatas panwaskab yang dituntut untuk mundur. Kecuali setelah revisi UU Pemilu 2017 yang bawaslu sudah berubah menjadi badan yang memiliki masa kerja 5 tahun, tentu peraturan ini berkonsekuensi pada pengebirian terhadap kader ormas yang memiliki masa bakti 8 tahun, yang karena kebijakan ini harus dituntut mundur karena menjadi penyelenggara yang masa berlakunya hanya 6 bulan. Hal ini, tentu tidak manusiawi jika benar-benar direalisasikan. Inilah yang kemudian patut dicurigai adanya indikasi bahwa panwaskab tidak netral dan patut dicurigai kalau mereka telah ditunggangi.

Jika tujuan primernya adalah inovasi, seharusnya inovasi tersebut bersentuhan langsung dengan tugas dan fungsi mereka sebagai pengawas, sekaligus memiliki dampak terhadap peningkatan kualitas pelaksaan pemilu dengan memberi pendidikan politik yang baik terhadap masyarakat seperti kampung percontohan anti money politic, atau kampung anti politik hitam (black campaign) dan kampung sadar demokrasi. Kecuali jika Panwaslu membuat kebijakan yang tidak mempertimbangkan nilai edukatif terhadap pendewasaan politik. Apakah memang seperti itu?

 

Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Lintas Jatim merupakan portal berita yang menyajikan berbagai informasi aktual seputar peristiwa atau kegiatan yang ada di Jawa Timur.

Siapa calon Gubernur Jatim Favoritmu?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
5485326
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1262
8175
9437
5321869
174500
263211
5485326
Your IP: 54.198.104.202
2018-07-23 03:46