Ansor Mensinyalir Panwaskab Sidoarjo Bermain-main

lintasjatim.com, Sidoarjo - Setelah mencermati surat PANWASKAB Sidoarjo Nomor : 18/K.JI-24/TU.00.01/I/2018 perihal deklarasi pengunduran diri dari Ormas bagi anggota PANWASCAM se-Kab. Sidoarjo pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 Jam 14.00 WIB.

PC. GP. Ansor Sidoarjo menganggap bahwa rencana deklarasi dan perintah pengunduran diri dari ormas bagi PANWASCAM adalah tidakan yang tidak berdasar hukum. Hal itu disampaikan dalam realase resmi PC GP. Ansor Sidoarjo kepada lintasjatim.com, Minggu malam, 28 Januari 2018.

Ketua bidang hukum dan HAM, Ainul Yaqin mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 3 dijelaskan bahwa “dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dan penyelenggaranya harus memenuhi prinsip sebagaimana pada ponit (d) yakni KEPASTIAN HUKUM.

Deklarasi pengunduran diri dari ormas oleh anggota PANWASCAM secara massal merupakan tindakan yang berlebihan dan salah dalam menafsirkan amanat Undang-Undang. Perintah mengundurkan diri dari ormas bagi anggota PANWASCAM terlalu berlebihan dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 117 ayat (1) huruf k. yang berbunyi “Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota Bawaslu, Bawaslu Propinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan”. tidak ada perintah pengunduran diri dari ormas bagi penyelenggara di tingkat Kecamatan (PANWASCAM).

Dasar yang dipakai oleh PANWASKAB Sidoarjo yakni Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor : 591 K.BAWASLUPROV.JI/HK.00.01/XI/2017 tanggal 25 november 2017 tentang pengunduran diri dari kepengurusan ormas berbadan hukum atau tidak berbadan hukum hanya berlaku bagi tingkat Kabupaten. Setelah mencermati beberapa hal tersebut PC GP. Ansor Sidoarjo menyimpulkan apa yang dilakukan oleh PANWASKAB Sidoarjo, merupakan tindakan yang bertentangan dengan Undang-Undang. Karena kerja penyelenggara pemilu di atur dan dibatasi oleh peraturan perundang-undangan.

Rencana pengunduran diri secara massal yang dilakukan oleh PANWASKAB Sidoarjo adalah bentuk unjuk kekuatan. Dan unjuk kekuatan itu adalah perilaku politik yang sering ditunjukkan oleh kekuatan politik/partai politik. Oleh karena itu, PC GP ANSOR Sidoarjo mensinyalir bahwa PANWASKAB Sidoarjo bermain-main dan diragukan keindependenannya dalam menyelenggarakan proses demokrasi/Pilkada.

"Atas dasar pertimbangan diatas kami mohon dengan hormat agar PANWASKAB Sidoarjo bisa menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai Undang-Undang (Regulasi) yag berlaku dan tidak mengambil inisiatif yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan," Pungkas Yaqin.(stj/choi).

Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Lintas Jatim merupakan portal berita yang menyajikan berbagai informasi aktual seputar peristiwa atau kegiatan yang ada di Jawa Timur.

Siapa calon Gubernur Jatim Favoritmu?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
4495654
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
All days
2934
5757
43107
4319697
183552
4495654
Your IP: 54.90.119.59
2018-02-25 11:36