Panwaskab Sidoarjo Meminta Panwascam Ikuti Prosesi Deklarasi Mundur dari Ormas, Kreasi Itu Menimbulkan Pertanyaan Publik

lintasjatim.com, Sidoarjo - Mencermati surat PANWASKAB Sidoarjo Nomor : 18/K.JI-24/TU.00.01/I/2018 perihal deklarasi pengunduran diri dari Ormas bagi anggota PANWASCAM se-Kab. Sidoarjo pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 Jam 14.00 WIB, adalah tidakan yang berlebihan karena tidak ada dasar hukum yang mengatur deklarasi.

Hal itu disampaikan oleh PC GP. Ansor Sidoarjo setelah mengetahui surat edaran Panwaskab Sidoarjo yang mengintruksikan kepada Panwascam untuk mengundurkan diri dari ormas yang diikutinya, baik ormas yang berbadan hukum (BH) maupun yang tidak berbadan hukum (non BH).

Perintah pengunduran diri tersebut tidak hanya untuk panwascam saja, bahkan sampai PPL. Lebih mengejutkan lagi perintah pengunduran diri dari Panwaskab Sidoarjo kepada Panwascam dan PPL tersebut diikuti dengan deklarasi oleh Panwascam.

Menurut Ansor Sidoarjo surat PANWASKAB Sidoarjo Nomor : 18/K.JI-24/TU.00.01/I/2018 itu berlebihan karena Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 117 ayat (1) huruf k. yang berbunyi “Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota Bawaslu, Bawaslu Propinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan”. tidak ada perintah pengunduran diri dari ormas bagi penyelenggara di tingkat Kecamatan (PANWASCAM) apalagi dengan deklarasi.

"Deklarasi pengunduran diri dari ormas oleh anggota PANWASCAM secara masal merupakan tindakan yang berlebihan, karena UU No. 7 tahun 2017 hanya mengatur sampai tingkat kabupaten," ujar Ainul Yaqin, ketua bidang hukum GP. Ansor Sidoarjo.

Ainul Yaqin memaparkan Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 3 dalam melaksanakan tugasnya Panwaskab Sidoarjo hendaknya memenuhi prinsip sebagaimana pada ponit (d) yakni Kepastian Hukum, bukan kreasi hukum.

"Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor : 591/K.BAWASLUPROV.JI/HK.00.01/XI/2017 tanggal 25 november 2017 tentang pengunduran diri dari kepengurusan ormas berbadan hukum atau tidak berbadan hukum hanya berlaku bagi tingkat Kabupaten," tutur Ainul Yakin Minggu 28 Januari 2018 di kantor Ansor Sidoarjo.

Atas kreasi surat deklarasi pengunduran diri dari ormas sampai tingkat Panwascam itu menimbulkan pertanyaan baru bagi pemerhati pelaksanaan pemilu kali ini, termasuk netralitas Panwaskab Sidoarjo.

Ainul Yaqin berharap PANWASKAB Sidoarjo dapat memahami kritik tersebut sebagai bahan evaluasi dan perbaikan untuk kedepan, mengingat Panitia Pengawas Pemilu hendaknya menjalankan tugasnya sesuai dengan regulasi yang ada, agar tercipta pemilu yang kondusif dan damai. Bukan menambahkan produk baru yang dapat memicu perdebatan publik.(stj/coi).

Rate this item
(0 votes)

1 comment

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Lintas Jatim merupakan portal berita yang menyajikan berbagai informasi aktual seputar peristiwa atau kegiatan yang ada di Jawa Timur.

6197317
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
4522
9037
13559
6042812
118709
275767
6197317
Your IP: 54.161.77.30
2018-10-15 09:38