Inilah Tiga Alasan GP Ansor Lamongan Tolak Musda KNPI

Lintasjatim.com, Mojokerto - Musyawarah Daerah (Musda) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Lamongan yang dilaksanakan di Arca Cottages & Resort Trawas Mojokerto, Sabtu (5/10/2019) menuai protes dari berbagai pihak khususnya Gerakan Pemuda (GP) Ansor Lamongan.

Pasalnya, Muhammad Masyhur Ketua GP Ansor Lamongan menganggap pelakasanaan Musda tahun ini cacat hukum. Dalam rilisnya, ada beberapa hal yang membuat acara tiga tahunan tersebut tidak sah. Diantaranya musda dilaksanakan secara senyap dan mendadak. Tidak adanya persiapan yang matang dan terkesan buru-buru membuat acara ini syarat dengan kepentingan oleh pihak tertentu.

Baca Juga: Musda KNPI Lamongan Dinilai Tidak Sah, Ini Alasannya

"Hal tersebut bertentangan dengan Prinsip Pasal 6 Anggaran Dasar KNPI yang mana KNPI bersifat terbuka dan Independen. Bahkan, kami di OKP ini baru menerima undangan hari Jumat (04/10) sedangkan pelaksanaan Musda hari Sabtu (05/10). Apa apaan ini, KNPI ini jelas aturan mainnya kok pelaksanaan forum yang serius seperti Musda ini terkesan seperti gerombolan tidak terdidik," ungkap Masyhur.

Selain itu, GP Ansor Lamongan juga melanggar ketentuan Anggaran Dasar KNPI, Pasal 24, Ayat 2, Ayat 3, Ayat 4. Dimana DPD KNPI Lamongan tidak pernah melaksanakan Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspimda) selambat-lambatnya dilaksanakan 6 bulan sebelum pelaksanaan MUSDA (AD KNPI; Pasal 24, Ayat 4).

"Padahal kami menilai, Muspimda ini menjadi ruh dari pelaksanaan Musda, yang mana dalam MUSPIMDA tersebut dibahas dan ditetapkan Rancangan Materi Musda serta siapa saja Peserta Sah yang dapat mengikuti Musda. (AD KNPI; Pasal 24 Ayat 3). Jadi kami menilai pelaksanaan musda kali ini fatal dan kehilangan ruh," tandasnya.

Ternyata tak cukup disitu, pihaknya juga menyayangkan pembentukan Dewan Pengurus Kecamatan (DPK) oleh DPD KNPI Lamongan yang terkesan senyap dan non prosedural.

Melihat kondisi tersebut, GP Ansor Lamongan meminta kepada Dewan Pengurus Pusat KNPI melalui Dewan Pengurus Daerah KNPI Jawa Timur agar mencabut mandat serta mengambil alih kewenangan Dewan Pengurus Daerah KNPI Lamongan. Hal tersebut harus dilakukan karena telah melakukan pelanggaran berat terhadap aturan KNPI.*

Rate this item
(1 Vote)

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Lintas Jatim merupakan portal berita yang menyajikan berbagai informasi aktual seputar peristiwa atau kegiatan yang ada di Jawa Timur.

10856644
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
9186
11986
35505
10623094
220763
515611
10856644
Your IP: 3.227.233.78
2019-10-15 19:58