Solidaritas Koalisi Anti Korupsi (SKAK) Jember Tolak Revisi UU KPK

Lintasjatim.com, Jember - Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Tak terkecuali para mahasiswa Jember yang tergabung dalam Solidaritas Koalisi Anti Korupsi (SKAK) tidak setuju dengan adanya revisi UU KPK.

Sejumlah aktifis tersebut menyampaikan aspirasinya melalui orasi dengan bergerak dari double way UNEJ Longmarch menuju bundaran DPRD Kabupaten Jember, Senin (16/09/2019).

Mereka semua terdiri dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jember, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND), Forum Wartawan Lintas Media (FWLM), Teater Gelanggang, Unit Kegiatan Mahasiswa Lembaga Ilmiah Fakultas Hukum dan Lembaga Pers Mahasiswa Imparsial

Trisna koodinator lapangan mengungkapkan revisi UU KPK terkesan buru-buru sehingga mengancam status KPK sebagai lembaga independent.

"Revisi Undang-Undang KPK yang terburu-buru dan tak perlu masuk Prolegnas untuk disahkan menjadi sebuah undang-undang," ungkapnya ditengah orasi.

Menurutnya tak hanya cacat formil dalam penyusunan RUU KPK, namun juga terdapat beberapa poin baru yang  justru akan melemahkan posisi KPK sebagai Lembaga Negara yang Independen dan sesuai dengan semangat reformasi.

Setidaknya ada beberapa poin yang menjadi dasar demontrasi tersebut. Pertama, KPK akan ditarik menjadi bagian dari cabang kekuasaan eksekutif atau pemerintahan.

"Ini jelas logika hukum ketatanegaraan yang usang dan tidak sejalan dengan semangat demokrasi. Sebab KPK sejatinya bukanlah bagian dari cabang kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif (trias politica). KPK adalah lembaga negara independen yang bebas dari pengaruh kepentingan dari cabang kekuasaan manapun," ujar Trisna.

Kedua,  kerja-kerja KPK akan diawasi oleh badan baru yang diberi nama Dewan Pengawas. Keberadaan dewan pengawas ini justru akan semakin memperlemah kinerja KPK, karena hanya akan menambah birokrasi untuk melaksanakan tugas-tugas pemberantasan korupsi, salah satu contohnya adalah perizinan penyadapan.

Ketiga, mengintegrasikan KPK secara penuh ke dalam sistem peradilan pidana konvensional sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Mulai dari penyelidik harus dari kepolisian, tidak diperbolehkannya penyidik independen, hingga penuntutan yang diharuskan berkoordinasi dengan kejaksaan agung. SKAK menilai hal itu dapat mematikan nalar independent  KPK yang diberikan oleh Undang-undang.

Keempat. upaya penyadapan KPK harus seizin dewan pengawas. Ini adalah cara untuk melumpuhkan kewenangan penyadapan yang selama ini menjadi mahkota KPK. Izin dewan pengawas, harus dipahami sebagai kontrol mutlak terhadap penyadapan KPK.

Kelima, memberikan kewenangan kepada KPK untuk menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) terhadap perkara yang tidak selesai dalam jangka waktu 1 tahun. Hal itu akan memberikan celah ruang intervensi kasus yang ditangani KPK. Termasuk modus menghambat kasus secara administratif sehingga melebihi batas waktu 1 tahun.

"Kami dari Solidaritas Koalisi Anti Korupsi (SKAK) menyatakan sikap Menolak Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena revisi yang tidak prosedural, adanya pasal-pasal yang melemahkan KPK dan kurun waktu yang terburu-buru. Oleh karena itu kami mengajak kawan-kawan semua untuk bersatu melawan upaya pelemahan terhadap KPK.(ndn/st)

Rate this item
(1 Vote)

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Lintas Jatim merupakan portal berita yang menyajikan berbagai informasi aktual seputar peristiwa atau kegiatan yang ada di Jawa Timur.

10856772
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
9314
11986
35633
10623094
220891
515611
10856772
Your IP: 3.227.233.78
2019-10-15 20:04